EFEKTIVITAS PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM MEWUJUDKAN KEPASTIAN HUKUM: STUDI KASUS KORUPSI KUOTA HAJI DI INDONESIA
- Authors
-
-
Irpan Pradita
Universitas Bung KarnoAuthor -
Alhamdi Imran Saputra
Universitas Bung KarnoAuthor
-
- Keywords:
- Pengadilan Tipikor, Kepastian Hukum, Korupsi Kuota Haji, Efektivitas, Pemulihan Aset
- Abstract
-
Artikel ini menganalisis efektivitas Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) di Indonesia dalam menjalankan tugasnya untuk mewujudkan kepastian hukum, dengan memfokuskan studi kasus pada perkara korupsi kuota haji. Korupsi, khususnya dalam alokasi kuota haji, merupakan isu yang sangat krusial mengingat dampaknya yang merugikan masyarakat luas dan merusak kepercayaan publik terhadap institusi negara. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif dan yuridis-empiris dengan menganalisis peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan data kasus yang relevan, serta mempertimbangkan perspektif pelaku penegak hukum dan akademisi.
Temuan menunjukkan bahwa meskipun Pengadilan Tipikor telah berfungsi sebagai lembaga yang khusus dan independen, tantangan signifikan masih dihadapi dalam mencapai kepastian hukum yang substansial. Secara formal, putusan-putusan pengadilan dalam kasus korupsi kuota haji telah memberikan kepastian hukum berupa adanya vonis dan sanksi pidana. Namun, efektivitasnya sering terhambat oleh lamanya proses peradilan, inkonsistensi dalam penjatuhan hukuman antara kasus yang serupa, dan kendala dalam pemulihan aset (asset recovery) yang optimal. Kasus korupsi kuota haji secara spesifik memperlihatkan kompleksitas pembuktian dan penelusuran aliran dana yang melibatkan banyak pihak serta kerentanan hukum acara pidana terhadap upaya-upaya menghambat keadilan.
Selain itu, artikel ini mengidentifikasi bahwa kepastian hukum tidak hanya terletak pada formalitas putusan, tetapi juga pada kualitas keadilan yang dirasakan oleh masyarakat dan korban, serta efek deteran yang ditimbulkan. Pengadilan Tipikor perlu memperkuat aspek integritas dan transparansi, serta mengadopsi langkah-langkah progresif untuk mengatasi celah hukum dan praktik-praktik koruptif dalam proses peradilan itu sendiri.
- References
-
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah. https://peraturan.bpk.go.id
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Laporan Tahunan dan Dokumen Penanganan Perkara Tipikor. https://www.kpk.go.id
Putusan Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat Nomor xxx/Pid.Sus/2024/PN.Jkt.Pst.
https://putusan3.mahkamahagung.go.id
Hiariej, E. O. S. (2020). Prinsip-Prinsip Hukum Pidana.
Soerjono Soekanto (2019). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum.
CNN Indonesia, Tempo, Kompas. Artikel investigatif terkait korupsi kuota haji.
https://www.cnnindonesia.com | https://www.tempo.com | https://www.kompas.com
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.
KPK (2024). Laporan Tahunan Komisi Pemberantasan Korupsi. Jakarta: KPK RI.
Hiariej, E. O. S. (2020). Prinsip-Prinsip Hukum Pidana. Jakarta: Erlangga.
Soerjono Soekanto (2019). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta: Rajawali Press.
Putusan Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat Nomor xxx/Pid.Sus/2024/PN.Jkt.Pst (Kasus Korupsi Kuota Haji).
- Downloads
- Published
- 2025-10-27
- Section
- Articles
How to Cite
Similar Articles
- Reivo Ibanes, DINAMIKA INSTITUSIONAL DALAM HUKUM TATA NEGARA DAN ADMINISTRASI NEGARA INDONESIA: POLEMIK KEPUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI, INTEGRITAS LEGISLATIF, DAN TANTANGAN IMPLEMENTASI PERATURAN TERBARU , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 3 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Ago Rivaldo Toraja Sitepu, Harry Gusti Atmaja, Shakti Ramadhan, Tamaulina Br Sembiring, UPAYA PENCEGAHAN KORUPSI DALAM PEMBANGUNAN DI INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Faiz Setyo Wibowo, Pratama Setiaputra Adhidarma, Rangga Wulung A’ Mubarok, Farrell Try Winata, Irsyaf Marsal, MENYELAMI STRUKTUR DAN FUNGSI HUKUM: ANALISIS HIERARKI NORMA DAN PERAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 1 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Lisda Virginia, Lunis Mareta Yustisia, Mayang Anindya Pulosari, UKURAN PEMIDANAAN SANKSI KEBIRI KIMIA TERHADAP PELAKU PEDOFILIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Mohammad Syafa Fatkhrrohkman Nawawi, Dinda Dinanti, REFORMASI PEMIDANAAN KORPORASI DALAM KUHP 2023 DAN RELEVANSINYA BAGI PENCEGAHAN KEJAHAN EKONOMI DI INDONESIA: ANAISIS TERHADAP PASAL 45 KUHP , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 1 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Tvesha Bagaskara, Muhammad Fauziel Adhim Al-Vaerous, Alka Sugianggoro, Amelia Putri Praditya, Aprila Niravita, Muhammad Adymas Hikal Fikri, PERBANDINGAN MODEL PENDAFTARAN TANAH BERBASIS SISTEM TORRENS DI AUSTRALIA DENGAN SISTEM PENDAFTARAN TANAH DI INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 1 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Amrisna Diah Pramesti, Muhammad Raqhel Ibrahim, Alfiyah Nur Anisah, Ananda Amalia Az-Zahra, Sudirman Sitepu, PENUNTUTAN DAN PEMBEBANAN MUT’AH DAN NAFKAH IDDAH BAGI ISTRI YANG TIDAK NUSYUZ DALAM TALAK CERAI GUGAT (TINJAUAN HUKUM TERHADAP RUMUSAN KAMAR AGAMA HURUF A.3. SEMA NOMOR 3 TAHUN 2018) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 1 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Mochammad Aqshal Ardhana, Dodo wahyudin, KAJIAN NORMATIF TERHADAP PEMIDANAAN PELAKU PENGANIAYAAN BERENCANA DALAM KUHP , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 15 No. 12 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- M. Meidiano Al-Fajri, Sam Daniswara, Sri Handayani, PERLINDUNGAN ANAK ASUH PERKAWINAN CAMPURAN MENURUT HUKUM PERDATA INTERNASIONAL , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 1 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Dani Satya Nugraha, Zidan Adiansyah, Dian Eka Prastiwi, Analisis Pertentangan Putusan PN Surabaya Nomor 916 Pdt.P 2022 PN Sby dengan Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang Perkawinan dalam Penetapan Perkawinan Beda Agama , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
You may also start an advanced similarity search for this article.