URGENSITAS KOMUNIKASI PEMERINTAHAN DALAM KEBIJAKAN PUBLIK : STUDI KASUS PADA KEBIJAKAN KENAIKAN PBB 250 DI KABUPATEN PATI TAHUN 2025-1
Keywords:
komunikasi pemerintahan; kebijakan publik; PBB; legitimasi; partisipasiAbstract
Penelitian ini membahas urgensitas komunikasi pemerintahan dalam proses kebijakan publik dengan studi kasus kebijakan kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebesar 250% di Kabupaten Pati tahun 2025. Kebijakan tersebut menimbulkan resistensi publik karena minimnya sosialisasi, kurangnya pelibatan masyarakat, dan munculnya pernyataan publik dari Bupati yang dianggap tidak sensitif terhadap kondisi sosial. Penelitian menggunakan metode studi literatur dan analisis studi kasus terhadap dokumen kebijakan, pemberitaan, serta teori komunikasi pemerintahan dan kebijakan publik. Temuan menunjukkan bahwa kegagalan komunikasi pada tahap perumusan hingga implementasi kebijakan menyebabkan krisis kepercayaan, aksi protes berskala besar, serta delegitimasi terhadap pemerintah daerah. Penelitian ini menegaskan bahwa komunikasi yang efektif, partisipatif, dan transparan merupakan prasyarat
Downloads
References
Al Roni, H., & Sri Gunarsih, S. H. (2017). Implementasi Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Menurut UU No. 6 Tahun 2014 (Studi Kasus di Desa Sidodadi Kecamatan Masaran Kabupaten Sragen) (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Surakarta).
Beach, D. S. (1965). Personnel: The management of people at work. (No Title).
Habermas, J. (1991). The Structural Transformation of the Public Sphere: An Inquiry into a Category of Bourgeois Society. MIT Press.
https://www.kompas.tv/regional/611131/kenaikan-pbb-p2-sebesar-250-picu- demo-besar-di-pati-apa-itu-pbb-p2
Kanal Youtube INews. (2025). Naikkan PBB 250 Persen, Bupati Pati Tantang Warganya Demo. https://youtube.com/shorts/JZJwBwBdASc?si=bOoXWimPeqy3GtaK
Levi, M., & Stoker, L. (2000). Political Trust and Trustworthiness. Annual Review of Political Science, 3(1), 475–507.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa.
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
Persada, G. (2025). Kenaikan PBB-P2 Sebesar 250% Picu Demo Besar di Pati, Apa Itu PBB-P2?
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

