KEPASTIAN HUKUM STATUS PENGEMUDI OJEK ONLINE DALAM PERSPEKTIF HUKUM KETENAGAKERJAAN INDONESIA
- Authors
-
-
Hasna Hamidah
Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati BandungAuthor
-
- Keywords:
- legal certainty, online motorcycle taxi, labor law
- Abstract
-
The development of digital technology has given rise to app-based transportation services that create new employment opportunities while simultaneously generating legal issues concerning the status of online motorcycle taxi drivers within the Indonesian labor law system. At present, online motorcycle taxi drivers are classified as business partners rather than workers, resulting in the absence of normative labor protections. This article aims to analyze the legal certainty of the employment status of online motorcycle taxi drivers from the perspective of Indonesian labor law and its implications for the protection of drivers’ rights. The analytical framework is based on an examination of the legal relationship between drivers and platform companies, a comparison between employment relationships and partnership arrangements, and their relevance within the context of the gig economy. This study employs a descriptive-analytical method using both normative juridical and empirical juridical approaches, drawing upon statutory regulations, court decisions, and practical partnership arrangements. The findings indicate that classifying drivers as partners leads to legal uncertainty and limited labor protection, as the relationship is predominantly contractual and administrative in nature. Therefore, comprehensive regulatory reform is necessary to ensure legal certainty, fairness, and proportional protection for online motorcycle taxi drivers within the Indonesian labor law framework.
- References
-
Perhubungan, Menteri, and Republik Indonesia. PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 12 TAHUN 2019 TENTANG PELINDUNGAN KESELAMATAN PENGGUNA SEPEDA MOTOR YANG DIGUNAKAN UNTUK KEPENTINGAN MASYARAKAT (2019).
Annazah, Nur Siti, Henriko Tobing, and Nugroho Habibi. “Perlindungan Hukum Dan Sosial Bagi Pekerja Gig : Membangun Kerangka Regulasi Yang Inklusif Bagi Pekerja Ojek Online Di Indonesia,” n.d., 1–43.
Arif Novianto, Anindya, Dessi Wulansari, and Ari Hermawan. Riset: Empat Alasan Kemitraan Gojek, Grab, Hingga Maxim Merugikan Para Ojol. The Conversation, 2021.
Budiono, Eko. “Komisi V DPR RI Siap Bahas RUU Transportasi Online.” Infopublik.id, 2025. https://infopublik.id/kategori/nasionalpolitik-hukum/920648/komisi-v-dpr-ri-siap-bahas-ruu-transportasi-online.
Cahyono, Anton, Indra Fredika Kusuma, and Haryo Hendro Kusumo. “Hubungan Hukum Kemitraan Antara Driver Online Dengan Penyedia Layanan,” 2024.
Dian, Hadiati. “Legal Relationship Between Platform Service Providers and Online Transportation Driver In Indonesia,” no. 29 (2023): 199–210.
Farizma, Wahyu Rizki. “Meninjau Posisi Mitra Ojek Online Dalam Hukum Ketenagakerjaan Di Indonesia.” JDIH KABUPATEN SUKOHARJO, n.d. https://jdih.sukoharjokab.go.id/berita/detail/meninjau-posisi-mitra-ojek-online-dalam-hukum-ketenagakerjaan-di-indonesia.
Hernawati, Fauzia. “Perlindungan Jaminan Sosial Terhadap Pengemudi Ojek Online Sebagai Pekerja Gig Economy Di Indonesia.” Alchemist Group, 2025. https://alchemistgroup.co/perlindungan-jaminan-sosial-terhadap-pengemudi-ojek-online-sebagai-pekerja-gig-economy-di-indonesia/.
Khoirunnisa, Balqis, Mella Ismelina, and Farma Rahayu. “Analisis Kedudukan Hukum Pengemudi Ojek Online Dalam Sistem Kerja Berbasis Platform Digital,” 2025, 8480–87.
Oey, Williams. “Di Balik Layar Aplikasi Ojek Online: Menyoal Ulang Status Kemitraan Atau Hubungan Kerja.” Hukumonline.com, 2025. https://www.hukumonline.com/berita/a/di-balik-layar-aplikasi-ojek-online--menyoal-ulang-status-kemitraan-atau-hubungan-kerja-lt6836f490afb40/.
Puspa, Ayuta, Citra Zuama, Cut Mutia Dinda, and Djalu Pamungkas. “Telaah Regulasi Ojek Online Di Indonesia Dalam Perspektif Filsafat Fenomenologi Hukum Review of Online Ojek Regulation in Indonesia from the Perspective of Phenomenological Philosophy of Law,” 2021, 21–40.
Sandy, kunthi fahmar. “Kemenhub Dan DPR Bahas Rancangan UU Transportasi Online.” IDXChannel, 2025. https://www.rctiplus.com/news/detail/terkini/4799386/kemenhub-dan-dpr-bahas-rancangan-uu-transportasi-online.
Sayekti, Nidya Waras. “Dinamika Penyelenggaraan Transportasi Online Di Indonesia,” 2025, 1–5.
Setiasih, Herma. “Perlindungan Hukum Pengemudi Ojek Online Atas Kontrak Perjanjian Perusahaan Gojek ( Study Kasus Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No . UU 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan , Yang Dimana Menimbang Sebagaiberikut Tentang Aturan Lalulintas.” JURNAL SOSIAL HUMANIORA DAN PENDIDIKAN 1, no. 1 (2022): 34–38.
- Downloads
- Published
- 2026-01-04
- Section
- Articles
How to Cite
Similar Articles
- Calvin Andika Putra Calvin, DINAMIKA PERMASALAHAN HUKUM DAN BISNIS DI WILAYAH SUMATRA DALAM PERSPEKTIF FAKULTAS HUKUM DAN BISNIS , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 3 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Hikmah Nurhasanah, Irwan Triadi, Positivisme Hukum dan Karakter Formalistik Penegakan Hukum di Indonesia , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Yukey Anggraini, Adela Julianda, Alya Novia Syafitri, Dinda Rahma Khairunnisah, Sonia Ivana Barus, MEKANISME EFISIENSI PEMILU DAN PILKADA SERENTAK SERTA MELIRIK PERBEDAAN ANTARA INDONESIA DAN KOREA SELATAN DALAM MEWUJUDKAN STABILITAS PEMERINTAHAN , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 1 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Shaila Azalea Ramadhanti, ANALISIS YURIDIS PENGATURAN PRAKTIK DUMPING DAN ANTI-DUMPING DALAM KERANGKA GENERAL PRINCIPLES WORLD TRADE ORGANIZATION , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Coernia Sari Sahast, Rini Fathonah, Muhammad Farid, UPAYA MEDIASI NON PENAL TERHADAP TINDAKAN PERKELAHIAN MASSAL ANTAR MAHASISWA DI TINGKAT PERGURUAN TINGGI , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 15 No. 12 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Laila Fauziyyah, KEBIJAKAN TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI DITINJAU DALAM PERSPEKTIF PRINSIP NATIONAL TREATMENT WTO , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Elza Khoirunnisa, Firganefi Firganefi, Fristia Berdian Tamza, Eko Raharjo, Refi Meidiantama, STRATEGI POLRESTA BANDAR LAMPUNG DALAM MEMUTUS JARINGAN KRIMINAL KENDARAAN BERMOTOR , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 1 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Zukrufi Ashof Almaunah, Dya Surga Ribbon, Anisa Mauliawati, Ananditya Waskitorini, Naiafitrianita, Arief Budiono, PERAN PERIZINAN PARIWISATA PASCA UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA DALAM MENARIK INVESTASI DI SEKTOR PARIWISATA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Yolanda Elisabeth Sinaga, EVALUASI KEBIJAKAN PENGENDALIAN KERUSAKAN LINGKUNGAN AKIBAT AKTIVITAS PERTAMBANGAN EMAS TANPA IZIN (PETI) DI KABUPATEN TEBO , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 3 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Naufalia Andita, Indira Nur Syahrani Makmur, Elisabeth Immanuella Rajagukguk, Erlita Sari Zai, Irsyaf Marsal, INKONSISTENSI PROLEGNAS TERHADAP ASAS PERENCANAAN PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG YANG RASIONAL TERUKUR SEBAGAI SUMBER DISTORSI POLITIK HUKUM NASIONAL , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 1 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
You may also start an advanced similarity search for this article.