Reformasi Birokrasi di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Surabaya (Studi Tentang Satu Data Indonesia (SDI) Di Tingkat Kota Surabaya
Keywords:
Reformasi Birokrasi; Satu Data Indonesia; Diskominfo SurabayaAbstract
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan kebijakan
Satu Data Indonesia (SDI) dalam mendukung reformasi birokrasi di
Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Surabaya. Menggunakan
pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus, analisis dilakukan
berdasarkan teori Transformasi Organisasi (Gouillart & Kelly, 1995)
yang mencakup empat indikator: reframing, restructuring,
revitalizing, dan renewing. Hasil penelitian menunjukkan bahwa SDI
mendorong perubahan positif dalam tata kelola data dan sistem
kerja birokrasi, meskipun masih menghadapi tantangan seperti
keterbatasan SDM, fragmentasi data, dan ego sektoral antar OPD.
SDI memiliki potensi besar dalam memperkuat birokrasi berbasis
data jika didukung oleh komitmen lintas instansi dan peningkatan
kapasitas kelembagaan.
Downloads
References
Anderson, E. H., & Barnard, C. I. (1938). The Functions of the Executive. In Southern Economic
Journal (Vol. 6, Issue 2, p. 249). https://doi.org/10.2307/1053257
Anggraini, T. S. (2022). Tech & Telco Summit 2024_ Satu Data Indonesia Tegaskan Ego Sektoral
Jadi Tantangan.
Bappenas. (2020). Pedoman Umum Satu Data Indonesia.
BPS Indonesia. (2024). Jumlah Penduduk Pertengahan Tahun - Tabel Statistik - Badan Pusat
Statistik Indonesia. In BPS Indonesia. https://www.bps.go.id/id/statistics-
table/2/MTk3NSMy/jumlah-penduduk-pertengahan-tahun--ribu-jiwa-.html
Indonesia, F. I. A. U. (2023). Dr. Suhartono.,S.IP.,M.PP: Mengulik Persoalan Fragmentasi dalam
Proses Pemerintahan.
Islami, M. J. (2021). Implementasi Satu Data Indonesia: Tantangan dan Critical Success Factors
(CSFs) One Data Indonesia Implementation: Challenges and Critical Success Factors. Jurnal
Komunika: Jurnal Komunikasi Dan Informatika, 10(1), 13–23.
https://doi.org/10.31504/komunika.v9i1.3750
JATIM, B. (2023). InfoPublik - BPS Jatim Gelar Rapat Pleno Hasil EPSS.
Kelly, F. J. G. & J. N. (1995). Transforming the organization (p. 323).
Kementrian PANRB. (2020). Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi
2020-2024. Journal of Chemical Information and Modeling, 53(9), 1689–1699.
Kompas.com. (2019). Menurut Bappenas, Ini Penyebab Kementerian dan Lembaga Pemerintah
Punya Data yang Berbeda-beda.
Pemerintah Republik Indonesia. (2019). Peraturan Presiden Republik Indonesia No 39 Tahun 2019tentang Satu Data Indonesia. Peraturan Presiden, 004185, 1–35.
https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/108813/perpres-no-39-tahun-2019
Pendidikan, P. A. (2022). BBOK_UMBU TAGELA_ADMINISTRASI SEKOLAH_BAB 1. 1–6.
Surabaya, P. K. (2025). PELATIHAN SATU DATA.
Teknis, P. (2020). Petunjuk teknis satu data indonesia tingkat provinsi nusa tenggara timur 1.
Waldo, D. (1948). The Administrative State. American Political Science Review, 36(2), 313–322.
