IMPLEMENTASI KEBIJAKAN FARMAKOVIGILANS SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN HAK KESEHATAN MASYARAKAT DI INDONESIA
- Authors
-
-
Dara Ainun
Universitas Muhammadiyah BandungAuthor -
Astri Hanipah
Universitas Muhammadiyah BandungAuthor -
Alya Nur Latifah
Universitas Muhammadiyah BandungAuthor -
Arno Alam
Universitas Muhammadiyah BandungAuthor -
Alfiana Zahra
Universitas Muhammadiyah BandungAuthor
-
- Keywords:
- Pharmacovigilance, Health Rights, Drug Safety, BPOM, Adverse Drug Reactions, Consumer Protection
- Abstract
-
Pharmacovigilance is a drug monitoring system that plays a role in detecting, disseminating, understanding, and preventing drug side effects to ensure the safety of drug use in the community. From a constitutional rights perspective, pharmacovigilance is part of the state's obligation to protect citizens' health rights as mandated by the 1945 Constitution, and is related to consumer protection regarding drug safety. This study aims to review the implementation of agricultural policies in Indonesia in providing citizens' health rights using a qualitative descriptive-analytical approach based on literature studies through narrative and retrospective literature reviews. The results of the study indicate that although the pharmacovigilance regulatory framework is in place and the BPOM has the authority to monitor drugs, its implementation still faces various obstacles, such as low reporting of Adverse Drug Reactions (ADRs) by healthcare workers, limited reporting systems, a weak patient safety culture, and suboptimal post-marketing surveillance. The 2022 case of acute kidney failure in children due to syrup medication demonstrates that the pharmacovigilance system is not functioning optimally as an early warning mechanism. Therefore, strengthening the reporting system, increasing the capacity of healthcare workers, optimizing BPOM supervision, and cross-sectoral coordination are needed to ensure pharmacovigilance can effectively protect the public's right to health.
- References
-
Atmaja, A. R., Putri, D. S., & Hidayat, R. (2024). Implementasi farmakovigilans dalam praktik pelayanan kesehatan di rumah sakit Indonesia. Jurnal Farmasi Klinik Indonesia, 13(2), 101–112.
Beninger, P. (2018). Pharmacovigilance: An overview. Springer International Publishing.
Bethasari, F. (2023). Kebijakan farmakovigilans sebagai upaya perlindungan kesehatan masyarakat di Indonesia. Jurnal Hukum Kesehatan Indonesia, 5(1), 45–60.
Fadhilah, A. (2023). Perlindungan konsumen dalam sistem farmakovigilans dan kejadian adverse drug reactions (ADR). Jurnal Farmasi dan Kebijakan Kesehatan, 6(1), 199-206.
Kartikasari, N., Wibowo, A., & Lestari, M. (2025). Tantangan pelaporan efek samping obat dalam sistem farmakovigilans nasional. Indonesian Journal of Clinical Pharmacy, 14(1), 22–31.
Kemalasari, N. P. Y., Putra, I. P. H. S., & Suryawan, I. N. P. (2023). Efektivitas pengawasan BPOM RI terhadap peredaran obat. Jurnal Ilmu Hukum dan Kesehatan, 5(1), 310-321.
Made, N., Pratiwi, P. E., & Suryani, L. (2021). Sistem pelaporan efek samping obat dan underreporting di Indonesia. Jurnal Kefarmasian Indonesia, 11(3), 189–198.
Novitasari, N., et al. (2025). Peran farmakovigilans dalam menjamin keselamatan pasien. Jurnal Kesehatan Masyarakat, 2(3), 1-10.
Sari, C. M., & Suprapti, B. (2024). Profil dan karakteristik adverse drug reactions di rumah sakit rujukan tersier. Jurnal Manajemen dan Pelayanan Farmasi, 14(1), 1–10.
Saraswati, A. A. (2023). Efektivitas pengawasan BPOM RI dalam perlindungan konsumen obat. Jurnal Legislasi Indonesia, 20(2), 210–225.
Sauri, R., Nugroho, T., & Amalia, N. (2023). Perlindungan hukum konsumen terhadap peredaran obat tidak memenuhi standar keamanan. Jurnal Hukum dan Kesehatan, 7(2), 133–146.
Syamsuddin, A., Rahman, F., & Putra, Y. (2023). Peran apoteker dalam penguatan sistem farmakovigilans nasional. Jurnal Farmasi Indonesia, 18(2), 75–84.
Ulya, R., & Santosa, B. (2022). Kasus gagal ginjal akut pada anak akibat cemaran etilen glikol dalam obat sirup. Jurnal Kesehatan Masyarakat Nasional, 17(4), 256–264.
Wangge, G., & Akbar, M. (2016). Hak atas kesehatan dan tanggung jawab negara dalam pengawasan obat. Jurnal Hukum dan Pembangunan, 46(3), 321–336.
Wirawan, I. G. A., & Sulastri, N. L. G. (2023). Pengawasan obat oleh BPOM dalam perspektif perlindungan konsumen. Jurnal Ilmu Hukum, 12(1), 55–69.
Yusuf, H., et al. (2025). Pengawasan BPOM dan perlindungan konsumen obat sebagai pemenuhan hak kesehatan warga negara. Jurnal Kewarganegaraan dan Hukum, 3(1), 70-75.
- Downloads
- Published
- 2026-01-29
- Section
- Articles
How to Cite
Similar Articles
- Widya Ramadhani, FAKTOR PENYEBAB DAN PROSES KEPAILITAN PT SINAR TERNAK SEJAHTERA SERTA DAMPAKNYA TERHADAP KREDITUR DAN DEBITUR , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Attalah Justitio Khadavi, Eko Raharjo, Budi Rizki Husin, Rini Fathonah, Mamanda Syaputra Ginting, PERBEDAAN DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENJATUHAN PUTUSAN TERHADAP PELAKU KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA PENGIDAP GANGGUAN KEJIWAAN PADA PUTUSAN PN MOJOKERTO NOMOR 414/PID.SUS/2024/PN MJK DAN PUTUSAN PN GEDONG TATAAN NOMOR 105/PID.B/2023 , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 3 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Denise Nadya Taufik, Azahra Salsabila, Rania Zahra Anjani, Elin Hermalina, PENEGAKAN HUKUM TERHADAP CYBER BULLYING DI ERA DIGITAL: STUDI UNTUK EFEKTIFITAS UU ITE , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Cely Intan Verbena, Dr. Yovita Arie Mangesti, S.H., M.H. , AKIBAT HUKUM HAKIM MEMUTUS (ULTRA PETITA) PIDANA TAMBAHAN KEBIRI KIMIA DALAM PERSPEKTIF TUJUAN PEMIDANAAN , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Deswita Naysila Jingga, Zainudin Hasan, DIMENSI HUKUM ADAT DALAM TRANSAKSI PERKAWINAN: ANALISIS FUNGSI UANG JUJUR (JUJOKH) SEBAGAI KOMPONEN PERJANJIAN PRA-NIKAH LAMPUNG , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 15 No. 12 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Senli Ameilia, Zainudin Hasan, PERKAWINAN MATUDAU DAN SEMANDA, EKSISTENSI, PRAKTIK DAN INTEGRITAS DALAM HUKUM PERKAWINAN MODERN , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 15 No. 12 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Naufal Qushoyyi, Ahmad Wali, PENGANTAR ILMU HUKUM SEBAGAI FONDASI PEMBENTUKAN KEADILAN DAN KEPASTIAN HUKUM DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA KONTEMPORER , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Adista Alifia Amanda, KEDUDUKAN PEREMPUAN DALAM SISTEM PERKAWINAN ADAT LAMPUNG SAIBATIN DAN PEPADUN , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 15 No. 12 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Aliyah Marsanti Aliyah Marsanti, Wilma Silalahi, ANALISIS KEKOSONGAN HUKUM EKSEKUSI PEMULIHAN LINGKUNGAN DI INDONESIA: TINJAUAN ATAS UUPPLH DAN PRAKTIK LAPANGAN , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 1 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Nashwa Nur Athifah Marzuki, Ahmad Nafhani, INTEGRASI HUKUM ADAT DAYAK DENGAN UNDANG-UNDANG AGRARIA DI KALIMANTAN TIMUR, MENGEKSPLORASI KONFLIK LAHAN DAN RESOLUSI BERBASIS BUDAYA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
You may also start an advanced similarity search for this article.