IMPLEMENTASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 87/PUU-XXI/2023 TERHADAP KEWENANGAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA KORUPSI PRAJURIT TNI PADA PERKARA KONEKSITAS
- Authors
-
-
Satori
Universitas Dirgantara Marsekal SuryadarmaAuthor -
Sujono
Universitas Dirgantara Marsekal SuryadarmaAuthor -
Bambang Widarto
Universitas Dirgantara Marsekal SuryadarmaAuthor
-
- Keywords:
- Corruption, Authority, KPK, TNI Soldiers, Connection Cases, Korupsi, Kewenangan, Prajurit TNI, Perkara Koneksitas
- Abstract
-
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XXI/2023 merupakan yurisprudensi baru yang memberikan implikasi terhadap kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam menangani tindak pidana korupsi yang melibatkan prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam perkara koneksitas. Namun dalam implementasinya masih menimbulkan permasalahan dalam praktik penegakan hukum karena adanya perbedaan penafsiran terhadap kewenangan antar lembaga penegak hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XXI/2023 terhadap kewenangan KPK dalam penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi yang melibatkan prajurit TNI serta menganalisis koordinasi antara KPK dengan aparat penegak hukum militer dalam penanganan perkara koneksitas. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi putusan tersebut masih memerlukan penguatan regulasi teknis serta mekanisme koordinasi yang jelas antara KPK, Polisi Militer TNI, dan Oditur Militer. Harmonisasi regulasi dan komitmen kelembagaan menjadi faktor penting dalam mewujudkan kepastian hukum serta efektivitas pemberantasan korupsi yang melibatkan prajurit TNI
- Author Biographies
- References
-
Buku
Ali, Zainuddin. Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
Asshiddiqie, Jimly. Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
Atmasasmita, Romli. Sistem Peradilan Pidana Kontemporer, Jakarta: Kencana, 2011.
Hamzah, Andi. Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional, Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
Hamzah, Andi. Hukum Acara Pidana Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
Hiariej, Eddy O.S. Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016.
Jaya, Imade Laut Mertha. Metode Penelitian kuantitatif dan Kualitatif Teori, Penerpan, Yogyakarta: Anak Hebat Indonesia, 2020.
Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum Jakarta: Kencana, 2017
Mulyadi, Lilik, Hukum Acara Pidana: Normatif, Teoretis, Praktik dan Permasalahannya, Bandung: Alumni, 2012.
Sujono, Peradilan Koneksitas Problematik dan Prospektif, CV. Campustaka, Jakarta, 2023.
Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
Waluyo, Bambang. Penegakan Hukum di Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Hukum Acara Pidana
JURNAL
Warow, Gregorius Excelcis. “Tinjauan Konstitusional atas Kewenangan KPK dalam Perkara Korupsi Koneksitas Pasca Putusan MK No. 87/PUU-XXI/2023”, Mahkamah: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Vol. 2 No. 4, (2025).
Afrieni, Salsa dan Sheila Kusuma W.A. “Kewenangan KPK dalam Pengusutan Kasus Korupsi oleh TNI Pasca Putusan MK Nomor 87/PUU-XXI/2023 Perspektif Good Governance", Al-Balad: Journal of Constitutional Law, Vol. 7 No. 2, (2025).
Apriliyanto, Teguh, Irman Putra, dan Ani Maryani. “Kepastian Hukum Sistem Peradilan Pidana Koneksitas Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XXI/2023’, Wajah Hukum, Vol. 9 No. 2, (2025).
INTERNET
Eks Penyidik KPK Sambut Positif Putusan MK Soal Usut Korupsi Sipil – Militer, (https://news.detik.com/berita/d-7668035/eks-penyidik-kpk-sambut-positif-putusan-mk-soal-usut-korupsi-sipil-militer). Diakses pada tanggal 6 Maret 2026
Putusan MK Perkuat Landasan KPK Tangani Perkara Koneksitas, (https://www.jawapos.com/nasional/015371451/putusan-mk-perkuat-landasan-kpk-tangani-perkara-koneksitas). Diakses pada tanggal 6 Maret 2026
PUTUSAN
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XXI/2023.
- Downloads
- Published
- 2026-03-10
- Section
- Articles
How to Cite
Similar Articles
- Marshanda Lievia, Vrischa Oktaviyana, Avira Miranda, Andika Wijaya, DIGITALISASI GERAKAN CIVIL SOCIETY: OPTIMALISASI PERAN LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAN (LSM) MELALUI MEDIA SOSIAL DALAM PENGAWASAN KEBIJAKAN PEMERINTAHAN DAERAH DI KABUPATEN OGAN KOMERING ULU , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Selvy, Ade Aspandi, Vira Natasya, PERAN NILAI KEMANUSIAAN DALAM MENINGKATKAN STANDAR PROFESIONALISME APARAT PENEGAK HUKUM , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 3 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Sania Ulfatun Nikmah, Tiara Intan Camesi, Asep Suherman, Dampak Inkonsistensi Penerapan Prinsip Komplementaritas dan Ketidaksiapan Aparat Nasional terhadap Pemenuhan Hak Asasi Manusia dalam Pertanggungjawaban Pidana Individual atas Kejahatan Genosida , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 15 No. 11 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Muchamad Fatchurochman Amrullah, Ratu Ayu Nabila Pertiwi, Kania Rizqi Amelia, Radit Erik Sebastian, Baidhowi, QANUN JINAYAH ACEH ANTARA PENERAPAN SYARIAT DAN PRINSIP HAM: ANALISIS NORMATIF ATAS PUTUSAN MAHKAMAH SYAR’IYAH , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Trio Budi Santoso, M Irfan, M Arifki Ridho Gusti, M Azriel Adriansyah, Ananda Nicola Pratama, Deri Irfan, Rexel Dandung Prihandiska, PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA TERHADAP KASUS PEMBUNUHAN AKIBAT TAWURAN DI KOTA SERANG TAHUN 2025 (ANALISIS PASAL PEMBUNUHAN DALAM KUHP) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- KEVIN NUGRAHA SAMPURNA ADHITAMA, PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MEREK “VANS OFF THE WALL” AKIBAT TINDAKAN PELANGGARAN MEREK , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 3 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Amin Aminggas Makleat, Stefanus Bekun, Herminus Kefi, KOORDINASI PENGAWASAN PELINTAS BATAS ANTAR NEGARA PADA POS LINTAS BATAS NEGARA MOTAAIN (REPUBLIK INDONESIA-REPUBLIK DEMOKRATIK TIMOR LESTE) DI KABUPATEN BELU , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 15 No. 11 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Faulita Ulul Azmia, Laily Artia Hanum, Jessenia Hayfa, Muhammad Adymas Hikal Fikri, SALUS POPULI SUPREMA LEX: VIRALITAS SEBAGAI INSTRUMEN KEADILAN DALAM FENOMENA “NO VIRAL NO JUSTICE” , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Nauval Putra Rangkuti, Rika Jamin Marbun, Anggi Ananta, Prima Jaya Gea, Marko Harahap, PERBANDINGAN HUKUM TATA NEGARA ANTARA INDONESIA DAN ARAB SAUDI , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 3 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Sanjaya Martua Hutasoit, Prof. Dr. Maroni,S.H., M.Hum, Eko Raharjo, S.H., M.H, PENJATUHAN PIDANA DI BAWAH KETENTUAN ANCAMAN MINIMUM KHUSUS PERSPEKTIF KEKUASAAN KEHAKIMAN , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
You may also start an advanced similarity search for this article.