ANALISIS HUBUNGAN ANTARA POLITIK UANG DAN PEMILIH PEMULA PADA KONTEKS POLITIK KONTEMPORER DI BALI

Abstract

Pemilihan Umum merupakan salah satu wujud implementasi sistem demokrasi. Sistem demokrasi ini dilaksanakan sampai pada tingkat terendah sampai teratas yaitu pada pilkada. Namum pada praktiknya, proses pemilihan kepala daerah masih belum maksimal akibat bentuk berbagai kecurangan. Salah satunya adalah praktik politik uang. Politik uang bertujuan untuk mempengaruhi suara pemilih agar terpengaruh untuk memilih calon yang memberikan bantuan berupa uang atau barang dan jasa. Kasus ini semakin menguat menjelang pemilu, dan sasaran politik uang tidak hanya pemilih yang sudah berpengalaman, namun juga pemilih pemula. Tulisan ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif dengan data sekunder seperti jurnal dan buku yang dijadikan sebagai data utama dengan menggunakan pendekatan perundangundangan (statute approach). Pemilu sebagai sebuah mekanisme dalam berdemokrasi merupakan peristiwa penting, dimana rakyat kembali dimintai restu oleh politisi untuk menjadi ‘wakilnya’ di dalam pemerintahan. Di dalam Pemilu para kandidat dan Partai Politik bersaing untuk mendapatkan simpati pemilih. Untuk memperebutkan salah satu kursi di pemerintahan, berbagai upaya dilakukan oleh parpol-parpol tersebut. Politik uang merupakan salah satu cara yang dilakukan untuk mewujudkan hal tersebut. Politik uang merupakan pemberian uang atau barang supaya disaat pemilu seseorang menggunakan hak pilihnya dengan cara tertentu. Tujuan pemberdayaan masyarakat ini untuk meningkatkan pemahaman tentang politik uang para pemilih terutama pemilih pemula diharapkan dapat menjadi pemilih yang cerdas, jujur, adil, rahasia dan memilih sesuai hati nuraninya.