IMPLEMENTASI KEBIJAKAN FARMAKOVIGILANS SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN HAK KESEHATAN MASYARAKAT DI INDONESIA
- Authors
-
-
Dara Ainun
Universitas Muhammadiyah BandungAuthor -
Astri Hanipah
Universitas Muhammadiyah BandungAuthor -
Alya Nur Latifah
Universitas Muhammadiyah BandungAuthor -
Arno Alam
Universitas Muhammadiyah BandungAuthor -
Alfiana Zahra
Universitas Muhammadiyah BandungAuthor
-
- Keywords:
- Pharmacovigilance, Health Rights, Drug Safety, BPOM, Adverse Drug Reactions, Consumer Protection
- Abstract
-
Pharmacovigilance is a drug monitoring system that plays a role in detecting, disseminating, understanding, and preventing drug side effects to ensure the safety of drug use in the community. From a constitutional rights perspective, pharmacovigilance is part of the state's obligation to protect citizens' health rights as mandated by the 1945 Constitution, and is related to consumer protection regarding drug safety. This study aims to review the implementation of agricultural policies in Indonesia in providing citizens' health rights using a qualitative descriptive-analytical approach based on literature studies through narrative and retrospective literature reviews. The results of the study indicate that although the pharmacovigilance regulatory framework is in place and the BPOM has the authority to monitor drugs, its implementation still faces various obstacles, such as low reporting of Adverse Drug Reactions (ADRs) by healthcare workers, limited reporting systems, a weak patient safety culture, and suboptimal post-marketing surveillance. The 2022 case of acute kidney failure in children due to syrup medication demonstrates that the pharmacovigilance system is not functioning optimally as an early warning mechanism. Therefore, strengthening the reporting system, increasing the capacity of healthcare workers, optimizing BPOM supervision, and cross-sectoral coordination are needed to ensure pharmacovigilance can effectively protect the public's right to health.
- References
-
Atmaja, A. R., Putri, D. S., & Hidayat, R. (2024). Implementasi farmakovigilans dalam praktik pelayanan kesehatan di rumah sakit Indonesia. Jurnal Farmasi Klinik Indonesia, 13(2), 101–112.
Beninger, P. (2018). Pharmacovigilance: An overview. Springer International Publishing.
Bethasari, F. (2023). Kebijakan farmakovigilans sebagai upaya perlindungan kesehatan masyarakat di Indonesia. Jurnal Hukum Kesehatan Indonesia, 5(1), 45–60.
Fadhilah, A. (2023). Perlindungan konsumen dalam sistem farmakovigilans dan kejadian adverse drug reactions (ADR). Jurnal Farmasi dan Kebijakan Kesehatan, 6(1), 199-206.
Kartikasari, N., Wibowo, A., & Lestari, M. (2025). Tantangan pelaporan efek samping obat dalam sistem farmakovigilans nasional. Indonesian Journal of Clinical Pharmacy, 14(1), 22–31.
Kemalasari, N. P. Y., Putra, I. P. H. S., & Suryawan, I. N. P. (2023). Efektivitas pengawasan BPOM RI terhadap peredaran obat. Jurnal Ilmu Hukum dan Kesehatan, 5(1), 310-321.
Made, N., Pratiwi, P. E., & Suryani, L. (2021). Sistem pelaporan efek samping obat dan underreporting di Indonesia. Jurnal Kefarmasian Indonesia, 11(3), 189–198.
Novitasari, N., et al. (2025). Peran farmakovigilans dalam menjamin keselamatan pasien. Jurnal Kesehatan Masyarakat, 2(3), 1-10.
Sari, C. M., & Suprapti, B. (2024). Profil dan karakteristik adverse drug reactions di rumah sakit rujukan tersier. Jurnal Manajemen dan Pelayanan Farmasi, 14(1), 1–10.
Saraswati, A. A. (2023). Efektivitas pengawasan BPOM RI dalam perlindungan konsumen obat. Jurnal Legislasi Indonesia, 20(2), 210–225.
Sauri, R., Nugroho, T., & Amalia, N. (2023). Perlindungan hukum konsumen terhadap peredaran obat tidak memenuhi standar keamanan. Jurnal Hukum dan Kesehatan, 7(2), 133–146.
Syamsuddin, A., Rahman, F., & Putra, Y. (2023). Peran apoteker dalam penguatan sistem farmakovigilans nasional. Jurnal Farmasi Indonesia, 18(2), 75–84.
Ulya, R., & Santosa, B. (2022). Kasus gagal ginjal akut pada anak akibat cemaran etilen glikol dalam obat sirup. Jurnal Kesehatan Masyarakat Nasional, 17(4), 256–264.
Wangge, G., & Akbar, M. (2016). Hak atas kesehatan dan tanggung jawab negara dalam pengawasan obat. Jurnal Hukum dan Pembangunan, 46(3), 321–336.
Wirawan, I. G. A., & Sulastri, N. L. G. (2023). Pengawasan obat oleh BPOM dalam perspektif perlindungan konsumen. Jurnal Ilmu Hukum, 12(1), 55–69.
Yusuf, H., et al. (2025). Pengawasan BPOM dan perlindungan konsumen obat sebagai pemenuhan hak kesehatan warga negara. Jurnal Kewarganegaraan dan Hukum, 3(1), 70-75.
- Downloads
- Published
- 2026-01-29
- Section
- Articles
How to Cite
Similar Articles
- Khansa Aliifah, Khalyssa Putri Kusumawardhani, Hilma Marisa, Kanza Hanun Nafisah, Sugiartiningsih, PENGARUH PEMAHAMAN ETIKA PROFESI TERHADAP KEPATUHAN APOTEKER TERHADAP REGULASI KESEHATAN SEBAGAI WUJUD TANGGUNG JAWAB KEWARGANEGARAAN , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 3 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Vania Kylaemery, Inggit Kusumaningrum Aulia Sukamto, Erika Silvi Setiawati, TINJAUAN HUKUM TERHADAP SENGKETA WAKTU KERJA PADA ISI PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU (PKWT) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 3 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Fauzan Ihsan Praja, MEKANISME JALANNYA HUKUM ACARA PIDANA DI INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 1 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Reza Tri Mahendra, Akbar Hidayat Fu Aditya, Ayu Putriana, ANALISIS PENGARUH PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KEBEBASAN PERS DAN DAMPAKNYA TERHADAP AKUNTABILITAS PEMBERITAAN DI INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 15 No. 11 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Anisa Rajasti, TRANSPARANSI PENYIDIKAN DI ERA KETERBUKAAN INFORMASI: BATASAN AKSES PUBLIK TERHADAP BERKAS PERKARA PIDANA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 1 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Hanifah Setya Utami, Fitri Laila Sari, Tita Sintia Agata, Ira Firna, Dyka Kurnia Santi, Ayalla Wahda Jannati, Luthy Yustika, ANALISIS YURIDIS TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM NASABAH AKIBAT PENOLAKAN PERMOHONAN RESTRUKTURISASI UTANG OLEH PT BPR CENTRAL ARTHA REZEKISTUDI PUTUSAN: NO 489 PENGADILAN NEGERI TANGERANG , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 3 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Brian Erlangga, Oudya Nisa Tallya Handono, Cindi Fadila, Hanief Hazza Arifin, Minkhatul Maskhuroh, Ridho Gantheng Seno Valeandrisga, Muhammad Azam Rifai, Effectiveness of OJK Supervision in Maintaining National Financial System Stability , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 3 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Anggi Sri Haryati Simarmata, Indah Salsabila, EFEKTIVITAS UPAYA HUKUM VERZET TERHADAP PUTUSAN VERSTEK DALAM PRAKTIK PERADILAN PERDATA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 3 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Johan Amanda Maliku, PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ETLE DALAM PELANGGARAN PENGGUNAAN HELM OLEH PENGENDARA DAN PENUMPANG SEPEDA MOTOR , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 1 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Zasa Andika Hasriani, Yovita Arie Mangesti, TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEABSAHAN DOWN SYNDROME SEBAGAI ALASAN ABORSI DALAM PERSPEKTIF HUKUM KESEHATAN DI INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
You may also start an advanced similarity search for this article.