NOODWEER SEBAGAI PERLINDUNGAN HUKUM TERLAPOR DELIK PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI MEDIA SOSIAL

• Aradania Larasati Budiman

  Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

  Author

Perkembangan media sosial sebagai ruang komunikasi publik membawa implikasi hukum yang kompleks, khususnya dalam penerapan delik pencemaran nama baik melalui Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Pasal 45 ayat (7) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik memperkenalkan frasa “karena terpaksa untuk membela diri” sebagai alasan tidak dipidananya perbuatan pencemaran nama baik melalui media sosial. Namun, frasa tersebut tidak disertai penjelasan normatif yang memadai sehingga menimbulkan norma samar dan berpotensi mengurangi kepastian hukum serta perlindungan bagi terlapor. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan noodweer sebagai perlindungan hukum bagi terlapor delik pencemaran nama baik melalui media sosial serta menilai kesesuaiannya dengan karakteristik delik tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang- undangan, konseptual, dan pendekatan kasus, dengan menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa unsur-unsur noodweer dalam hukum pidana umum, yang mensyaratkan adanya serangan melawan hukum yang bersifat seketika dan keadaan keterpaksaan, tidak sepenuhnya sejalan dengan karakter delik pencemaran nama baik melalui media sosial yang umumnya tidak bersifat spontan dan mensyaratkan unsur kesengajaan (dolus). Ketidaksesuaian ini berdampak pada lemahnya perlindungan hukum bagi terlapor serta membuka ruang kriminalisasi dan reviktimisasi. Oleh karena itu, penelitian ini menegaskan perlunya penambahan penjelasan normatif yang lebih jelas dan objektif terhadap frasa “karena terpaksa untuk membela diri” guna menjamin kepastian dan keadilan hukum dalam penegakan hukum pidana di ruang digital.

Lakoy, Revani Engeli Kania. “SYARAT PROPORSIONALITAS DAN SUBSIDARITAS DALAM

PEMBELAAN TERPAKSA MENURUT PASAL 49 AYAT (1) KITAB UNDANG- UNDANG HUKUM

PIDANA.” Lex Crimen 9, no. 2 (2020): 45–52.

Permatasari, Iman Amanda, and Junior Hendri Wijaya. “Implementasi Undang-Undang

Informasi Dan Transaksi Elektronik Dalam Penyelesaian Masalah Ujaran Kebencian Pada

Media Sosial Implementation of Electronics Information and Transactiom in Completion of

the Problem of Hate Speech on Social Media.” Jurnal Penelitian Pers Dan Komunikasi

Pembangunan 23, no. 1 (2019): 27–41.

https://www.neliti.com/publications/518309/implementasi-undang-undang-informasi-

dan-transaksi-elektronik-dalam-penyelesaian.

Rani, Febrina, Ismail Pettanasse, Raden Ikhsan, and Samsul. “Faktor Penyebab Reviktimisasi

Di Indonesia: Analisis Terhadap Wanita Korban Kejahatan Yang Mengalami Kekerasan

Berulang” 6 (2024).

Saragih, Hempi Wanty, Abdul Rahman, and Maulana Siregar. “Legal Certainty in the

Legislative System in Indonesia Study on the Information and Electronic Transactions

Law.” International Journal of Society and Law 2, no. 3 (2024): 518–29.

https://doi.org/10.61306/ijsl518%7C.

Widnyani, Ida Ayu Mirah, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, and Ni Made Sukaryati Karma.

“Tinjauan Yuridis Terhadap Pembelaan Terpaksa (Noodweer) Sebagai Alasan Penghapus

Pidana.” Jurnal Preferensi Hukum 1, no. 1 (2020): 195–200.

https://doi.org/10.22225/jph.1.1.2007.195-200.

Yanto, M. “KAJIAN YURIDIS TENTANG TINDAK PIDANA PENISTAAN PASAL 310 AYAT (1) KITAB

UNDANG-UNDANG HUKUM.” Jurnal Independent, 2019.

https://doi.org/doi.org/10.30736/ji.v7i1.96.

• pdf