KEPASTIAN HUKUM STATUS PENGEMUDI OJEK ONLINE DALAM PERSPEKTIF HUKUM KETENAGAKERJAAN INDONESIA
- Authors
-
-
Hasna Hamidah
Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati BandungAuthor
-
- Keywords:
- legal certainty, online motorcycle taxi, labor law
- Abstract
-
The development of digital technology has given rise to app-based transportation services that create new employment opportunities while simultaneously generating legal issues concerning the status of online motorcycle taxi drivers within the Indonesian labor law system. At present, online motorcycle taxi drivers are classified as business partners rather than workers, resulting in the absence of normative labor protections. This article aims to analyze the legal certainty of the employment status of online motorcycle taxi drivers from the perspective of Indonesian labor law and its implications for the protection of drivers’ rights. The analytical framework is based on an examination of the legal relationship between drivers and platform companies, a comparison between employment relationships and partnership arrangements, and their relevance within the context of the gig economy. This study employs a descriptive-analytical method using both normative juridical and empirical juridical approaches, drawing upon statutory regulations, court decisions, and practical partnership arrangements. The findings indicate that classifying drivers as partners leads to legal uncertainty and limited labor protection, as the relationship is predominantly contractual and administrative in nature. Therefore, comprehensive regulatory reform is necessary to ensure legal certainty, fairness, and proportional protection for online motorcycle taxi drivers within the Indonesian labor law framework.
- References
-
Perhubungan, Menteri, and Republik Indonesia. PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 12 TAHUN 2019 TENTANG PELINDUNGAN KESELAMATAN PENGGUNA SEPEDA MOTOR YANG DIGUNAKAN UNTUK KEPENTINGAN MASYARAKAT (2019).
Annazah, Nur Siti, Henriko Tobing, and Nugroho Habibi. “Perlindungan Hukum Dan Sosial Bagi Pekerja Gig : Membangun Kerangka Regulasi Yang Inklusif Bagi Pekerja Ojek Online Di Indonesia,” n.d., 1–43.
Arif Novianto, Anindya, Dessi Wulansari, and Ari Hermawan. Riset: Empat Alasan Kemitraan Gojek, Grab, Hingga Maxim Merugikan Para Ojol. The Conversation, 2021.
Budiono, Eko. “Komisi V DPR RI Siap Bahas RUU Transportasi Online.” Infopublik.id, 2025. https://infopublik.id/kategori/nasionalpolitik-hukum/920648/komisi-v-dpr-ri-siap-bahas-ruu-transportasi-online.
Cahyono, Anton, Indra Fredika Kusuma, and Haryo Hendro Kusumo. “Hubungan Hukum Kemitraan Antara Driver Online Dengan Penyedia Layanan,” 2024.
Dian, Hadiati. “Legal Relationship Between Platform Service Providers and Online Transportation Driver In Indonesia,” no. 29 (2023): 199–210.
Farizma, Wahyu Rizki. “Meninjau Posisi Mitra Ojek Online Dalam Hukum Ketenagakerjaan Di Indonesia.” JDIH KABUPATEN SUKOHARJO, n.d. https://jdih.sukoharjokab.go.id/berita/detail/meninjau-posisi-mitra-ojek-online-dalam-hukum-ketenagakerjaan-di-indonesia.
Hernawati, Fauzia. “Perlindungan Jaminan Sosial Terhadap Pengemudi Ojek Online Sebagai Pekerja Gig Economy Di Indonesia.” Alchemist Group, 2025. https://alchemistgroup.co/perlindungan-jaminan-sosial-terhadap-pengemudi-ojek-online-sebagai-pekerja-gig-economy-di-indonesia/.
Khoirunnisa, Balqis, Mella Ismelina, and Farma Rahayu. “Analisis Kedudukan Hukum Pengemudi Ojek Online Dalam Sistem Kerja Berbasis Platform Digital,” 2025, 8480–87.
Oey, Williams. “Di Balik Layar Aplikasi Ojek Online: Menyoal Ulang Status Kemitraan Atau Hubungan Kerja.” Hukumonline.com, 2025. https://www.hukumonline.com/berita/a/di-balik-layar-aplikasi-ojek-online--menyoal-ulang-status-kemitraan-atau-hubungan-kerja-lt6836f490afb40/.
Puspa, Ayuta, Citra Zuama, Cut Mutia Dinda, and Djalu Pamungkas. “Telaah Regulasi Ojek Online Di Indonesia Dalam Perspektif Filsafat Fenomenologi Hukum Review of Online Ojek Regulation in Indonesia from the Perspective of Phenomenological Philosophy of Law,” 2021, 21–40.
Sandy, kunthi fahmar. “Kemenhub Dan DPR Bahas Rancangan UU Transportasi Online.” IDXChannel, 2025. https://www.rctiplus.com/news/detail/terkini/4799386/kemenhub-dan-dpr-bahas-rancangan-uu-transportasi-online.
Sayekti, Nidya Waras. “Dinamika Penyelenggaraan Transportasi Online Di Indonesia,” 2025, 1–5.
Setiasih, Herma. “Perlindungan Hukum Pengemudi Ojek Online Atas Kontrak Perjanjian Perusahaan Gojek ( Study Kasus Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No . UU 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan , Yang Dimana Menimbang Sebagaiberikut Tentang Aturan Lalulintas.” JURNAL SOSIAL HUMANIORA DAN PENDIDIKAN 1, no. 1 (2022): 34–38.
- Downloads
- Published
- 2026-01-04
- Section
- Articles
How to Cite
Similar Articles
- Gigar Hillmie Fauzan, URGENSI PENGAKUAN STATUS HUKUM GIG WORKER SEBAGAI SUBJEK PERLINDUNGAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (K3) DALAM SISTEM HUKUM KETENAGAKERJAAN INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Anggi Sri Haryati Simarmata, Nur Wulan Ramadhani, ANALISIS HUKUM PERDATA TERHADAP KEABSAHAN DAN PEMBUKTIAN PERJANJIAN LISAN DI INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 3 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Silvi Fatika Sari, DINAMIKA DELEGASI KEWENANGAN PEMBENTUKAN HUKUM ACARA MELALUI PERATURAN MAHKAMAH KONSTITUSI , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Cecilia Meilani Hasan, Yoel Ferdiansyah, Hudi Yusuf, ANALISIS KRITIS TERHADAP IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2022 DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 1 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Aurrelia Yulia Shanra, Yuni Priskila Ginting, KOMPARASI TIGA PILAR HUKUM WARIS: KONFLIK DAN RESOLUSI LINTAS BUDAYA DI INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 1 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Muhammad Alvin Sandjaya, Nizam Tazmi, Ayu Putriayana, PENGARUH KEBEBASAN PERS DAN PENERAPAN UU ITE TERHADAP PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM DELIK PENCEMARAN NAMA BAIK DI MEDIA DARING , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 1 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Elizabeth Octaviani, Appe Hutauruk, Muhenri Sihotang, TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA KEKERASAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DIBAWAH UMUR MENGAKIBATKAN KEMATIAN (Studi Putusan Pengadilan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2023/PN JKT.TIM) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 3 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Khairunnisa Tanjung, Jihan Safa Batubara, Farhan Azhari Harahap, Figo Gustiawan, Tarikha Khainursyah Siregar, Fauzan Al Ridwan Harahap, Raditya Iryanto Putra, PEKERJA PARUH WAKTU (PART TIME) DALAM HUKUM KETENAGAKERJAAN , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 3 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Jihan Salsabila Najma Sari, Adinda Dara Sakinah Lubis, Aisyah Syafitri Ilham, Amanda Zahra Nasution, Salma Salsabila, Reza Fitri Ananda, Raehan Firdaus, KEPATUHAN PERUSAHAAN TERHADAP STANDAR K3 DAN SANKSI HUKUM DI INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 3 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Anita Wahyu Darmatin, PENYALAHGUNAAN MEKANISME KEPAILITAN DALAM PRAKTIK PERSAINGAN USAHA SERTA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAKU USAHA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
You may also start an advanced similarity search for this article.