DISHARMONI PENGATURAN BESARAN PESANGON ANTARA PERATURAN PERUSAHAAN DAN PP NO. 35 TAHUN 2021 SERTA DAMPAKNYA TERHADAP PERLINDUNGAN HUKUM PEKERJA
- Authors
-
-
Muhammad Juli
Universitas PamulangAuthor
-
- Keywords:
- Pesangon, Peraturan Perusahaan, Perlindungan Hukum Pekerja, Hubungan Industrial
- Abstract
-
Artikel ini menganalisis disharmoni pengaturan besaran pesangon antara peraturan perusahaan dan Peraturan Pemerintah (PP) No. 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu, dan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu untuk Pekerjaan Tertentu serta Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu untuk Pekerjaan Tertentu. Disharmoni ini sering terjadi ketika peraturan perusahaan menetapkan besaran pesangon yang lebih rendah daripada standar minimum yang diatur dalam PP tersebut, yang berpotensi mengurangi perlindungan hukum pekerja. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif yuridis dengan analisis doktrinal terhadap peraturan perundang-undangan dan studi kasus. Hasil menunjukkan bahwa disharmoni tersebut dapat menyebabkan ketidakadilan bagi pekerja, pelanggaran hak konstitusional, dan risiko litigasi. Kesimpulan menekankan perlunya harmonisasi peraturan untuk meningkatkan perlindungan pekerja di Indonesia.
- References
-
Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Jakarta: Sekertariat Negara
Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja
Riesnandar, E., & Nugraha, A. (2025). Dinamika Hubungan Industrial Era Modern: Antara Idealisme, Realita, Kepentingan Buruh, dan Pengusaha. Pohon Cahaya.
Mahendra, R., Rusli, B., & Adriaman, M. (2024). PEMENUHAN HAK PEKERJA ATAS PESANGON YANG TIDAK DIBAYARKAN OLEH PERUSAHAAN SETELAH PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA BERDASARKAN HUKUM KETENAGAKERJAAN. SAKATO LAW JOURNAL, 2(2), 37-44.
SIMANJUNTAK, E. P. (2024). PENYELESAIAN PERSELISIHAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA OLEH PT. BNI PERSERO TERHADAP PEKERJA YANG DILAKUKAN SECARA SEPIHAK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG CIPTA KERJA MENJADI UNDANG-UNDANG. hlm 16
Kagama.id. 2020. Berdamai dalam Pesangon PHK karena Covid-19. 29 Desember. https://kagama.id/berdamai-dalam-pesangon-phk-karena-covid-19/
- Downloads
- Published
- 2026-01-01
- Section
- Articles
How to Cite
Similar Articles
- Aninda Faricha, Rini Fathonah, Firganefi, Muhammad Farid, Erna Dewi, FAKTOR PENGHAMBAT PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENGEDARAN BISNIS SKINCARE YANG MENGANDUNG BAHAN BERBAHAYA DI BANDAR LAMPUNG , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 15 No. 12 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Bintang Putra Gunawan, Bunga Widyastuti, Adinda Gea Karista, Moch Rifky Aditya Anam , Wanodya Suvita, Padillah Koshi , Aldi Agustiansyah, Luthy Yustika, PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ATAS TINDAK PIDANA PENGGELAPAN DALAM JABATAN DI PERUSAHAAN: STUDI PUTUSAN PN STABAT NOMOR 210/PID.B/2025/PN.STB , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 3 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Adithya F. Dhaneswara, Azahra Widiadhari, Ahnan Hibatullah, Ilham Fajri, Wevy Efticha Sary, PROSTITUSI SEBAGAI PATOLOGI SOSIAL: ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENEGAKAN HUKUM DAN KETERTIBAN UMUM DI INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Aditya Akbar Pratama, Jefri Iryansyah, Afanda Putri Dwijasa, Ressa Winata, Zhea Aprilia, Novitry Pratiwi, ANALISIS KEBIJAKAN PENGADAAN TREK BALAP DAN PEMBERDAYAAN KOMUNITAS BALAP DALAM PENANGGULANGAN FENOMENA BALAP LIAR DI KECAMATAN JAKABARING KOTA PALEMBANG PROVINSI SUMATERA SELATAN , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Tesalonika Gloria Silalahi, PENANGANAN DAN PENGAWASAN PENGUNGSI DI RUMAH DETENSI IMIGRASI BERDASARKAN TEORI GOVERNANSI KOLABORATIF , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 1 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Zahra Maharani, Nilai-Nilai Filosofis pada Begawi Cakak Pepadun dalam Pernikahan Adat Lampung , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 15 No. 12 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Nasywaa Yunita Kusuma Nuur’ainii, Sidi Ahyar Wiraguna, PERMASALAHAN HUKUM PENERAPAN LEMBAGA VERJARING DALAM GUGATAN PERDATA: ANALISIS PUTUSAN JUDEX FACTI DAN JUDEX JURIS , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 3 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Jesica Nanda Adelia, Heni Siswanto, Rini Fathonah, Ahmad Irzal Fardiansyah, Sri Riski, FAKTOR INTERNAL DAN FAKTOR EKSTERNAL RESIDIVIS PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 3 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Selvy, Ade Aspandi, Vira Natasya, PERAN NILAI KEMANUSIAAN DALAM MENINGKATKAN STANDAR PROFESIONALISME APARAT PENEGAK HUKUM , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 3 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Marthinus HGP ICK, Tomy Michael, AKIBAT HUKUM DARI DISHARMONI NORMA ANTARA UNDANG-UNDANG PAJAK PENGHASILAN DENGAN PP 80 TAHUN 2010 TERHADAP KEBERLAKUAN KEBIJAKAN PENANGGUNGAN PAJAK BAGI ANGGOTA DPR RI , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
You may also start an advanced similarity search for this article.