KEPASTIAN HUKUM STATUS PENGEMUDI OJEK ONLINE DALAM PERSPEKTIF HUKUM KETENAGAKERJAAN INDONESIA
- Authors
-
-
Hasna Hamidah
Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati BandungAuthor
-
- Keywords:
- legal certainty, online motorcycle taxi, labor law
- Abstract
-
The development of digital technology has given rise to app-based transportation services that create new employment opportunities while simultaneously generating legal issues concerning the status of online motorcycle taxi drivers within the Indonesian labor law system. At present, online motorcycle taxi drivers are classified as business partners rather than workers, resulting in the absence of normative labor protections. This article aims to analyze the legal certainty of the employment status of online motorcycle taxi drivers from the perspective of Indonesian labor law and its implications for the protection of drivers’ rights. The analytical framework is based on an examination of the legal relationship between drivers and platform companies, a comparison between employment relationships and partnership arrangements, and their relevance within the context of the gig economy. This study employs a descriptive-analytical method using both normative juridical and empirical juridical approaches, drawing upon statutory regulations, court decisions, and practical partnership arrangements. The findings indicate that classifying drivers as partners leads to legal uncertainty and limited labor protection, as the relationship is predominantly contractual and administrative in nature. Therefore, comprehensive regulatory reform is necessary to ensure legal certainty, fairness, and proportional protection for online motorcycle taxi drivers within the Indonesian labor law framework.
- References
-
Perhubungan, Menteri, and Republik Indonesia. PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 12 TAHUN 2019 TENTANG PELINDUNGAN KESELAMATAN PENGGUNA SEPEDA MOTOR YANG DIGUNAKAN UNTUK KEPENTINGAN MASYARAKAT (2019).
Annazah, Nur Siti, Henriko Tobing, and Nugroho Habibi. “Perlindungan Hukum Dan Sosial Bagi Pekerja Gig : Membangun Kerangka Regulasi Yang Inklusif Bagi Pekerja Ojek Online Di Indonesia,” n.d., 1–43.
Arif Novianto, Anindya, Dessi Wulansari, and Ari Hermawan. Riset: Empat Alasan Kemitraan Gojek, Grab, Hingga Maxim Merugikan Para Ojol. The Conversation, 2021.
Budiono, Eko. “Komisi V DPR RI Siap Bahas RUU Transportasi Online.” Infopublik.id, 2025. https://infopublik.id/kategori/nasionalpolitik-hukum/920648/komisi-v-dpr-ri-siap-bahas-ruu-transportasi-online.
Cahyono, Anton, Indra Fredika Kusuma, and Haryo Hendro Kusumo. “Hubungan Hukum Kemitraan Antara Driver Online Dengan Penyedia Layanan,” 2024.
Dian, Hadiati. “Legal Relationship Between Platform Service Providers and Online Transportation Driver In Indonesia,” no. 29 (2023): 199–210.
Farizma, Wahyu Rizki. “Meninjau Posisi Mitra Ojek Online Dalam Hukum Ketenagakerjaan Di Indonesia.” JDIH KABUPATEN SUKOHARJO, n.d. https://jdih.sukoharjokab.go.id/berita/detail/meninjau-posisi-mitra-ojek-online-dalam-hukum-ketenagakerjaan-di-indonesia.
Hernawati, Fauzia. “Perlindungan Jaminan Sosial Terhadap Pengemudi Ojek Online Sebagai Pekerja Gig Economy Di Indonesia.” Alchemist Group, 2025. https://alchemistgroup.co/perlindungan-jaminan-sosial-terhadap-pengemudi-ojek-online-sebagai-pekerja-gig-economy-di-indonesia/.
Khoirunnisa, Balqis, Mella Ismelina, and Farma Rahayu. “Analisis Kedudukan Hukum Pengemudi Ojek Online Dalam Sistem Kerja Berbasis Platform Digital,” 2025, 8480–87.
Oey, Williams. “Di Balik Layar Aplikasi Ojek Online: Menyoal Ulang Status Kemitraan Atau Hubungan Kerja.” Hukumonline.com, 2025. https://www.hukumonline.com/berita/a/di-balik-layar-aplikasi-ojek-online--menyoal-ulang-status-kemitraan-atau-hubungan-kerja-lt6836f490afb40/.
Puspa, Ayuta, Citra Zuama, Cut Mutia Dinda, and Djalu Pamungkas. “Telaah Regulasi Ojek Online Di Indonesia Dalam Perspektif Filsafat Fenomenologi Hukum Review of Online Ojek Regulation in Indonesia from the Perspective of Phenomenological Philosophy of Law,” 2021, 21–40.
Sandy, kunthi fahmar. “Kemenhub Dan DPR Bahas Rancangan UU Transportasi Online.” IDXChannel, 2025. https://www.rctiplus.com/news/detail/terkini/4799386/kemenhub-dan-dpr-bahas-rancangan-uu-transportasi-online.
Sayekti, Nidya Waras. “Dinamika Penyelenggaraan Transportasi Online Di Indonesia,” 2025, 1–5.
Setiasih, Herma. “Perlindungan Hukum Pengemudi Ojek Online Atas Kontrak Perjanjian Perusahaan Gojek ( Study Kasus Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No . UU 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan , Yang Dimana Menimbang Sebagaiberikut Tentang Aturan Lalulintas.” JURNAL SOSIAL HUMANIORA DAN PENDIDIKAN 1, no. 1 (2022): 34–38.
- Downloads
- Published
- 2026-01-04
- Section
- Articles
How to Cite
Similar Articles
- Umaira putri azahra, Firganefi, Budi Rizki Husin, Diah Gustinati Maulani, EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM DAN UPAYA PREVENTIF TERHADAP KASUS PEMBUNUHANDALAM KELUARGA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 3 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Adna Vika Aristiyani, KORUPSI SEBAGAI EXTRAORDINARY CRIME DAN IMPLIKASINYA TERHADAP SISTEM PERADILAN PIDANA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Nandika Bagus Fahmi Wirawan, Riska Andi Fitriyono, PEMBARUAN HUKUM TERHADAP KRIMINALISASI GANJA MEDIS DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Fairusna Chalisa Alya, Olivia Rahma Oktaviani, Vivi Dyelsa, Muhammad Adymas Hikal Fikri, LITERASI HUKUM DIGITAL BERBASIS PEER GROUP BAGI REMAJA DALAM MENGHADAPI PHISHING DAN PENCURIAN IDENTITAS DI ROBLOX , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 1 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Gina HadiJaya, Reniyanti, ANALISIS UNSUR PENYALAHGUNAAN WEWENANG DALAM PENEMPATAN PRAJURIT TNI AKTIF PADA JABATAN SIPIL DITINJAU DARI PASAL 3 UNDANG-UNDANG TINDAK PIDANA KORUPSI , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 1 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Elsa Octaria Geraryn Panjaitan, THE CONSISTENCY AND JUSTIFICATION OF THE MEASURES UNDER THE GATS AND THE GATT 1994 , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 3 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Sania Ulfatun Nikmah, Tiara Intan Camesi, Asep Suherman, Dampak Inkonsistensi Penerapan Prinsip Komplementaritas dan Ketidaksiapan Aparat Nasional terhadap Pemenuhan Hak Asasi Manusia dalam Pertanggungjawaban Pidana Individual atas Kejahatan Genosida , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 15 No. 11 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Mutiara Feruza Fauziah, Ade Fartini, Wulan Aprilina, Repi Mariska, HUKUM KONSTITUSI DAN PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA DALAM SISTEM KETATANEGARAAN DI INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Adista Alifia Amanda, KEDUDUKAN PEREMPUAN DALAM SISTEM PERKAWINAN ADAT LAMPUNG SAIBATIN DAN PEPADUN , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 15 No. 12 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Zain Azmi Augie, Salsabilla Kurniasari, Ni Putu Anatasya Nayla Kania, Aqila Mifthahul Nazilla, Angeline Putri Lamtiurma Sianturi, Rajendra Rakha Aqeela, Mulyadi Mulyadi, IMPLIKASI SEMA NOMOR 2 TAHUN 2023 TERHADAP PERKAWINAN BEDA AGAMA: PERSPEKTIF SOSIOLOGI DAN ANTROPOLOGI HUKUM , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
You may also start an advanced similarity search for this article.