PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DALAM PROSES ADOPSI PERSPEKTIF KEMANUSIAAN DAN KEADILAN

• Ketut Nugraha Aditya Pramanda

  Universitas Pendidikan Ganesha

  Author

Adopsi anak merupakan salah satu upaya mewujudkan kepentingan terbaik bagi anak, khususnya bagi mereka yang terlantar atau kehilangan pengasuhan keluarga biologis. Dalam praktiknya, pengangkatan anak tidak hanya menimbulkan akibat hukum dalam hubungan keluarga, tetapi juga erat kaitannya dengan prinsip kemanusiaan dan keadilan. Artikel ini membahas pengaturan hukum pengangkatan anak di Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007, serta norma hukum adat dan Islam yang memengaruhi praktik adopsi di masyarakat. Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun prosedur adopsi secara normatif harus melalui penetapan pengadilan, praktik di lapangan masih menghadapi tantangan berupa lemahnya pengawasan, kurangnya kesadaran hukum, dan celah adopsi ilegal. Perlindungan hukum yang ideal bagi anak angkat harus menjamin terpenuhinya hak identitas, hak tumbuh kembang, kasih sayang, serta perlindungan dari eksploitasi, dengan menempatkan prinsip the best interest of the child sebagai landasan utama. Dengan pendekatan hukum normatif, artikel ini menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah, lembaga perlindungan anak, penegak hukum, dan masyarakat agar proses adopsi benar-benar menjamin perlindungan hukum yang adil dan manusiawi bagi setiap anak angkat di Indonesia.

Indonesia. (1945). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Indonesia. (2002). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109.

Indonesia. (2014). Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297.

Indonesia. (2007). Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 123.

Indonesia. (1990). Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on the Rights of the Child (Konvensi Hak Anak).

• pdf