PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN AKIBAT MENGGUNAKAN PRODUK KOSMETIK PALSU DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

• Jasmine Abir Putri Widodo

  Universitas Boyolali

  Author

• Irdiana Arum Nabila

  Universitas Boyolali

  Author

• Randy Aryo Prabowo

  Universitas Boyolali

  Author

• Rifkiy Yusuf Kurniawan

  Universitas Boyolali

  Author

• Rodhotun Ni’mah

  Universitas Boyolali

  Author

Fenomena peredaran kosmetik ilegal di Indonesia kini berkembang melampaui batas-batas konvensional seiring dengan masifnya digitalisasi pasar dan pengaruh tren kecantikan instan di media sosial. Penelitian ini mengeksplorasi efektivitas instrumen hukum nasional, khususnya UUPK dan Undang-Undang Kesehatan, dalam membentengi konsumen dari risiko kesehatan akibat zat kimia berbahaya. Analisis ini mengungkapkan adanya paradoks hukum; meskipun regulasi perizinan melalui notifikasi BPOM telah dirancang secara ketat, namun praktik re-branding ilegal dan promosi tidak bertanggung jawab oleh influencer menciptakan celah keamanan yang sulit ditembus hanya dengan pengawasan administratif. Temuan utama menunjukkan bahwa lemahnya posisi tawar konsumen diperparah oleh asimetri informasi dan keterbatasan jangkauan yurisdiksi pada transaksi lintas batas (e-commerce). Sebagai upaya rekonstruksi perlindungan, penelitian ini menegaskan urgensi penerapan tanggung jawab produk secara mutlak (strict liability) dan sinkronisasi pengawasan post-market yang berbasis teknologi. Tanpa adanya peningkatan literasi hukum pada masyarakat dan ketegasan sanksi pidana yang memberikan efek jera, perlindungan konsumen hanya akan menjadi tatanan normatif yang gagal menjawab tantangan industri kecantikan modern.

Anggraini, D. C., & Baidhowi. (2025). Mekanisme Penarikan Produk Latiao Oleh Badan Pengawas Obat Dan Makanan Sebagai Upaya Perlindungan Konsumen. Bookchapter Hukum Dan Lingkungan, 1, 438–463. https://bookchapter.unnes.ac.id/index.php/hk/article/view/524

Ariqah, N., & Sudiro, A. (2026). Manufacturers’ Liability for Skincare Product Safety Violations in the Context of Law No. 8 of 1999: Pertanggungjawaban Produsen Skincare Atas Pelanggaran Keamanan Produk Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999. Indonesian Journal of Law and Economics Review, 21(1), 10.21070/ijler.v21i1.1400-10.21070/ijler.v21i1.1400. https://doi.org/10.21070/ijler.v21i1.1400

Dai, F. R. F., Kasim, R., & Martam, N. K. (2019). PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAP PEREDARAN KOSMETIK ILEGAL.

Filan, C. M., Fernandes, J. F., Siswanto, C. A., & Indradewi, A. A. (2024). EFEKTIVITAS UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM MENANGGULANGI PEREDARAN KOMESTIK ILEGAL DI SURABAYA. C. M.., 5(2).

Hot Issue | Direktorat Intelijen Obat dan Makanan. (n.d.). Retrieved January 7, 2026, from https://intelijen.pom.go.id/hot-issue/cantik-dengan-resiko-ancaman-dibalik-kosmetik-ilegal

Isnaini, E. (2018). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN KOSMETIK ILEGAL YANG MENGANDUNG BAHAN KIMIA BERBAHAYA. Jurnal Independent, 6(1), 105. https://doi.org/10.30736/ji.v6i1.86

Lumentut, Y. P. (n.d.). ABSTRAK Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana upaya hukum untuk mencegah konsumen tidak dirugikan akibat barang yang digunakan dalam keadaan rusak dan bagaimana.

Martono, Y. F., Prayoga, S. D., Uswatun, U., & Maulina, S. (2026). PERAN HUKUM PERIZINAN DALAM PERLINDUNGAN KONSUMEN PRODUK KOSMETIK ILEGAL. 13.

Megahsari, W. P. (2022). PERAN BPOM DALAM PEREDARAN PRODUK KOSMETIK ILEGAL (STUDI KECAMATAN KADIA DI KOTA KENDARI). 17. https://digitallib.iainkendari.ac.id/id/eprint/2397/1/1%20COVER.pdf

Mohamad Eka Purwanto. (2024). Efektivitas Penegakan Hukum terhadap Penjual Kosmetik Ilegal pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan di Kota Gorontalo. Hukum Inovatif : Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora, 1(4), 213–227. https://doi.org/10.62383/humif.v1i4.810

Noor, T. (2025). Efektivitas Pengawasan BPOM Medan dalam Melindungi Konsumen dari Kosmetik Berbahaya. Jurnal Bedah Hukum, 9(2). https://doi.org/10.36596/jbh.v9i2.2094

Novika Wama Putri & Putri Raodah. (2025). Tanggung Jawab Influencer Terhadap Endorsement Produk Palsu Melalui Media Sosial. Commerce Law, 5(1).

Rimbing, N., Sondakh, M. T., & Sumilat, V. V. (2024). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DARI EFEK SAMPING PENGUNAAN KOSMETIK PALSU DI KOTA MANADO. Gorontalo Law Review, 7(1), 204–211. https://doi.org/10.32662/golrev.v7i1.3051

Rosdiana, E., Kusumaningtyas, R. N., Pratita, D. G., Hartatie, D., Ali, F. Y., & Nugroho, S. A. (2024). EVALUASI PELATIHAN PENINGKATAN SUMBERDAYA MANUSIA BERBASIS BPOM. J-ABDI: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, 4(2), 293–296. https://doi.org/10.53625/jabdi.v4i2.8125

Saputra, H., Siagian, Y. E., Sihaloho, C. N., & Pinem, D. A. (2026). Analisis Tanggung Jawab Etis dan Hukum Perusahaan E-Commerce terhadap Perlindungan Data Pribadi Konsumen: Studi Kasus Kebocoran Data Tokopedia 2020. 9(1).

Sena, A. A. N. N., & Rudy, D. G. (2023). PERLINDUNGAN KONSUMEN TERKAIT PEREDARAN PRODUK PEMUTIH BADAN DENGAN IZIN EDAR BPOM PALSU. Jurnal Thengkyang, 8(1), 1–11. http://jurnal.unisti.ac.id/thengkyang/article/view/156

Setyawati, D. A., Ali, D., & Rasyid, M. N. (2017). Perlindungan Bagi Hak Konsumen dan Tanggung Jawab Pelaku Usaha Dalam Perjanjian Transaksi Elektronik. Syiah Kuala Law Journal, 1(3), 46–64. https://doi.org/10.24815/sklj.v1i3.9638

Susanti, A. T. Y. (2020). Literature Review: Legal Aspect of Consumer Protection for Cosmetic Users. 572–575. https://doi.org/10.2991/aebmr.k.200513.110

Ulya, W. (2022). PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM PERKEMBANGAN FINANCIAL TECHNOLOGY DI INDONESIA. 2.

Umboh, A. (2018). TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA DALAM PEMENUHAN HAK KONSUMEN MENURUT HUKUM POSITIF INDONESIA. LEX PRIVATUM, 6(6). https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/article/view/21498

Undang-undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. (n.d.). Retrieved January 4, 2026, from https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/31221892/UU_No_8_Tahun_1999-libre.pdf?1393896369=&response-content-disposition=inline%3B+filename%3DUndang_undang_No_8_tahun_1999_tentang_Pe.pdf&Expires=1767485855&Signature=GYL508uj-OUi5gxy-XRAIRvgYdBpZKw6uA2u37nbcK9ZAPorqdn9Lq5Qv7Bprg76htLYA3Ao56qpdyGcw9LugigZwaBm7Gov6CKGTZHnzBPxPAQ697F-lImwjghlKetM-5efWAJpzk8LH7vULE~2LshUraOKOCbcvpVJfFR4~jPX9ZSRKKBycQgl5oXWS2TfM06u4BBA4YrSFR-QsPKKr0pN595ntpIiDXNfsJ5wU31R9x6K4QB5DBe6g3UJ916eQ4MS-0OQkpdi7EpNDiXYO4XVptOrqWuIz8J6JGyVSerI2bQptuIZWmRqZkKnidSpjxpzU9SC5QItNrhw9mQE4A__&Key-Pair-Id=APKAJLOHF5GGSLRBV4ZA

Wardhani, M. E. K., & Sulistyowati, E. (n.d.). TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA KOSMETIK TERKAIT PRODUK SKINCARE KEMASAN SHARE IN JAR.

Windi Novita & Anna Triningsih. (2026). Analisis Yuridis Tanggung Jawab Perdata Terhadap Peredaran Produk Re-Branding di Indonesia: Penelitian. Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan, 4(3), 16243–16253. https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i3.4614

Yessa Firdasari, M. W. (2025). Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Indonesia yang Dirugikan Akibat Pembelian Produk Palsu dari Pelaku Usaha Luar Negeri Melalui E-Commers. https://doi.org/10.5281/ZENODO.17922316

• pdf