ASPEK HUKUM PENAHANAN IJAZAH KARYAWAN OLEH PERUSAHAAN DI KOTA SURAKARTA

• Nadia Dwi Sekar Kamila

  Universitas Muhammadiyah Surakarta

  Author

• Azzahra Shabilla Hariyono

  Universitas Muhammadiyah Surakarta

  Author

• Shuci Ridzkchieani

  Universitas Muhammadiyah Surakarta

  Author

• Tisya Janice Hayu Meganova

  Universitas Muhammadiyah Surakarta

  Author

Penahanan ijazah karyawan oleh perusahaan merupakan praktik umum di Kota Surakarta yang menimbulkan persoalan hukum dan etika serius, terutama sebagai jaminan agar pekerja tidak mengundurkan diri sebelum kontrak berakhir. Artikel ini menganalisis aspek yuridis praktik tersebut menggunakan pendekatan normatif yuridis, dengan fokus pada ketidakberdayaan hukum penahanan ijazah berdasarkan KUHPerdata, UU Ketenagakerjaan, UU Cipta Kerja, dan Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan. Selain itu, dibahas peran Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) dan Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) dalam pengawasan, mediasi, dan penyelesaian sengketa untuk melindungi hak pekerja. Tujuan Penelitian ini untuk mengkaji peran Disnaker dan Pengadilan Hubungan Industrial dalam pengawasan, mediasi, serta penyelesaian sengketa untuk memperkuat perlindungan pekerja. Selain itu, diharapkan menghasilkan rekomendasi kebijakan daerah guna mencegah pengulangan kasus seperti CV Utama Makmur dan meningkatkan kesadaran hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Praktik penahanan ijazah tidak memiliki dasar hukum dan berpotensi menimbulkan kerugian bagi pekerja, sementara Disnaker dan PHI berperan krusial melalui mediasi, pengawasan, dan putusan hukum untuk mencegah pengulangan. Rekomendasi mencakup peningkatan kesadaran hukum, penguatan pengawasan, dan kebijakan daerah guna membangun hubungan industrial yang adil.

1. Nadia Dwi Sekar Kamila, Universitas Muhammadiyah Surakarta

   Fakultas Hukum dan Ilmu Politik

2. Azzahra Shabilla Hariyono, Universitas Muhammadiyah Surakarta

   Fakultas Hukum dan Ilmu Politik

3. Shuci Ridzkchieani, Universitas Muhammadiyah Surakarta

   Fakultas Hukum dan Ilmu Politik

4. Tisya Janice Hayu Meganova, Universitas Muhammadiyah Surakarta

   Fakultas Hukum dan Ilmu Politik

Dinas Tenaga Kerja Kota Surakarta, Laporan Tahunan Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan Tahun 2024, Surakarta, 2025.

Hidayanto, N. J., Listiana, S. N. P., Aulia, N. N., Amoro, K. H. P. D., Zahratu, N. S., & Wati, D. S. (2024). Tantangan dan perubahan terkini dalam hukum ketenagakerjaan: Analisis terhadap dinamika peraturan dan perlindungan pekerja. Innovative: Journal Of Social Science Research, 4(1), 971-980.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), Pasal 570.

KUHPerdata, Pasal 1365 tentang Perbuatan Melawan Hukum.

Marzuki, P. M. (2021). Metode Penelitian Hukum Edisi Revisi. Jakarta: Kencana.

Pasal 28D ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 570 dan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Radar Solo, “Disnaker Solo Terima Banyak Aduan Penahanan Ijazah Karyawan”, tahun 2024–2025.

Radar Solo, “Terbongkar! Perusahaan Akui Tahan Ijazah Karyawan, Wali Kota Solo Respati Beri Ultimatum Cabut Izin,” Radar Solo Online, 12 Mei 2024, diakses 9 Oktober 2025, https://radarsolo.jawapos.com/solo/846010742/terbongkar-perusahaan-akui-tahan-ijazah-karyawan-wali-kota-solo-respati-beri-ultimatum-cabut-izin

Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor M/5/HK.04.00/V/2025 tentang Larangan Penahanan Dokumen Pribadi Pekerja oleh Perusahaan.

Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor M/6/HI.00.00/VIII/2016 tentang Larangan Penahanan Dokumen Pribadi Pekerja oleh Perusahaan.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28D ayat (2).

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.

• pdf