FAKTOR PENGHAMBAT PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENGEDARAN BISNIS SKINCARE YANG MENGANDUNG BAHAN BERBAHAYA DI BANDAR LAMPUNG

• Aninda Faricha

  Universitas Lampung

  Author

• Rini Fathonah

  Universitas Lampung

  Author

• Firganefi

  Universitas Lampung

  Author

• Muhammad Farid

  Universitas Lampung

  Author

• Erna Dewi

  Universitas Lampung

  Author

This study examines the obstacles in law enforcement against perpetrators of illegal skincare distribution containing hazardous substances in Indonesia. The rapid growth of the cosmetic industry has not been accompanied by strict supervision, leading to the circulation of products containing high-risk chemicals such as mercury and hydroquinone. This research employs a Systematic Literature Review (SLR) method to analyze relevant studies and legal frameworks, including Law No. 36 of 2009 on Health. The findings reveal that law enforcement faces significant challenges due to inadequate regulations that have not adapted to digital trade developments, limited digital forensic capabilities in evidence collection, and weak coordination among institutions such as BPOM, the police, and prosecutors. To strengthen legal effectiveness, adaptive regulatory reform, improved law enforcement capacity, and stronger inter-agency collaboration are needed to ensure better public health and legal protection

Arief, B. N. (1996). Kebijakan legislatif dalam penanggulangan kejahatan dengan pidana penjara. Badan Penerbit, Universitas Diponegoro.

Lestari, Y. P. I., As-Shiddiq, H., Mi’rajunnisa, M. R., Kamalia, N., Saputra, M. A. B., Zahra, R., & Munawwarah, S. (2024). Edukasi Wajah Berseri Tanpa Merkuri Dan Cara Mengecek Nomor BPOM pada Siswa-Siswi SMP Negeri 2 Alalak. Jurnal Pengabdian Masyarakat Bangsa, 1(12), 3557-3565

Mansur, D. M. A. (2005). Cyber law: aspek hukum teknologi informasi. Tiga Serangkai.

Piloto, A., & Puluhulawa, F. U. (2025). Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Kosmetik Ilegal Melalui Media Sosial di Gorontalo. YUDHISTIRA: Jurnal Yurisprudensi, Hukum dan Peradilan, 3(3), 8-16.

Rahmadari, D. H., Ananto, A. D., & Juliantoni, Y. (2021). Analisis kandungan hidrokuinon dan merkuri dalam krim kecantikan yang beredar di Kecamatan Alas. Spin Jurnal Kimia & Pendidikan Kimia, 3(1), 64-74.

Rastiawaty, R., & Alrip, I. (2024). Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Kosmetik Ilegal: Perspektif Teori Kontrol Sosial Travis Hirschi. Jurnal Legislatif, 19-35.

SETIYONO, J. (2020). Urgensi Pengaturan Pengawasan dan Penegakan Hukum Oleh BPOM Terhadap Tindak Peredaran Obat dan Makanan Ilegal. YURISKA: JURNAL ILMIAH HUKUM Учредители: Universitas Widya Gama Mahakam, 12(2), 70-80.

Simanjuntak, F. (2020). Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Kosmetik Bahan Berbahaya Dikecamatan Payung Sekaki Berdasarkan Undang–Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Doctoral dissertation, Universitas Lancang Kuning).

Widodo, W. (2017). Peran Dan Koordinasi Antar Lembaga Penegak Hukum Dalam Rangka Pemberantasan Mafia Hukum Di Indonesia. In Proseding Seminar Nasional Pemberantasan Korupsi Di Indonesia.

• pdf