TANGGUNG JAWAB NEGARA DALAM PENGELOLAAN DAN PERLINDUNGAN SUMBER DAYA LAUT DI ZONA EKONOMI EKSKLUSIF
- Authors
-
-
Maharani Listi Putri Hariyanto
Universitas Wijaya Kusuma SurabayaAuthor -
Renny Nur Haliza Dewi
Universitas Wijaya Kusuma SurabayaAuthor -
Ria Giska Sari
Universitas Wijaya Kusuma SurabayaAuthor -
Narendra Rizki Alghifari
Universitas Wijaya Kusuma SurabayaAuthor -
Damar Panji Yudhanto
Universitas Wijaya Kusuma SurabayaAuthor -
Puspa Pertiwi
Universitas Wijaya Kusuma SurabayaAuthor -
Masitha Tismananda Kumala
Universitas Wijaya Kusuma SurabayaAuthor
-
- Keywords:
- Zona Ekonomi Eksklusif, Hak Berdaulat, Sumber Daya Laut, Tanggung Jawab Negara, Perlindungan Lingkungan Laut
- Abstract
-
Laut memiliki peranan strategis bagi keberlangsungan ekonomi, politik, dan keamanan suatu negara, khususnya bagi negara kepulauan seperti Indonesia. Kesadaran masyarakat internasional akan pentingnya pengaturan wilayah laut secara hukum mencapai puncaknya melalui lahirnya United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) tahun 1982 di Montego Bay, Jamaika. Konvensi ini memberikan dasar hukum bagi negara pantai untuk memiliki hak berdaulat (sovereign rights) atas pengelolaan sumber daya alam di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) sejauh 200 mil laut dari garis pangkal. Namun, hak tersebut juga disertai dengan tanggung jawab untuk melindungi dan melestarikan lingkungan laut serta menghormati ketentuan hukum internasional yang berlaku.
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hak dan tanggung jawab negara dalam pengelolaan sumber daya laut di ZEE berdasarkan UNCLOS 1982, serta mengevaluasi implementasi tanggung jawab Indonesia dalam perlindungan lingkungan laut. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Data yang digunakan berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa UNCLOS 1982 menegaskan hak berdaulat negara pantai dalam kegiatan eksplorasi, eksploitasi, konservasi, dan pengelolaan sumber daya alam, baik hayati maupun nonhayati, di wilayah ZEE. Namun pelaksanaan hak tersebut harus diimbangi dengan tanggung jawab untuk menjaga kelestarian ekosistem laut dan menghindari eksploitasi berlebihan. Dalam konteks Indonesia, implementasi pengaturan ZEE telah diatur melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, yang menjadi dasar hukum nasional dalam mengelola sumber daya laut secara berdaulat, berkelanjutan, dan sesuai dengan prinsip hukum laut internasional.
- References
-
Tahamata, L. C. O., & Rehatta, V. J. B. (2021, September). Pengelolaan Sumber Daya Kelautan Sumber daya alam Perbatasan Pada Zona Ekonomi Eksklusif. In PROSIDING SEMINAR NASIONAL HUKUM DAN PEMBANGUNAN YANG BERKELANJUTAN (pp. 118-125).
Puspitawati, D., Putra, T. M., & Wardana, R. V. (2021). Reformulasi Pengaturan Penambangan Bawah Laut di Wilayah Perairan Indonesia. Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal), 10(4), 716-739.
Hafiuddin, A., Presilia, M., & Aprina, E. (2024). Pemanfaatan Acces Right Oleh Pihak Asing Di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia. PROGRESIF: Jurnal Hukum, 18(1), 20-41.
United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS), 1982.
International Law Commission, Draft Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts, 2001.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan UNCLOS 1982.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan.
Deklarasi Rio de Janeiro tentang Lingkungan dan Pembangunan, 1992.
Huala Adolf, Hukum Laut Internasional, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2018.
Mochtar Kusumaatmadja, Pengantar Hukum Laut Internasional, Bandung: Alumni, 2003.
Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional, Implementasi UNCLOS 1982 dalam Hukum Nasional Indonesia, Kemenlu RI, 2020.
- Downloads
- Published
- 2026-01-03
- Section
- Articles
How to Cite
Most read articles by the same author(s)
- Finka Dyan Amarta Saputri, Sherly Novelianti Putri, Erly Carolin, Moch Aldo Putra Wijaya, M Rendi Wijaya, Masitha Tismananda Kumala, ANALISIS TERHADAP TANGGUNG JAWAB DAN MEKANISME KOMPENSASI ATAS TUMPAHAN MINYAK DI LAUT BERDASARKAN PERATURAN-PERATURAN INTERNASIONAL MENGENAI PEMANFAATAN DAN PENGELOLAAN WILAYAH LAUT SERTA IMPLEMENTASINYA PADA WILAYAH REPUBLIK INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 3 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- A’aliyah Najwa A.M, Aqila, Raden Roro Vinny Julia Soemartono, Alviana Nova I , Rizky Febriana, Masitha Tismananda Kumala, TANGGUNG JAWAB HUKUM ATAS KERUSAKAN TERUMBU KARANG OLEH KAPAL PESIAR M.V. CALEDONIAN SKY DI RAJA AMPAT , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 3 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
Similar Articles
- Aisyah Arrayyan Mawada, Kedudukan Visum et Repertum sebagai Alat Bukti Surat dalam Pembuktian Tindak Pidana Kekerasan Seksual , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Salsabila Nia Gara K, ANALISIS NORMATIF PROSES PENYELESAIAN SENGKETA ADMINISTRATIF DI PTUN: STUDI KASUS PENETAPAN 361/G/2025/PTUN.JKT , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Shabrina Najla Az Zahra, ANALISIS PENYELESAIAN SENGKETA DAGANG INTERNASIONAL EKSPOR KELAPA SAWIT INDONESIA DAN UNI EROPA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Vania Annisa Gunawan, MAKNA SIMBOLIK DAN TATA CARA PROSES PERKAWINAN ADAT PADA MASYARAKAT LAMPUNG SAIBATIN , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 15 No. 12 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Rehan Kurniawan, SISTEM DAN NILAI-NILAI PERKAWINAN ADAT LAMPUNG SERTA RELEVANSINYA TERHADAP HUKUM NASIONAL , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 1 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Bunga Anastasya, Salsa Aulia Nursabila, Eric Chirstoper Demetrius Sarumaha, Nindya Eka Safitri, Shabrina Zahra Noorazizah, Nayla Akhifah, Mulyadi, ANALISIS GAYA HIDUP KONSUMTIF PADA GENERASI Z DI MEDIA SOSIAL , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 1 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Yunisa Putri Rizki, Hendra, INTEGRASI TEKNOLOGI MULTIMEDIA DALAM PEMBELAJARAN PPKN: UPAYA MENINGKATKAN BERPIKIR KRITIS , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Birru Briliant, Restu Mahesa Gabriel Sitohang, Briantoro Pardede, Zinad, M.Hafizhi Gavindra Zulma, Baidhowi, KEDUDUKAN HUKUM ISLAM DALAM SISTEM HUKUM NASIONAL: ANALISIS TERHADAP HIERARKI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Vidya Aurora Wibowo, Anantyo Thigo Haryo Leksono, Raihan Aldy Alvian, Mochamad Gian Abinoyo, Muhammad Adymas Hikal Fikri, PENDAFTARAN TANAH SEBAGAI INSTRUMEN PREVENTIF DALAM PENYELESAIAN DAN PENCEGAHAN SENGKETA PERTANAHAN : KAJIAN HUKUM ATAS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PTSL , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 1 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Annura Nazwa Maulida Hidayat, PERLINDUNGAN HUKUM PEKERJA DIGITAL DALAM HUBUNGA KERJA LINTAS NEGARA DI ERA GIG ECONOMY , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 3 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
You may also start an advanced similarity search for this article.