TINJAUAN YURIDIS NORMATIF TERHADAP KETIDAKSESUAIAN PRAKTIK BUNGA PINJAMAN PEER TO PEER LENDING DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN
- Authors
-
-
Papad Fadli
Universitas PamulangAuthor
-
- Keywords:
- Peer-to-Peer Lending, Bunga Pinjaman, Perlindungan Konsumen
- Abstract
-
Peer-to-peer lending (P2P lending) telah berkembang pesat di Indonesia sebagai alternatif pembiayaan non-bank, namun praktik bunga pinjaman yang tinggi sering kali menimbulkan ketidaksesuaian dengan prinsip perlindungan konsumen. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan tinjauan yuridis terhadap praktik tersebut dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UU PK). Menggunakan metode penelitian yuridis normatif, analisis dilakukan melalui pendekatan perundang-undangan dan kasus untuk mengidentifikasi pelanggaran terhadap hak-hak konsumen seperti informasi yang benar, keadilan, dan tanggung jawab pelaku usaha. Temuan menunjukkan bahwa bunga pinjaman P2P lending yang tidak transparan dan berlebihan sering melanggar Pasal 4, 7, dan 8 UU PK, yang dapat menyebabkan kerugian konsumen dan risiko sosial. Rekomendasi meliputi penguatan regulasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk menetapkan batas bunga maksimal dan mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif. Penelitian ini berkontribusi pada pengembangan hukum konsumen di era digital, mendorong kebijakan yang lebih adil bagi peminjam dan pelaku usaha.
- References
-
Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Jakarta: Sekretariat Negara
Republik Indonesia. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 38 /POJK.03/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.03/2018 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Dan Penyediaan Dana Besar Bagi Bank Umum. Jakarta: Sekretariat Negara
Harahap, S. F., & Marliyah, M. (2025). PERAN PEER TO PEERLENDING SYARIAH SEBAGAI ALTERNATIF PENDANAAN UMKM. Jurnal Ekonomi Bisnis dan Kewirausahaan, 2(1), 11-16.
Ren, K., & Malik, A. (2019, October). Recommendation engine for lower interest borrowing on peer to peer lending (P2PL) platform. In IEEE/WIC/ACM International Conference on Web Intelligence (pp. 265-269).
Ojk.go.id. 2024. Penyelenggara Fintech Lending Berizin di OJK per 31 Desember 2024. 26 Desember https://ojk.go.id/id/kanal/iknb/data-dan statistik/direktori/fintech/Pages/Penyelenggara-Fintech-Lending-Berizin-di-OJK-per-31-Desember-2024.aspx
Tempo.co. 2025. AFPI Blakblakan soal Penetapan Bunga Pinjol 0,8 Persen per Hari. 26 Desember https://www.tempo.co/ekonomi/afpi-blakblakan-soal-penetapan-bunga-pinjol-0-8-persen-per-hari-1443956
- Downloads
- Published
- 2025-12-28
- Section
- Articles
How to Cite
Similar Articles
- Syuja Aufa Parimarma, Heni Siswanto, Rini Fathonah, Firganefi Firganefi, Deni Achmad, PERSETUJUAN KORBAN EKSPLOITASI SEKSUAL KOMERSIAL ANAK TIDAK MENGHAPUS PENUNTUTAN PIDANA TERHADAP PELAKU , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 15 No. 12 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Rahmat Fadli Slamat, Chrisostomos Inuhan, Perbandingan Perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) terhadap Tersangka Tindak Pidana Korupsi dan Terorisme dalam Proses Penegakan Hukum di Indonesia , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 1 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Andria Luhur Prakoso, Cantika Ade Andini, Cantika Adi Andina, Cahya WidyaWati, ANALISIS PENGATURAN DAN IMPLIKASI HUKUM KEPAILITAN PERUSAHAAN TERHADAP PERLINDUNGAN DEBITUR DI INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 3 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Wulandari Putri Danayanti, Keisha Rumaisha Devinasari, Theresia Ayuditha Saragih, EFEKTIVITAS HAK APPRAISAL SEBAGAI BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG SAHAM MINORITAS TERHADAP KEPUTUSAN RUPS DALAM PERSEROAN TERBATAS DI INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 3 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Nailul Najwa Karimah , HAK PENDIDIKAN ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM DI LPKA DITINJAU DARI UU SPPA DAN UU PERLINDUNGAN ANAK , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Khairunnisa Amalia Ramadhani, Riesya Nabilla Alya Mukhbita, Suryaningsi Suryaningsi, KESADARAN HUKUM MAHASISWA KEDOKTERAN GIGI TERHADAP PERLINDUNGAN PASIEN: STUDI SURVEI DAN ANALISIS KUALITATIF , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Syafa Savira Cahya, Immanuel Putra Desian Siregar, Nasywa Ananda Herliana , ANALISIS YURIDIS TERHADAP KEDUDUKAN ASET KRIPTO SEBAGAI BOEDEL PAILIT DAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KURATOR DALAM HUKUM KEPAILITAN DI INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 3 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Annisa Najwa Putri, Chaisya Firda Salsabila, Emelya Rosenda, ANALISIS PERLINDUNGAN MEREK DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERDATA INTERNASIONAL DAN IMPLEMENTASINYA TERHADAP SENGKETA IKEA SYSTEM B. V. DAN PT. RATANIA KHATULISTIWA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 1 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Adinda Feisa Rinesa, Kusumaningtyas Indah S, Rully Julia Lukman, M. Adymas Hikal F, EKSPLOITASI ANAK DI BAWAH UMUR DALAM PERSPEKTIF BUDAYA HUKUM DAN REALITAS SOSIAL: EFEKTIVITAS HYBRID PREVENTION DALAM PERLINDUNGAN HAK ANAK DI INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Jordhan Akbar Gumanti, Maya Shafira, Dona Raisa Monica, Ahmad Irzal Fardiansyah, Nikmah Rosidah, PERTIMBANGAN YURIDIS HAKIM DALAM PERKARA PENCABULAN TERHADAP ANAK YANG DILAKUKAN OLEH TENAGA PENDIDIK , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 3 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
You may also start an advanced similarity search for this article.