Dampak Inkonsistensi Penerapan Prinsip Komplementaritas dan Ketidaksiapan Aparat Nasional terhadap Pemenuhan Hak Asasi Manusia dalam Pertanggungjawaban Pidana Individual atas Kejahatan Genosida
- Authors
-
-
Sania Ulfatun Nikmah
Universitas BengkuluAuthor -
Tiara Intan Camesi
Universitas BengkuluAuthor -
Asep Suherman
Universitas BengkuluAuthor
-
- Keywords:
- Genocide, Impunity, Complementarity Principle, Genosida, Impunitas, Prinsip Komplementaritas
- Abstract
-
This research examines the inconsistency in the application of the complementarity principle and the lack of preparedness of national law enforcement agencies, which impacts the failure to implement individual criminal responsibility for the crime of genocide. The study aims to analyze how the inconsistent application of the complementarity principle under the Rome Statute and weaknesses in national capacity and regulations hinder the prosecution of genocide perpetrators. Using a normative juridical research method with legislative (Rome Statute 1998, Law No. 26 of 2000), conceptual (complementarity principle, individual criminal responsibility, command responsibility), and comparative (cases of Sudan, Myanmar, Sri Lanka) approaches, this study finds that the ineffectiveness of genocide prosecutions is due to state unwillingness and inability. Poor harmonization of national law with international standards, minimal regulation of command responsibility, and lack of institutional capacity are identified as main causes. It is concluded that strengthening national regulations, adopting international legal principles, and enhancing institutional capacity are essential to ensure accountability for genocide perpetrators and prevent impunity.
- Author Biographies
- References
-
Barda Nawawi Arief, S. H. Bunga rampai kebijakan hukum pidana. Prenada Media, 2016.
International Criminal Court, "The Principle of Complementarity,https://www.icc-cpi.int/about/how-the-court-works/complementarity. Diakses Pada 09 Mei 2025 Pukul 20.02.
International Crisis Group, “Sri Lanka’s Deadly Divisions,” 2011, https://www.crisisgroup.org/asia/south-asia/sri-lanka/sri-lankas-deadly-divisions.
Kresna Pradipta, “Evaluasi Penerapan Tanggung Jawab Komando dalam Penanganan Kejahatan HAM Berat di Indonesia,” Jurnal Hukum Internasional Indonesia, Vol. 9 No. 1, 2022. https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/jhii/article/view/1804
Lestari Wulandari, Mahkamah Pidana Internasional dan Peranannya dalam Penegakan Hukum Humaniter (Jakarta: Kencana, 2020).
Lilik Mulyadi, Hukum Pidana Internasional: Suatu Pengantar, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2020).
Lilis Herlina, "Urgensi Penegakan Hukum terhadap Kejahatan Genosida dalam Perspektif Hukum Internasional," Jurnal Hukum Internasional Vol. 10 No. 1 (2022).
M. Yusrizal, Prinsip-Prinsip Hukum Pidana Internasional dan Implementasinya dalam Sistem Hukum Indonesia, (Yogyakarta: FH UII Press, 2022).
Moch. Faisal Salam, “Urgensi Harmonisasi Hukum Nasional terhadap Statuta Roma untuk Penegakan Kejahatan Genosida,” Jurnal Hukum Internasional Indonesia, Vol. 8 No. 2, 2021, hlm. 97–109. https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/jhii/article/view/1620
Muhammad Iqbal, “Relevansi Statuta Roma dalam Pembaruan Hukum Pidana Nasional,” Jurnal Hukum Internasional, Vol. 10 No. 1, 2019. https://journal.ui.ac.id/index.php/jhi/article/view/11458
Peter, Mahmud Marzuki. "Penelitian hukum." (2006).
Saldi Isra, “Pertanggungjawaban Komando dalam Pelanggaran HAM Berat: Tinjauan terhadap Ketentuan Statuta Roma,” Jurnal Konstitusi, Vol. 16 No. 4, 2019, https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/view/1586
Statuta Roma Mahkamah Pidana Internasional, 1998.
Suparman Marzuki, "Pertanggungjawaban Individual dalam Hukum Pidana Internasional," Jurnal Hukum Internasional Vol. 6 No. 2 (2020)
uman Rights Watch, “Q&A: The Case Against Sudan’s President Bashir,” 2018, https://www.hrw.org/news/2018/07/12/qa-case-against-sudans-president-bashir.
UN Human Rights Council, “Report of the Independent International Fact-Finding Mission on Myanmar,” 2018, https://www.ohchr.org/en/hr-bodies/hrc/myanmar-ffm/index.
William A. Schabas, An Introduction to the International Criminal Court, 5th ed. (Cambridge: Cambridge University Press, 2017)
- Downloads
- Published
- 2025-09-28
- Section
- Articles
How to Cite
Similar Articles
- Indah Bemita Aswan, Heni Siswanto, Dona Raisa Monica, Firganefi Firganefi, Fristia Berdian Tamza, MANIFESTASI KEADILAN SUBSTANTIF DALAM PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ANAK OLEH PELAKU ANAK (ANALISIS PUTUSAN NOMOR 23/PID.SUS-ANAK/2023/PT.TJK.) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 3 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Laila Fauziyyah, KEBIJAKAN TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI DITINJAU DALAM PERSPEKTIF PRINSIP NATIONAL TREATMENT WTO , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Salman Al Farizi Ilham, Jeff Lee, Zaenudin Zaenudin, PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA INDIVIDU DALAM HUKUM PIDANA INTERNASIONAL DENGAN STUDI ATAS KEJAHATAN INTERNASIONAL BERAT , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 3 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Devina Yadita, ANALISIS KETAATAN NEGARA TERHADAP WORLD TRADE ORGANIZITION (WTO) DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM PERDAGANGAN INTERNASIONAL , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Ghefira Faza Natasya, ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN PADA KASUS KERICUHAN DI PENUKARAN TIKET KONSER SEVENTEEN: RIGHT HERE IN JAKARTA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 1 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Ruth Kyneta, Anita Afriana, Yani Pujiwati, TINJAUAN TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN AGAMA BOGOR NOMOR 1147/PDT.G/2023/PA.BGR TERKAIT GUGATAN NAFKAH ANAK TANPA PENETAPAN HAK ASUH OLEH PENGADILAN DITINJAU DARI PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN YANG BERLAKU , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 1 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Fitra Ramadan, Irvan Mulyadi, KESEIMBANGAN KEDUDUKAN PARA PIHAK DALAM PERJANJIAN FRANCHISE DI ERA GEN Z: ANALISIS NORMATIF TERHADAP PRINSIP KEBEBASAN BERKONTRAK DAN KEADILAN KONTRAKTUAL , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 1 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Naia Zahira Putri, Anggi Musdalifatul Kautsar, Neisha Yuki Kansa Amany, Rizqy Laksana Karisma Dewa, Rozan Muhammad Aufa Zhafir, Ahmad Raihan Alfarabi, Diana Setiawati, TANTANGAN PRINSIP SYARIAH DALAM PENERAPAN BISNIS DIGITAL , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Rafif Wiranata Sunu Wirawan, PELAKSANAAN PRINSIP NON-REFOULEMENT SEBAGAI WUJUD IMPLEMENTASI KEPATUHAN NEGARA TERHADAP KETENTUAN KONVENSI JENEWA TAHUN 1951 TENTANG STATUS PENGUNGSI DAN DEKLARASI TENTANG SUAKA TERITORIAL TAHUN 1967 , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Indah Mutiara Sari, Anisa Ramadhani N.K, Neala Cantika Putri, Devi Septiani Purnamasari, Ignasheva Yoga Ardhana, Diana Setiawati, Peran Sertifikasi Halal: Studi pada Usaha Bakso Remaja Solo Dalam Perspektif Hukum Bisnis Syariah , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
You may also start an advanced similarity search for this article.