IMPLEMENTASI KEBIJAKAN FARMAKOVIGILANS SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN HAK KESEHATAN MASYARAKAT DI INDONESIA
- Authors
-
-
Dara Ainun
Universitas Muhammadiyah BandungAuthor -
Astri Hanipah
Universitas Muhammadiyah BandungAuthor -
Alya Nur Latifah
Universitas Muhammadiyah BandungAuthor -
Arno Alam
Universitas Muhammadiyah BandungAuthor -
Alfiana Zahra
Universitas Muhammadiyah BandungAuthor
-
- Keywords:
- Pharmacovigilance, Health Rights, Drug Safety, BPOM, Adverse Drug Reactions, Consumer Protection
- Abstract
-
Pharmacovigilance is a drug monitoring system that plays a role in detecting, disseminating, understanding, and preventing drug side effects to ensure the safety of drug use in the community. From a constitutional rights perspective, pharmacovigilance is part of the state's obligation to protect citizens' health rights as mandated by the 1945 Constitution, and is related to consumer protection regarding drug safety. This study aims to review the implementation of agricultural policies in Indonesia in providing citizens' health rights using a qualitative descriptive-analytical approach based on literature studies through narrative and retrospective literature reviews. The results of the study indicate that although the pharmacovigilance regulatory framework is in place and the BPOM has the authority to monitor drugs, its implementation still faces various obstacles, such as low reporting of Adverse Drug Reactions (ADRs) by healthcare workers, limited reporting systems, a weak patient safety culture, and suboptimal post-marketing surveillance. The 2022 case of acute kidney failure in children due to syrup medication demonstrates that the pharmacovigilance system is not functioning optimally as an early warning mechanism. Therefore, strengthening the reporting system, increasing the capacity of healthcare workers, optimizing BPOM supervision, and cross-sectoral coordination are needed to ensure pharmacovigilance can effectively protect the public's right to health.
- References
-
Atmaja, A. R., Putri, D. S., & Hidayat, R. (2024). Implementasi farmakovigilans dalam praktik pelayanan kesehatan di rumah sakit Indonesia. Jurnal Farmasi Klinik Indonesia, 13(2), 101–112.
Beninger, P. (2018). Pharmacovigilance: An overview. Springer International Publishing.
Bethasari, F. (2023). Kebijakan farmakovigilans sebagai upaya perlindungan kesehatan masyarakat di Indonesia. Jurnal Hukum Kesehatan Indonesia, 5(1), 45–60.
Fadhilah, A. (2023). Perlindungan konsumen dalam sistem farmakovigilans dan kejadian adverse drug reactions (ADR). Jurnal Farmasi dan Kebijakan Kesehatan, 6(1), 199-206.
Kartikasari, N., Wibowo, A., & Lestari, M. (2025). Tantangan pelaporan efek samping obat dalam sistem farmakovigilans nasional. Indonesian Journal of Clinical Pharmacy, 14(1), 22–31.
Kemalasari, N. P. Y., Putra, I. P. H. S., & Suryawan, I. N. P. (2023). Efektivitas pengawasan BPOM RI terhadap peredaran obat. Jurnal Ilmu Hukum dan Kesehatan, 5(1), 310-321.
Made, N., Pratiwi, P. E., & Suryani, L. (2021). Sistem pelaporan efek samping obat dan underreporting di Indonesia. Jurnal Kefarmasian Indonesia, 11(3), 189–198.
Novitasari, N., et al. (2025). Peran farmakovigilans dalam menjamin keselamatan pasien. Jurnal Kesehatan Masyarakat, 2(3), 1-10.
Sari, C. M., & Suprapti, B. (2024). Profil dan karakteristik adverse drug reactions di rumah sakit rujukan tersier. Jurnal Manajemen dan Pelayanan Farmasi, 14(1), 1–10.
Saraswati, A. A. (2023). Efektivitas pengawasan BPOM RI dalam perlindungan konsumen obat. Jurnal Legislasi Indonesia, 20(2), 210–225.
Sauri, R., Nugroho, T., & Amalia, N. (2023). Perlindungan hukum konsumen terhadap peredaran obat tidak memenuhi standar keamanan. Jurnal Hukum dan Kesehatan, 7(2), 133–146.
Syamsuddin, A., Rahman, F., & Putra, Y. (2023). Peran apoteker dalam penguatan sistem farmakovigilans nasional. Jurnal Farmasi Indonesia, 18(2), 75–84.
Ulya, R., & Santosa, B. (2022). Kasus gagal ginjal akut pada anak akibat cemaran etilen glikol dalam obat sirup. Jurnal Kesehatan Masyarakat Nasional, 17(4), 256–264.
Wangge, G., & Akbar, M. (2016). Hak atas kesehatan dan tanggung jawab negara dalam pengawasan obat. Jurnal Hukum dan Pembangunan, 46(3), 321–336.
Wirawan, I. G. A., & Sulastri, N. L. G. (2023). Pengawasan obat oleh BPOM dalam perspektif perlindungan konsumen. Jurnal Ilmu Hukum, 12(1), 55–69.
Yusuf, H., et al. (2025). Pengawasan BPOM dan perlindungan konsumen obat sebagai pemenuhan hak kesehatan warga negara. Jurnal Kewarganegaraan dan Hukum, 3(1), 70-75.
- Downloads
- Published
- 2026-01-29
- Section
- Articles
How to Cite
Similar Articles
- Anita Wahyu Darmatin, PENYALAHGUNAAN MEKANISME KEPAILITAN DALAM PRAKTIK PERSAINGAN USAHA SERTA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAKU USAHA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Alifia Cahyanda Septiani, Pengaruh Viralitas Media Sosial terhadap Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Kasus Pernikahan Dini melalui Tradisi Merariq di Lombok Tengah: Studi Kasus YL (15) dan RN (17) Tahun 2025 , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 1 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Muhammad Iqbal Dharmawan, CRIMINAL LIABILITY OF ONLINE LOAN JOCKEY SERVICE PROVIDERS: A LEGAL ANALYSIS UNDER INDONESIAN POSITIVE LAW , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 3 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Refania Varetta Sugiarto, Dede Ika Murofikoh, PENGAWASAN OMBUDSMAN TERHADAP PELAYANAN PUBLIK BERBASIS APLIKASI: EVALUASI MALADMINISTRASI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ADMINISTRASI NEGARA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- G.A.K Anggraeni, Rini Fathonah, Muhammad Farid, Maroni, PEMBERATAN PIDANA TERHADAP KEKERASAN SEKSUAL YANG TERJADI DALAM LINGKUP KELUARGA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 15 No. 12 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Reisya Gunawan, Sartika Dewi Yulianti, Andhini Meilany, Nayla Azahra A, Dede Ika Murfikoh, ANALISIS HUKUM TERHADAP PERKAWINAN POLIGAMI TANPA IZIN ISTRI (STUDI KASUS DI KOTA SERANG) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Muhammad Rizal Aji Bahtiar, Amara Thalia, Bima Janggo Bintoro, Jovan Esfandiary, Siti Lailatul Qomariyah, Dr.Yenny Febrianty, SH., M.Hum, DINAMIK KONFLIK SOSIAL DAN HUKUM DALAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH ADAT DI WILAYAH PERKOTAAN: STUDI KASUS KONFLIK PEMEKARAN DESA DI JAKARTA SELATAN , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 1 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Choiril Syah, Sri Riski, Firganefi Firganefi, PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA JUAL BELI DARAH MENURUT UU NO 17 TAHUN 2023 TENTANG KESEHATAN , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 1 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Elizabeth Octaviani, Appe Hutauruk, Muhenri Sihotang, TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA KEKERASAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DIBAWAH UMUR MENGAKIBATKAN KEMATIAN (Studi Putusan Pengadilan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2023/PN JKT.TIM) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 3 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Erwin Rudi Haryadi, Silvia Anggraeni, Cahyoko Edi Tando, Herry Fernandes Butar Butar, PELAKSANAAN PROGRAM BIMBINGAN KEPRIBADIAN MELALUI KEGIATAN BAKAT SUPER CAMP (BSC) KEPADA KLIEN ANAK BAPAS KELAS II KLATEN , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 1 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
You may also start an advanced similarity search for this article.