COLLABORATIVE GOVERNANCE PADA PROGRAM JALAN MANTAP DAN ALUS “JAMULA” SEBAGAI UPAYA PERBAIKAN INFRASTRUKTUR JALAN DI KABUPATEN LAMONGAN
Keywords:
Collaborative Governance, Infrastruktur Jalan, Program JAMULA.Abstract
Pembangunan infrastruktur jalan merupakan faktor strategis dalam
meningkatkan mobilitas masyarakat dan pertumbuhan ekonomi
daerah. Kabupaten Lamongan sebagai wilayah dengan tingkat
aktivitas transportasi tinggi menghadapi permasalahan serius terkait
kerusakan jalan, di mana 44,86% ruas jalan tercatat dalam kondisi
rusak. Pemerintah Kabupaten Lamongan merespons persoalan
tersebut melalui Program Jalan Mantap dan Alus (JAMULA) yang
diresmikan sejak tahun 2021 sebagai upaya percepatan perbaikan
infrastruktur jalan. Namun, implementasi program ini mendapatkan
kritik yang luas dari masyarakat serta pemberitaan media akibat
lambatnya perbaikan, minimnya transparansi, dan rendahnya
partisipasi publik. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk
menganalisis proses Collaborative Governance dalam pelaksanaan
Program JAMULA dengan menggunakan teori Ansell dan Gash (2008),
melalui empat indikator utama yaitu Starting Conditions,
Institutional Design, Facilitative Leadership, dan Collaborative
Process. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif-
deskriptif melalui teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi yang
dilakukan pada Dinas PU Bina Marga, BPKAD Lamongan, kepala desa, pelaksana proyek, serta
masyarakat. Hasil penelitian diharapkan mampu menggambarkan sejauh mana proses kolaborasi
antaraktor pemerintah, swasta, dan masyarakat berjalan efektif dalam mewujudkan perbaikan
infrastruktur jalan yang tepat sasaran dan berkelanjutan. Temuan penelitian ini juga diharapkan
memberikan rekomendasi strategis untuk memperkuat partisipasi publik, meningkatkan
transparansi pengelolaan anggaran, serta memperbaiki koordinasi antarlembaga guna
mewujudkan tata kelola pembangunan jalan yang lebih responsif, akuntabel, dan kolaboratif.
Kata Kunci: Collaborative Governance, Infrastruktur Jalan, Program JAMULA.
Downloads
References
Abdurrahman, & Suriyani, E. (2022). Implementasi program KOTAKU (Kota Tanpa
Kumuh) dalam mengatasi permukiman kumuh di Kelurahan Belimbing Raya
Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong. Jurnal Administrasi Publik
dan Bisnis (JAPB), 5(1), 1–14. Alim, I. T. H., Hariyoko, Y., & Puspaningtyas,
A. (2022).
Aslur, S. S., & Tukiman. (2023). Implementasi program Jalan Mantap dan Alus
Lamongan (Jamula). Jurnal Kebijakan Publik, 14(1), 78–85.
Astuti, R. S., Warsono, H., & Rachim, A. (2020). Collaborative Govenance Dalam
Perspektit Administrasi Publik. Universitas Diponegoro Press.
Bila, A., & Saputra, B. (2019). Strategi Collaborative Governance dalam
Pemerintahan. Jurnal Transformasi Administrasi, 9(2), 196–210.
Febrian, R. A. (2016). Collaborative Governance dalam Pembangunan Kawasan
Perdasaan (Tinjauan Konsep dan Regulasi). WEDANA: Jurnal Pemerintahan,
Politik Dan Birokrasi, 2(1), 200–208.
Implementasi kebijakan pembangunan infrastruktur jalan di Kabupaten Lamongan.
Jurnal Ilmiah Administrasi Publik, 1(1), 1–12.
Jehudat, V. K., Novaria, R., & Soesiantoro, A. (2024). Collaborative Governance
dalam Mewujudkan Kota Layak Anak (KLA) di Kota Surabaya. Journal of
Governance and Public Administration (JoGaPA), 1(3), 451–461.
Kristian. (n.d.). Kebijakan publik dan tantangan implementasi di Indonesia. [PDF
document].
Lomazov, V., Lomazov, A., Petrosov, D., & Akupiyan, O. (2022). Intelligent
evaluation of implementation road infrastructure development program.
Transportation Research Procedia, 63, 1089–1094.
https://doi.org/10.1016/j.trpro.2022.06.111
Mashyur, A. (2020). Collaborative Governance dalam Pelaksanaan Program Kota
Sehat (Studi pada Pemerintah Kota Batu). Universitas Brawijaya.
Melisyanah, N., & Murtini, S. (n.d.). Faktor-faktor yang mempengaruhi kerusakan
jalan berdasarkan bentuk lahan di Kabupaten Lamongan. Universitas Negeri
Surabaya. [PDF document].Permatasari, L., Kariem, M. Q., & Nofrima, S. (2025). Collaborative Governance
Dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan Antar Desa Muara Lematang –
Rantau Tahun 2022. Governance: Jurnal Ilmu Pemerintahan, 13(1), 1–16.
Robbani, M. R., & Nadhif, F. F. (2024). Implementasi kebijakan Dinas Pekerjaan
Umum Kota Semarang dalam transparansi dan kendala pengelolaan proyek
jalan raya di Kota Semarang. Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, 10(12), 570–
584. https://doi.org/10.5281/zenodo.12542063
Royali, A. S., Ardhana, V., Awalia, M. N., & Sholiha, F. U. (2024). Apakah program
“Jamula” berdampak terhadap perubahan sosial ekonomi masyarakat
Kabupaten Lamongan? Ditinjau dari teori Merilee Grindle. Administrasi dan
Layanan Sosial,14(2),317–322.
https://doi.org/10.37478/als.v14i02.4526
Saputra, D., Sunarto, I., & Asmuni. (2024). Implementasi kebijakan pembangunan
infrastruktur jalan dalam upaya pemerataan pembangunan di Desa Kemiri
Kecamatan Panti Kabupaten Jember. Jurnal Politik dan Pemerintahan
Daerah, 6(2), 214–225.
Sinta, A. P., & Situmorang, L. (2022). Infrastruktur jalan sebagai kelangsungan
kehidupan sosial ekonomi masyarakat (Studi kasus di Desa Long Nawang
Kecamatan Kayan Hulu Kabupaten Malinau). eJournal Pembangunan Sosial,
1(1), 1–14.
Sriwati, E., Setiawati, B., & Tahir, N. (2024). Peran pemerintah daerah dalam
pembangunan infrastruktur. KIMAP: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Administrasi
Publik, 5(1), 105–111.
Wang, Y., Wang, H., Wang, W., Song, S., & Fu, X. (2024). Architecture, application,
and prospect of digital twin for highway infrastructure. Journal of Traffic
and Transportation Engineering (English Edition), 11(5), 835–852.
