INTEGRASI HUKUM ADAT DAYAK DENGAN UNDANG-UNDANG AGRARIA DI KALIMANTAN TIMUR, MENGEKSPLORASI KONFLIK LAHAN DAN RESOLUSI BERBASIS BUDAYA
- Authors
-
-
Nashwa Nur Athifah Marzuki
Universitas MulawarmanAuthor -
Ahmad Nafhani
Universitas MulawarmanAuthor
-
- Keywords:
- Dayak Ulayat, Haga, Basir, UUPA, HGU, GIS Mapping, Legal Pluralism
- Abstract
-
Land conflicts in East Kalimantan intensify amid palm oil, mining, and IKN expansion, clashing with Dayak haga (communal territory) and basir (adat guardians). ATR/BPN 2024 records 247 disputes, 62 Dayak ulayat vs HGU (e.g., Dayak Paser vs PT Mitra Austral 2023; Intu Lingau vs PT Borneo Daya 2025). UUPA No. 5/1960 Article 3 recognizes ulayat, Article 6 prioritizes state rights. Mixed-methods study surveys 25 BPN Kaltim staff (Dec 2025), triangulated with UUPA, Perpres 86/2018, WALHI reports, MK 35/2012. SPSS and thematic analysis show 82% acknowledge frequent conflicts from poor damang-BPN coordination, recommending haga certification, BPN Dayak training, GIS ulayat mapping. Enriches Indonesian legal pluralism, supports SDG 16.
- References
-
Badan Pusat Statistik Kalimantan Timur. (2024). Statistik komunitas Dayak dan akses tanah 2024. https://kaltim.bps.go.id.
Griffiths, J. (1986). What is legal pluralism? The journal of legal pluralism and unofficial law, 18(24), 1-55.
Indonesia. (1960). Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA). https://jdih.setneg.go.id.
Indonesia. (1997). Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. https://peraturan.bpk.go.id.
Indonesia. (2018). Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang Hak-Hak Komunitas Adat. https://peraturan.bpk.go.id.
Kalimantan Timur. (2016). Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perlindungan Hak Masyarakat Adat. https://jdih.kaltimprov.go.id.
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. (2024). Laporan sengketa lahan Kalimantan Timur 2020-2025. https://atrbpn.go.id.
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2012). Putusan Nomor 35/PUU-X/2012. https://mkri.id
Moore, S. F. (1986). Social facts and fabrications:" Customary" law on Kilimanjaro, 1880-1980. Cambridge University Press.
Prasetya, N. H., Zuffran, F., & Murtada, F. S. (2024). Analisis Konflik Agraria di Kalimantan Timur : Studi Kasus Sengketa Lahan Antara Masyarakat Adat dan Perusahaan Tambang. 2(2), 686–692.
Sudelfi, Saleh, M. H., & Surya, I. (2022). RESOLUSI KONFLIK DALAM MENANGANI KONFLIK AGRARIA ( STUDI KASUS KONFLIK LAHAN KELOMPOK TANI AMAN DAYAK BASAP DI DESA SEPASO KECAMATAN BENGALON KABUPATEN KUTAI TIMUR ). 10(4), 808–819.
WALHI Kalimantan Timur. (2025). Laporan kekerasan agraria dan blokade jalan Dayak 2022-2025 https://walhikaltim.or.id.
- Downloads
- Published
- 2025-12-28
- Section
- Articles
How to Cite
Similar Articles
- Ira Amelia Putri, Indah Lestari, Jelita Septiani, Jihan Al Ihsani, Sugiartiningsih, PERAN AKTIF FARMASI DAN PEMERINTAHAN DALAM PENGAWASAN PEREDARAN OBAT ILEGAL DAN KOSMETIK BERBAHAYA YANG DIJUAL SECARA ONLINE , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 3 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Intan Maulida Nuripma, Fradisa Prabu Khairattariq , Kayla Namira Rachman, Meisa Sobariah, Nandang Najmudin , ANALISIS KEKUATAN HUKUM EKSEKUTORIAL SURAT PAKSA SEBAGAI DASAR PENAGIHAN UTANG PAJAK BERDASARKAN UNDANG UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2000 , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Nailah Faera Hanum, Siti Fadhilah, Yesi Aprilia, PERJANJIAN PERKAWINAN SEBAGAI SOLUSI KONFLIK HUKUM DALAM KEPEMILIKAN TANAH OLEH WNI DALAM PERKAWINAN CAMPURAN(Analisis Putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 1 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Choiril Syah, Sri Riski, Firganefi Firganefi, PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA JUAL BELI DARAH MENURUT UU NO 17 TAHUN 2023 TENTANG KESEHATAN , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 1 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Elba Frelia, Maroni Maroni, Eko Raharjo, KAJIAN PUTUSAN HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA PELAKU TINDAK PIDANA PENGELAPAN DALAM JABATAN (Studi Putusan Nomor : 1121/Pid.B/2024/PN.Tjk) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Ariani Sitanggang, Diny Widya Evriyanti Simarangkir, Karina Salsabila Meiralda, Lovina Manalu, ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENGENAAN BIAYA ADMIN QRIS OLEH OKNUM PELAKU USAHA DALAM PERSEPEKTIF PERLINDUNGAN KONSUMEN BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU DI INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 1 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Tri Puji Lestari , KEDUDUKAN ANAK PEREMPUAN DALAM HUKUM WARIS ADAT JAWA: STUDI KRITIS TERHADAP NILAI TRADISIONAL , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 15 No. 12 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Imam Adiyanto, Noval Pratama Putra Setiadi, PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU PENYEBARAN BERITA BOHONG (HOAX) DI MEDIA SOSIAL , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Ferani Putri Nur Aulia, Ade Aspandi , Ramdan Maulana , PANCASILA DI TENGAH PERUBAHAN SOSIAL: TANTANGAN DAN PELUANG PENGAMALANNYA DI KALANGAN MAHASISWA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 3 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Daffa Saputra, HUKUM PERKAWINAN ADAT LAMPUNG: ANALISIS YURIDIS, FILOSOFIS, DAN SOSIOLOGIS DALAM BINGKAI PLURALISME HUKUM INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 15 No. 12 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
You may also start an advanced similarity search for this article.