MEKANISME PENCABUTAN PERMOHONAN ARBITRASE SYARIAH: SEBELUM PROSES PEMERIKSAAN, SETELAH BERLANSUNG, DAN DAMPAK HUKUMNYA DI INDONESIA
- Authors
-
-
Lutfiah Septiani
Universitas Muhammadiyah JakartaAuthor -
Poppy Imelda Puspito
Universitas Muhammadiyah JakartaAuthor -
Zaidane Mahfiroos
Universitas Muhammadiyah JakartaAuthor -
Sawitri Yuli Hartati
Universitas Muhammadiyah JakartaAuthor
-
- Keywords:
- Arbitrase Syariah, Pencabutan Permohonan, Dampak Hukumnya di Indonesia
- Abstract
-
Penelitian ini membahas mekanisme pencabutan permohonan arbitrase syariah di Indonesia, baik sebelum maupun setelah proses pemeriksaan berlangsung, serta dampak hukumnya terhadap para pihak dan lembaga arbitrase. Arbitrase syariah merupakan bentuk penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang berlandaskan prinsip-prinsip Islam, dan di Indonesia diwadahi oleh Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) di bawah naungan Majelis Ulama Indonesia (MUI). Melalui pendekatan studi literatur (library research), penelitian ini menelaah berbagai sumber hukum seperti Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016, serta Peraturan Prosedur BASYARNAS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pencabutan permohonan arbitrase sebelum pemeriksaan dimulai dapat dilakukan secara sepihak oleh pemohon tanpa persetujuan termohon, sedangkan setelah pemeriksaan berlangsung, pencabutan hanya dapat dilakukan dengan persetujuan termohon sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (3) Peraturan Prosedur BASYARNAS. Secara yuridis, pencabutan setelah pemeriksaan berdampak pada hilangnya efisiensi dan kepastian hukum karena dapat merugikan termohon serta memengaruhi kredibilitas lembaga arbitrase. Selain itu, pencabutan juga menimbulkan implikasi terhadap keabsahan klausul arbitrase dan kemungkinan dibukanya kembali akses penyelesaian melalui pengadilan agama. Oleh karena itu, dibutuhkan pengaturan yang lebih tegas dan komprehensif terkait mekanisme pencabutan untuk menjaga prinsip keadilan, kepastian hukum, dan efektivitas arbitrase syariah di Indonesia.
- References
-
Afsaloka, Tetri Mutiara. 2025. “Pelaksanaan Putusan Arbitrase Syariah Internasional Di Indonesia.” Ariyah: Jurnal Hukum Ekonomi Bisnis 1(2):123–32.
Agung, Rizki, and Ramadhan Batubara. 2022. “Penyelesaian Sengketa Bisnis Syariah Secara Arbitrase Melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional ( Basyarnas ).” Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum [JIMHUM] 2:168–77.
Al., Kingkin Wahyuningdyah et. 2018. Alternative Law on Dispute Resolution and Arbitration. 2nd ed. Bandar Lampung: CV Anugerah Utama Raharja.
Arifin, M. 2017. “Arbitrase Syariah Sebagai Pilihan Forum Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah.” Kumpulan Jurnal Dosen Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara 8(10).
Arifin, M. n.d. “Arbitrase Dalam Hukum Islam Dan Judul Buku Sengketa Perbankan Syariah.” 2018 8(10).
Habibi. 2019. “Dinamika Pengaturan Pelaksanaan Dan Pembatalan Putusan Arbitrase Syariah.” Studi Multidisipliner (30).
Harrieti, Nun. 2017. “Legal Implications of the Establishment of Alternative Institution of Dispute Resolution of Indonesian Banking (LAPSPI) on Sharia Banking Dispute Settlement in Indonesia.” Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum 11(4):381–97.
Hartati, Sawitri Yuli. 2025 PENYELESAIAN SENGKETA ASURANSI SYARIAH MELALUI ARBITRASE (Perspektif, Kasus, Dan Tantangan). Sumatera Barat: CV Dunia Penerbitan Buku.
Hartati, Sawitri Yuli. 2025 TEORI DAN PRAKTIK ARBITRASE SYARIAH DALAM PENYELESAIAN SENGKETA ASURANSI (Perspektif Hukum Di Indonesia). Sumatera Barat: CV Dunia Penerbitan Buku.
Lahilote, Hasyim Sofyan and Moh. Fitri Adam. 2021. “The Existence of Basyarnas in Sharia Banking Dispute Resolution in Indonesia.” Al-’Aqdu 1(2):96.
Mizuro, Sautsnida, Devi Siti, Hamzah Marpaung, Hana Faridah, and Putusan Arbitrasi. 2021. “REQUEST FOR CANCELLATION OF ARBITRATION AWARD ACCORDING TO LAW NO. 30 OF 1999.” Supremasi: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Hukum, & Pengajarannya (30):364–74.
Muhammad Arifin, S. H. 2019. ARBITRASE DALAM HUKUM ISLAM DAN RELEVANSINYA BAGI PENYELESAIAN SENGKETA PERBANKAN SYARIAH. KUMPULAN JURNAL DOSEN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA, 73.
Rachman, Abdul et al. 2022. “The Role of the National Sharia Arbitration Board-Indonesia Ulema Council (Basyarnas-Mui) in Overcoming Sharia Banking Disputes in Indonesia.” Madani Syariah 5(2):110–13. doi: 10.61104/alz.v2i1.207.
Sinayang, Baiq Inti Dhea. 2022. “Alternative Dispute Resolution for Sharia Economy through the National Sharia Arbitration Board and Alternative Dispute Resolution Institutions in the Prospects for Sharia Economic Development in Indonesia.” Dharmasisya 2(5):1106.
Siswanto, Eko. 2018. “The Role of Arbitration (Basyarnas) in Sharia Business Dispute Resolution.” Al-Amwal: Journal of Islamic Economic Law 3(2):180.
Susilawetty. 2013. Arbitrase dan Penyelesaian Sengketa Ditinjau Dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan, Jakarta: Gramata Publishing
Tarantang, Jefry. 2022. Sharia Arbitration Textbook,. Yogyakarta: .K-Media Publishers.
Tehedi, 2013. Implementasi Penyelesaian Sengketa Bisnis Syariah di BASYARNAS Perwakilan Yogyakarta (Studi Terhadap Penerapan Sifat Final dan Binding), Tesis, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Ulfah, Maria. 2024. “THE POSITION OF BASYARNAS AS AN ALTERNATIVE INSTITUTION FOR RESOLVING SHARIA ECONOMIC FINANCIAL DISPUTES AFTER THE ESTABLISHMENT OF LAPS-SJK.” Proceeding of ICCoLaSS: International Collaboration Conference on Law, Sharia and Society Theme : Toward a Peaceful and Justice Society (The Role of Islam in Humanitarian Law) (June):26–28.
Uzma, Ummi, 2013. Pelaksanaan Atau Eksekusi Putusan Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) Sebagai Kewenangan Pengadilan Agama, Jurnal Hukum dan Pembangunan, Tahun ke-43 No.3 Juli-September
- Downloads
- Published
- 2026-01-02
- Section
- Articles
How to Cite
Most read articles by the same author(s)
- Athaillah Putri Rahardi, Salsabila Talitha Putri, Sawitri Yuli Hartati, ANALISIS SYARAT DAN TUGAS ARBITER DALAM PENYELESAIAN SENGKETA MELALUI ARBITRASE BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 1999 DAN BASYARNAS , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 3 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Husna Budiyanti, Poppy Imelda Puspito, Tiara Apriliyanti, Sawitri Yuli Hartati, OPTIMALISASI PEMANFAATAN WAKAF KONTEMPORER DALAM PERSPEKTIF MAQĀSHID SYARIAH PADA ERA EKONOMI DIGITAL , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
Similar Articles
- Jamilatun Nisa’, Zahrotul Aini, Lailatul Qomariyah, Yudi Widagdo Harimurti, KEBIJAKAN EKSPOR PASIR LAUT BERDASARKAN PP NOMOR 26 TAHUN 2023 TENTANG PENGELOLAAN HASIL SEDIMENTASI LAUT , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 1 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Zacky Ramadhan Nasim, Meyli Navia Ginoga , Vilza Patrio Hilmansyah R. Nani, Moh Rajib Fallugah , Israwan Septiansyah Ibrahim , Ilham Febriady Pulukadang, Hasnia, ANALISIS YURIDIS PELAKSANAAN PENJARA BAGI TERPIDANA KORUPSI E-KTP : STUDI KASUS S.N , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Indri Hamdarini, Cinta, Resky Awaliah, St. Khadijah Wahid, Herlina, Sabrina, Muh. Yusuf Hakim, Asnita Binti Asis, PERKEMBANGAN INSTRUMEN KEUANGAN DIGITAL DAN IMPLIKASI HUKUMNYA DALAM EKONOMI PERBANKAN , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 3 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Ashilah Danty Dhanara, ANALISIS YURIDIS PENCABUTAN LIFE SUPPPORT PADA IBU BRAIN DEAD TERHADAP DELIK TINDAK PIDANA JANIN DALAM PERSPEKTIF KUHP BARU , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 1 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Agnes G. R. Simbolon, Novia Nayla Putri, Voleta Istiqomah, Marsya Keisya Gunawan, Lutfhi Naufal Najib, Srikandi, Mulyadi, PRESEPSI GENERASI Z MENGENAI BUDAYA PATRIARKI DALAM ADAT NUSANTARA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 1 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Adnan Savria Purnama, MEKANISME PENGAWASAN DAN SANKSI HUKUM PENGALIHFUNGSIAN HUTAN MENJADI KAWASAN WISATA YANG TIDAK MEMPERTIMBANGKAN AMDAL , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 3 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Seli Riselia Ananda Resta, Rifki Adi Saputra, Kepemilikan Hak Cipta atas Karya Generatif Berbasis Produksi AI , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Helen Artemisia, UPAYA PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI DI LINGKUNGAN MASYARAKAT , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Altsa Abdul Muhsi, Asep Permana, Cepi Suhendi, Dhea Siddiqa, Kori Rahmani, Deden Najmudin, IMPLEMENTASI QANUN JINAYAH DI ACEH DALAM KERANGKA PLURALISME HUKUM NASIONAL , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 3 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Zahrah Rani’ah Delyananda, Salsas Bila Juniyanti Tanjung, Hikmah Nurhasanah, Putiara Nalasatya, Irwan Triadi, Analisis Filsafat Hukum terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU/XXI/2023 tentang Persyaratan Batas Usia Pencalonan Presiden - Wakil Presiden , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 1 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
You may also start an advanced similarity search for this article.