REGULATION OF THE TIME LIMITATION FOR ACTS THAT MAY BE SUBJECT TO ACTIO PAULIANA UNDER INDONESIAN BANKRUPTCY LAW
- Authors
-
-
Safina Elita Aliyah
Universitas AirlanggaAuthor
-
- Keywords:
- actio pauliana; burden of proof; creditor protection; time limitation
- Abstract
-
Law Number 37 of 2004 provides the actio pauliana mechanism as a form of protection for creditors against legal acts of debtors who deliberately transfer their assets so that they are excluded from the bankruptcy estate, thereby causing potential losses to creditors. However, the regulation concerning the time frame for legal acts that may be challenged through actio pauliana has given rise to misinterpretation in the practice of the Commercial Court. The phrase “one (1) year” in Article 42 is intended to function as a mechanism for shifting the burden of proof from the curator to the debtor, based on the presumption that the debtor had knowledge when the legal act was carried out within one year prior to the declaration of bankruptcy. This study aims to analyze the characteristics of legal acts that may be subject to actio pauliana under bankruptcy law and to examine the legal consequences of regulating the time limitation for acts that may be challenged through an actio pauliana claim. This research employs a statutory approach, a case approach, and a comparative approach by examining the bankruptcy laws of the United States, the United Kingdom, and Italy. The findings indicate that the lack of clarity in the regulation results in legal uncertainty, leads to inconsistent practices in the Commercial Court, and has the potential to prejudice good-faith third parties. This study emphasizes the urgency of clearly determining the applicable time period as a manifestation of legal certainty, justice, and utility for all parties.
- References
-
Sutan Remy Sjahdeini, Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan (Memahami Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang), Kencana, Jakarta, 2016.
Munir Fuady, 2005, Hukum Pailit dalam Teori dan Praktek, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
M. Hadi Shubhan, Hukum Kepailitan, Kencana: Jakarta, 2008.
Soeroso, Pengantar Ilmu Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2023.
“Insolvency Act 1986,” https://www.legislation.gov.uk/ukpga/1986/45/contents, accessed on 23 November 2025.
“Jangka waktu: pengertian, masalah yang sering terjadi, dan contohnya”, https://pekerja.com/info/jangka-waktu-pengertian-masalah-yang-sering-terjadi-dan contohnya/#:~:text=Jangka%20waktu%20adalah%20rentang%20waktu,hukum%20untuk%20memberikan%20kepastian%20mengenai, accessed on 17 November 2025.
Abd Jalil Hamzah, “Pembuktian Debitor terhadap actio pauliana dalam Kepailitan,” De Jure, Vol. 1, No.1, 2017.
Aurelio Gurrea-Martínez, “The Avoidance of Pre-Bankruptcy Transactions:An Economic and Comparative Approach,” Singapore Management University, 2018.
Elisabeth Nurhaini Butarbutar, ‘Pembuktian terhadap perbuatan Debitur yang merugikan Kreditor dalam tuntutan Actio pauliana ’, Jurnal Yudisial, Vol. 12, No.2, 2019
Extraterritorial Avoidance Actions Under The U.S Bankcruptcy code , https://harvardlawreview.org/print/vol-135/extraterritorial-avoidance-actions-under-the-u-s-bankruptcy accessed on 22 November 2025.
Gunawan Widjaja dan Kartini Muljadi, Hapusnya Perikatan, Raja Grafindo Persada, 2003.
Insyirah Fatihah Hidayat, “Actio Pauliana dalam Kepailitan dan PKPU,” https://www.kinilegal.com/actio-pauliana-dalam-kepailitan-dan-pkpu#:~:text=Secara%20terminologi%2C%20actio%20pauliana%20dapat,tindakan%20seperti%20hibah%2C%20penjualan, accessed on 14 November 2025.
Jono, Hukum Kepailitan, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, p. 134. Kevin Noble Effendi, “Tinjauan yuridis pembatalan perbuatan hukum Debitor yang merugikan Kreditor,” Jurnal ilmu hukum, Humaniora, dan Politik, Vol. 5, No.2, 2024.
Kevin Noble Effendi, “Tinjauan yuridis pembatalan perbuatan hukum Debitor yang merugikan Kreditor,” Jurnal ilmu hukum, Humaniora, dan Politik, Vol. 5, No.2, 2024.
Legal Information Institute, “11 U.S. Code § 548 - Fraudulent Transfers and Obligations, https://www.law.cornell.edu/uscode/text/11/548#, accessed on 23 November 2025.
M. Ikhfal Khaqiqi, Rosalinda Elsina L. ‘Actio pauliana Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Kepailitan’, Journal Evidence Of Law , Vol 3 No 2 Mei-Agustus 2024.
No Equitable Tolling of Section 548 “ Look Back “ Period , Jones Day Publications, 2012, https://www.jonesday.com/en/insights/2012/04/no-equitable-tolling-of-section-548-look-back-period?utm_source=chatgpt.com, accessed on 25 November 2025.
Simon Hill, “Understanding s 239 Preference under insolvency Act 1986”, 2014, https://www.33bedfordrow.co.uk/insights/articles/understanding-s239-preference-under-insolvency-act-1986
Siti Hapsah Isfardiyana, “Sita Umum Kepailitan Mendahuli Sita Pidana Dalam Pemberesan Harta Pailit,” Padjajadjaran Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 3, No. 3, 2016.
Surya Ulies Resky dan Dedi Harianto, “Perlindungan Hukum Terhadap Kepentingan Para Kreditur yang Dirugikan oleh Perbuatan Debitur Dalam Bentuk Upaya hukum Actio pauliana,” Rio Law Jurnal, Vol. 1, No.2, 2025.
- Downloads
- Published
- 2026-01-18
- Section
- Articles
How to Cite
Similar Articles
- Risma Setiawati, Ronny Choirul Imam, Distriana Ignatia Devieta, DILEMA KREATIVITAS NON-MANUSIA : MENYOAL KEPEMILIKAN HAK CIPTA PADA KARYA YANG DIHASILKAN AI (ARTIFICIAL INTELLIGENCE) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Attalah Justitio Khadavi, Eko Raharjo, Budi Rizki Husin, Rini Fathonah, Mamanda Syaputra Ginting, PERBEDAAN DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENJATUHAN PUTUSAN TERHADAP PELAKU KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA PENGIDAP GANGGUAN KEJIWAAN PADA PUTUSAN PN MOJOKERTO NOMOR 414/PID.SUS/2024/PN MJK DAN PUTUSAN PN GEDONG TATAAN NOMOR 105/PID.B/2023 , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 3 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Ananda Bunga Neesya, M. Sultan Fadhillah, M. Yusry Roghib, Suci Aulia, Vega Febriana, Yenny Febrianty, PERAN SOSIOLOGI HUKUM DALAM MENGANALISIS DINAMIKA PENEGAKAN HUKUM DI MASYARAKAT KONTEMPORER , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 15 No. 12 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Mochamad Didan Afandi, TB Akbar Tunjung Putih, Deden Wijaya, Muhamad Gilang Ramadhan, Frasa “Kepentingan Nasional” sebagai Alat Pembatas Hak Adat: Analisis Normatif Pasal 4 UU Kehutanan dalam Hal Konflik Tanah Adat di Indonesia , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Ira Amelia Putri, Indah Lestari, Jelita Septiani, Jihan Al Ihsani, Sugiartiningsih, PERAN AKTIF FARMASI DAN PEMERINTAHAN DALAM PENGAWASAN PEREDARAN OBAT ILEGAL DAN KOSMETIK BERBAHAYA YANG DIJUAL SECARA ONLINE , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 3 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Intan Nur Azizah, PENGATURAN TENTANG PERKAWINAN TERHADAP PRAKTIK MENGANAK ADAT LAMPUNG PEPADUN PADA UNDANG-UNDANG PERKAWINAN DI INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 15 No. 12 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Natasya Putri Amanda, KEDUDUKAN DAN KEABSAHAN PERKAWINAN ADAT LAMPUNG DALAM PERSPEKTIF HUKUM NASIONAL: TINJAUAN YURIDIS NORMATIF TERHADAP HARMONISASI HUKUM ADAT DAN NEGARA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 15 No. 12 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Fitra Ramadan, Irvan Mulyadi, KESEIMBANGAN KEDUDUKAN PARA PIHAK DALAM PERJANJIAN FRANCHISE DI ERA GEN Z: ANALISIS NORMATIF TERHADAP PRINSIP KEBEBASAN BERKONTRAK DAN KEADILAN KONTRAKTUAL , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 1 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Selvi Ramadhani, PELESTARIAN TRADISI DALAM PERKAWINAN ADAT DI BATURAJA DI TENGAH MODERNISASI HUKUM NASIONAL , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 15 No. 12 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Naia Zahira Putri, Anggi Musdalifatul Kautsar, Neisha Yuki Kansa Amany, Rizqy Laksana Karisma Dewa, Rozan Muhammad Aufa Zhafir, Ahmad Raihan Alfarabi, Diana Setiawati, TANTANGAN PRINSIP SYARIAH DALAM PENERAPAN BISNIS DIGITAL , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
You may also start an advanced similarity search for this article.