DILEMA NORMATIF DIPLOMASI ASEAN DALAM MERESPONS KONFLIK POLITIK MYANMAR DAN KRISIS KEMANUSIAAN ROHINGYA

Abstract

Studi ini mengkaji secara kritis ketegangan normatif dalam kerangka diplomatik ASEAN ketika berhadapan dengan turbulensi politik Myanmar dan katastrofe kemanusiaan yang menimpa populasi Rohingya. Beroperasi di bawah prinsip-prinsip fundamental perlindungan kedaulatan negara, pengambilan keputusan berbasis konsensus, dan kebijakan non-intervensi yang ketat, ASEAN menghadapi kontradiksi mendalam: menjaga kohesi regional sambil merespons imperatif moral mendesak terkait tata kelola demokratis dan hak-hak asasi fundamental. Menggunakan desain penelitian kualitatif-deskriptif yang berlandaskan analisis literatur komprehensif, investigasi ini meneliti material sekunder termasuk publikasi ilmiah, jurnal akademik, dan dokumen kebijakan institusional. Temuan mengungkapkan bahwa komitmen ASEAN yang teguh terhadap doktrin non-intervensi secara serius membatasi kapasitas diplomatiknya untuk menangani krisis Myanmar secara efektif. Inisiatif seperti Five-Point Consensus gagal menghasilkan outcome nyata karena arsitektur penegakan yang tidak memadai dan prioritas politik yang divergen di antara negara-negara anggota. Paralisis normatif ini secara progresif mengikis kredibilitas institusional ASEAN di ranah regional dan internasional. Konsekuensinya, rekalibrasi fundamental terhadap prinsip non-intervensi atau adopsi mekanisme flexible engagement menjadi imperatif, memungkinkan ASEAN merekonsiliasi pertimbangan kedaulatan negara dengan kewajiban kemanusiaan sambil memelihara stabilitas regional Asia Tenggara dan integritas organisasional.