KETENTUAN PENETAPAN STATUS BENCANA NASIONAL PADA KASUS LONGSOR DAN BANJIR BANDANG DI SUMATRA
- Authors
-
-
Arif Riadi
Universitas PamulangAuthor -
Asqiya Aniatul Hidayah
Universitas PamulangAuthor -
Syyayid Afif Mudhofar
Universitas PamulangAuthor
-
- Keywords:
- penetapan status bencana nasional, banjir bandang, longsor, penanggulangan bencana, kebijakan pemerintah, Sumatra
- Abstract
-
Meningkatnya frekuensi dan besarnya tanah longsor dan banjir bandang di Sumatera dalam beberapa waktu terakhir telah berdampak signifikan terhadap keselamatan publik, keberlanjutan ekologis, dan ketahanan sosial-ekonomi daerah. Fenomena ini telah memicu urgensi evaluasi hukum terhadap legitimasi penetapan status bencana nasional sebagai instrumen hukum utama dalam sistem manajemen bencana nasional. Penelitian ini berfokus pada landasan normatif, parameter, dan prosedur penetapan status bencana nasional untuk krisis hidrometeorologi di Sumatera, untuk menilai signifikansinya terhadap efektivitas manajemen bencana di lapangan. Dengan menggunakan metodologi penelitian hukum normatif melalui pendekatan doktrinal dan legislatif, studi ini mengkaji secara mendalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 dan peraturan-peraturan turunannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penghapusan status bencana nasional merupakan katalis strategis dalam mengintegrasikan koordinasi multisektoral, memicu percepatan mobilisasi sumber daya, dan memperkuat intervensi pemerintah pusat dari fase tanggap darurat hingga pemulihan pascabencana. Namun, terdapat perbedaan antara regulasi dan implementasi yang disebabkan oleh ambiguitas dalam parameter operasional dan pengambilan keputusan birokrasi yang tidak bersifat akselerasi. Sebagai solusinya, studi ini mengusulkan redefinisi kriteria penentuan status bencana dan restrukturisasi tata kelola bencana untuk memastikan respons negara yang lebih tepat, proporsional, dan akuntabel terhadap bencana di Sumatera.
- References
-
Indra Sushmita, Chelin. (2025, Desember 09). “Kronologi Banjir & Longsor di Sumatra Telan Lebih dari 960 Korban Jiwa” Espos.id. Diakses pada 16 Desember 2025. Dari Lestari, M. I. (2023).
Yudha Saputra, Eka. (2025, Desember 08). “BNPB: Anggaran Pemulihan Banjir Sumatera Ditaksir Rp 51,82 Triliun” Tempo. Diakses pada 16 Desember 2025.
https://news.espos.id/kronologi-banjir-longsor-di-sumatra-telan-lebih-dari-960-korban-jiwa-2171007
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Laporan Perkembangan Penanganan Bencana Banjir Bandang dan Tanah Longsor di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat, Desember 2025. Jakarta: BNPB, 2025.
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG). Analisis Cuaca Ekstrem dan Siklon Tropis di Wilayah Sumatra Periode November–Desember 2025. Jakarta: BMKG.
Sasmi, Annisa Trisnia. Faktor Multikausal Bencana Banjir dan Longsor di Sumatra. Surakarta: Fakultas Geografi Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2025.
Rahayu, H. P., & Nugroho, S. P. (2017). “Kebijakan Penetapan Status Darurat Bencana dalam Perspektif Tata Kelola Pemerintahan.” Jurnal Penanggulangan Bencana, 8(2), 101–115.
Nurjanah, dkk. (2012). Manajemen Bencana. Bandung: Alfabeta.
- Downloads
- Published
- 2025-12-27
- Section
- Articles
How to Cite
Similar Articles
- Bunga Anastasya, Salsa Aulia Nursabila, Eric Chirstoper Demetrius Sarumaha, Nindya Eka Safitri, Shabrina Zahra Noorazizah, Nayla Akhifah, Mulyadi, ANALISIS GAYA HIDUP KONSUMTIF PADA GENERASI Z DI MEDIA SOSIAL , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 1 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Syifa Haniyah Irsy, Amalia Sukma Wiryani, Sheira Rifda Athaya, Muhammad Fadhiil Rizki Akbari, Andhika Alghifari, Clarissa Sorai Alfonsia Telaumbanua, Mulyadi Mulyadi, BAGAIMANA PENERAPAN PRAKTIK BUDAYA MERARIQ DALAM PERSPEKTIF HUKUM NEGARA, AGAMA, DAN NILAI KEMANUSIAAN , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Ruth Kyneta, Anita Afriana, Yani Pujiwati, TINJAUAN TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN AGAMA BOGOR NOMOR 1147/PDT.G/2023/PA.BGR TERKAIT GUGATAN NAFKAH ANAK TANPA PENETAPAN HAK ASUH OLEH PENGADILAN DITINJAU DARI PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN YANG BERLAKU , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 1 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Akhmad Kautsar Fattah, Abdul Haris Nafis, Andriyan Rahardi, Pradipta Prihantono, Sofyan Sauri, Andriyanto Adhi Nugroho, PENGGUNAAN ARTIFICIAL INTELLIGENCE DALAM FINTECH CREDIT SCORING DAN PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM TERHADAP RESIKO DISKRIMINASI , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 1 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Rehan Kurniawan, SISTEM DAN NILAI-NILAI PERKAWINAN ADAT LAMPUNG SERTA RELEVANSINYA TERHADAP HUKUM NASIONAL , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 1 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Claudia Sri Rahayu Pertiwi Dachi, Dilla Nurul Humaira, Dinda Okly Putrinabila Dalimunthe, Sabrina Aulia Paramitha Yunian Putri, Irsyaf Marsal, ANALISIS KEDUDUKAN PANCASILA SEBAGAI GRUNDNORM DALAM HIERARKI NORMA HUKUM , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 1 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Rayhan Maliq Abdillah, Regina Putriani, Deden Najmudin, TANTANGAN YURIDIS DAN SOSIOLOGIS DALAM IMPLEMENTASI QANUN JINAYAH PASCA OTONOMI KHUSUS ACEH , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Ririn Oktaviyanti, Najma Ilmi Hulwan, Aura Aisyah Najma Pasha, Fatma Dahayu Rasendria, Irsyaf Marsal, PARTISIPASI LANGSUNG RAKYAT DALAM PENYUSUNAN PROLEGNAS MELALUI PROGRAM SATU SUARA RAKYAT , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 1 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Altsa Abdul Muhsi, Asep Permana, Cepi Suhendi, Dhea Siddiqa, Kori Rahmani, Deden Najmudin, IMPLEMENTASI QANUN JINAYAH DI ACEH DALAM KERANGKA PLURALISME HUKUM NASIONAL , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 3 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Gigar Hillmie Fauzan, URGENSI PENGAKUAN STATUS HUKUM GIG WORKER SEBAGAI SUBJEK PERLINDUNGAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (K3) DALAM SISTEM HUKUM KETENAGAKERJAAN INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
You may also start an advanced similarity search for this article.