ANALISIS YURIDIS PERTAMBANGAN DI BUKIT SANGGUL SELUMA: PERSPEKTIF HUKUM TATA RUANG DAN DAMPAKNYA TERHADAP LINGKUNGAN
- Authors
-
-
Edra Satmaidi
Universitas BengkuluAuthor -
Ahmad Wali
Universitas BengkuluAuthor -
M. Riduan
Universitas BengkuluAuthor
-
- Keywords:
- Pertambangan, Bukit Sanggul, Hukum Tata Ruang, Lingkungan, Seluma
- Abstract
-
Artikel ini membahas permasalahan pertambangan yang terjadi di Bukit Sanggul, Kabupaten Seluma, Provinsi Bengkulu, dengan fokus utama pada analisis dari sudut pandang hukum tata ruang dan dampak lingkungan yang ditimbulkan. Kegiatan pertambangan, meskipun memberikan manfaat ekonomi, memiliki konsekuensi serius terhadap tatanan ruang dan keberlanjutan lingkungan jika tidak dikendalikan dengan kebijakan hukum yang kuat dan pelaksanaan yang konsisten. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan normatif yuridis, yang dianalisis melalui data sekunder berupa dokumen hukum dan RTRW Kabupaten Seluma, serta diperkuat oleh pendekatan empiris melalui studi kasus aktual di wilayah tersebut. Artikel ini mengkaji sejauh mana kegiatan pertambangan di Bukit Sanggul sesuai dengan perencanaan tata ruang wilayah serta sejauh mana penerapan hukum lingkungan dapat mengantisipasi atau mengatasi dampak-dampak negatif dari aktivitas tambang. Temuan utama dalam penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat sejumlah izin pertambangan yang diterbitkan tanpa mengacu pada ketentuan dalam RTRW yang berlaku. Bahkan, beberapa kegiatan tambang berlangsung di kawasan yang seharusnya dilindungi, seperti daerah tangkapan air dan kawasan hutan lindung. Selain ketidaksesuaian dengan peruntukan ruang, aktivitas ini juga memicu kerusakan lingkungan yang signifikan, seperti deforestasi, pencemaran sungai, serta menurunnya kualitas hidup masyarakat lokal akibat konflik sosial dan kehilangan akses terhadap sumber daya alam. Penegakan hukum terhadap pelanggaran ini dinilai masih lemah, baik dari sisi administratif maupun pidana, yang mengakibatkan minimnya efek jera terhadap pelaku usaha pertambangan. Oleh karena itu, perlu dilakukan reformasi kebijakan yang menekankan pada sinkronisasi perizinan dengan rencana tata ruang serta penguatan mekanisme pengawasan dan partisipasi publik dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan di sektor pertambangan.
- References
-
Agus Nurhidayat, Hukum Lingkungan dan Penegakannya di Indonesia, Nuansa Cendekia, Bandung, 2017.
Ahmad Lubis, Lingkungan Hidup dan Tata Ruang: Teori dan Praktik dalam Konteks Indonesia Setara Press, Malang, 2021.
Ahmad Lubis, Lingkungan Hidup dan Tata Ruang: Teori dan Praktik dalam Konteks Indonesia Setara Press, Malang, 2021.
Andi Sitorus, Konflik Tata Ruang dan Pertambangan di Indonesia, Refika Aditama, Bandung 2020.
Bagyo Suyanto, Ekonomi Pertambangan, Deepublish, Yogyakarta, 2018.
Fajar Nugroho, "Penegakan Hukum Lingkungan terhadap Aktivitas Pertambangan
Ilegal," Jurnal Hukum dan Pembangunan, Vol. 49, No. 1, 2020.
Hendra Setiawan, "Tumpang Tindih Perizinan Tambang dengan Kawasan Lindung: Studi Kasus di Kalimantan Timur," Jurnal Hukum Lingkungan, Vol. 6, No. 2, 2017.
Kurniawan, I. "Revisi RTRW Provinsi Bengkulu Ancam Eksistensi Kawasan Hutan Lindung Bukit Sanggul Seluma." Bengkulu Network, 4 Oktober 2023
Mardhatillah, M., & Putra, H. P. "Peran Masyarakat Dalam Pelanggaran Hukum Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya oleh Aktivitas Pertambangan Pasir Besi di Desa Pasar Seluma." Innovative: Journal Of Social Science Research, Vol. 4, No. 3, 2024, 8321–8329.
Marzuki, P. M., Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2013.
Mukminin, M., Astuti, P., & Widayati, W. "Implementasi Kebijakan Perda No. 2 Tahun 2013 (Rencana Tata Ruang Wilayah) dalam Rangka Mewujudkan Good Environmental Governance di Kabupaten Seluma, Provinsi Bengkulu." Journal of Politic and Government Studies, Vol. 3, No. 4, 2014.
Pemerintah Kabupaten Seluma, Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 tentang RTRW Kabupaten Seluma Tahun 2012–2032. WALHI, Catatan Akhir Tahun: Potret Buruk Industri Ekstraktif di Indonesia, 2021.
Rachmad Sembiring, Tambang dan Hak Masyarakat Adat, Jakarta, Epistema Institute, Jakarta, 2016.
Rini Astuti, "Peran RTRW dalam Pengendalian Pemanfaatan Ruang di Daerah," Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota, Vol. 14, No. , 2020.
Sutedi, Adrian. Hukum Pertanahan. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
Syahrul Arif, Pertambangan dan Kerusakan Lingkungan: Perspektif Hukum Lingkungan dan HAM, Rajawali Pers, Jakarta, 2019.
Tommy Firman, Perencanaan Tata Ruang di Era Otonomi dan Demokratisasi, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2009.
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara
Wibowo, Arif. Hukum Lingkungan: Teori, Legislasi, dan Studi Kasus. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2014.
Yudi Pranoto, "Konflik Sosial Akibat Ekspansi Tambang di Kawasan Lindung," Jurnal Sosiologi Pedesaan, Vol. 5, No. 2, 2019.
- Downloads
- Published
- 2026-01-24
- Section
- Articles
How to Cite
Most read articles by the same author(s)
- Naufal Qushoyyi, Ahmad Wali, PENGANTAR ILMU HUKUM SEBAGAI FONDASI PEMBENTUKAN KEADILAN DAN KEPASTIAN HUKUM DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA KONTEMPORER , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
Similar Articles
- Devika Dwi Nursaputri, NILAI-NILAI SOSIAL DALAM PENYELESAIAN PERKARA PIDANA MELALUI HUKUM ADAT ANGKON MUAKHI DI LAMPUNG , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 1 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Mochamad Didan Afandi, TB Akbar Tunjung Putih, Deden Wijaya, Muhamad Gilang Ramadhan, Frasa “Kepentingan Nasional” sebagai Alat Pembatas Hak Adat: Analisis Normatif Pasal 4 UU Kehutanan dalam Hal Konflik Tanah Adat di Indonesia , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Tiyas Riyani, Zainudin Hasan , PEMBAGIAN HAK WARIS BAGI ANAK ANGKAT MENURUT ADAT SUKU SAIBATIN PESISIR BARAT LAMPUNG , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 3 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Muhammad Ariq Arkan, Dona Raisa Monica, Diah Gustiniati Maulani, Maya Shafira, Emilia Susanti, PERAN LAPAS DALAM PEMBERIAN HAK KESEHATAN NARAPIDANA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Mirelia Gracia Tampilang, PERNIKAHAN DINI DAN PERLINDUNGAN ANAK: ANALISIS KUALITATIF ATAS IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG PERKAWINAN DI SULAWESI UTARA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 15 No. 12 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Bunga Manisa, Diah Gustiniati Maulani, Emilia Susanti, Deni Achmad, Aisyah Muda Cemerlang, TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP KORUPSI DALAM PENYALAHGUNAAN DANA BANTUAN SOSIAL , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 3 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Seli Riselia Ananda Resta, Rifki Adi Saputra, Kepemilikan Hak Cipta atas Karya Generatif Berbasis Produksi AI , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Indah Aulia Choirunnissa , PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PENIPUAN ONLINE PADA PLATFORM E-COMMERCE , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Nazwar Alfath, PERANAN NILAI PERKAWINAN ADAT LAMPUNG DALAM MENJAGA HARMONI DAN JATI DIRI BANGSA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 1 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Shaila Azalea Ramadhanti, ANALISIS YURIDIS PENGATURAN PRAKTIK DUMPING DAN ANTI-DUMPING DALAM KERANGKA GENERAL PRINCIPLES WORLD TRADE ORGANIZATION , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
You may also start an advanced similarity search for this article.