COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PENANGANAN KONFLIK PERGURUAN SILAT (Studi Kasus Pada Kerja Sama Antara Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Polres, dan Perguruan Silat di Kabupaten Lamongan)
Keywords:
Collaborative Governance, Konflik Perguruan Silat, Pemerintah DaerahAbstract
Collaborative governance merupakan salah satu cara pengelolahan kebijakan publik yang menitik beratkan pada kerja sama antara pihak pemerintah dan pihak non-pemerintah seperti pihak swasta maupun organisasi masyarakat dalam mengambil suatu keputusan hingga pelaksanaan kebijakan yang ada. Collaborative governance juga dilaksanakan dalam penanganan konflik silat di Kabupaten Lamongan, hal ini dilatarbelakangi terjadinya gesekan atau bentrokan yang melibatkan anggota dari perguruan silat sehingga menimbulkan gangguan kondusifitas ditengah masyarakat Lamongan. Pemerintah Kabupaten Lamongan melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dan Polres Lamongan bersama seluruh Perguruan Silat yang ada di Kabupaten Lamongan melakukan kerja sama penanganan konflik silat guna menjaga kondusifitas dan stabilitas daerah Kabupaten Lamongan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui jalannya collaborative governance antara Bakesbangpol, Polres, dan Perguruan Silat dalam penanganan konflik silat di Kabupaten Lamongan. Fokus penelitian menurut Ansell dan Gash (2007) dalam 5 indikator : Face to face dialogue, Trust building, Commitment to the process, Shared understanding, dan Intermediate outcomes. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian collaborative governance dalam penanganan konflik silat pada kerja sama antara Bakesbangpol, Polres, dan Perguruan Silat Kabupaten Lamongan pada indikator commitment to the process telah terlaksana dengan baik. Sedangkan pada indikator face to face dialogue, trust building, shared understanding, dan intermediat outcomes masih belum optimal. Dari face to face dialogue masih kurang pelaksanaanya khususnya Bakesbangpol yang belum melaksanakan pertemuan tatap muka khusus bersama perguruan silat, indikator trust buildingmasih kurang dalam tujuan membangun kepercayaan jangka panjang melihat data yang ada, indikator shared understanding masih kurang dalam pelaksanaan salah satu poin MoU yang telah disepakati, dan terakhir intermediate outcomes terdapat data kasus konflik dari tahun 2018-2024 yang angkanya fluktuatif dan mengarah pada ketidak stabilan. Adapun saran yang dapat diberikan oleh peneliti yaitu Bakesbangpol dapat melaksanakan dialog tatap muka khusus dengan perguruan silat, melaksanakan pembinaan masyarakat oleh Bakesbangpol dan Polres yang ditujukan pada sekolah menengah, membuat peraturan seleksi anggota oleh perguruan silat, meningkatkan frekuensi kegiatan bersama oleh seluruh perguruan silat, melibatkan IPSI sebagai wadah perguruan silat dalam berbagai macam kegiatan bersama untuk menjalin silaturahmi.
Downloads
References
Akhmad, K. A. (2015). Pemanfaatan Media Sosial bagi Pengembangan Pemasaran UMKM (Studi Deskriptif Kualitatif pada Distro di Kota Surakarta). DutaCom Journal, 9(1), 43–54.
Alamsyah, M. F. P., & Rahaju, T. (2022). Peran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur dalam Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Melalui Mediasi. Publika, 10(Vol 10 No 4 (2022)), 1151–1162. https://doi.org/10.26740/publika.v10n4.p1151-1162
Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative governance in theory and practice. Journal of Public Administration Research and Theory, 18(4), 543–571. https://doi.org/10.1093/jopart/mum032
Arif Kurniawan, I., Widianingsih, I., Ningrum Wiradinata, S., & Jaja Raharja, S. (2022). Collaborative Governance Dalam Pengembangan Kampung Wisata Dalam Mengatasi Persoalan Kumuh Di Kota Tangerang. Aliansi: Jurnal Politik, Keamanan Dan Hubungan Internasional, 2021(September), 105–113.
Arrozaaq, D. L. C. (2016). Collaborative Governance (Studi Tentang Kolaborasi Antar Stakeholders Dalam Pengembangan Kawasan Minapolitan di Kabupaten Sidoarjo). Kebijakan Dan Manajemen Publik, 3, 1–13. http://repository.unair.ac.id/67685/
Asiah, S. (2017). Manajemen Konflik Teori dan Aplikasi. In N. Husain (Ed.), Sustainability (Switzerland) (Vol. 11, Issue 1). Pustaka Cendekia.
Beta Nuke Devine, I Dewa Ayu Putri Wirantari, & Putu Eka Purnamaningsih. (2024). Collaborative Governance Dalam Pengelolaan Pengaduan Kelompok Rentan Pada DISKOMINFO Badung dan Yayasan MBM. Ethics and Law Journal: Business and Notary, 2(1), 363–375. https://doi.org/10.61292/eljbn.142
Bila, A., & Saputra, B. (2019). Strategi Collaborative Governance dalam Pemerintahan. Jurnal Transformasi Administrasi, 9(2), 196–210.
Bimowati, P. (2014). Menajemen konflik dalam perspektif human relation. Jurnal Ilmu Administrasi Pawyatan Daha, 1(2), 81–92.
Brigette Lantaeda, S., Lengkong, F. D. J., & Ruru, J. M. (2002). Peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Penyusunan Rpjmd Kota Tomohon. Jurnal Administrasi Publik (JAP), 04(048), 243.
Deki, J. (2019). PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MENINGKATKAN POTENSI PARIWISATA AIR TERJUN BERAWAN DI KABUPATEN BENGKAYANG. GOVERNANCE, Jurnal S1 Ilmu Pemerintahan, 1–17.
Dewi, N. P., & Munandar, M. A. (2020). PERAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM PENANGANAN KONFLIK DAN KEWASPADAAN NASIONAL PROVINSI JAWA TENGAH [Universitas Negeri Semarang]. http://lib.unnes.ac.id/id/eprint/36299
Dhini, T. M., & Bintari, A. (2023). Perspektif Commitment to Process pada Collaborative Governance Penanganan Kekerasan terhadap Anak di Lembaga Pendidikan Berbasis Agama Kota Bandung Tahun 2021. JIIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan, 8(2), 117–137. https://doi.org/10.14710/jiip.v8i2.17617
Donahue, J. (2004). On Collaborative Governance. Corporate Social Responsibility Iniative Working Paper No. 2. https://doi.org/10.1097/ACM.0b013e3181722fca
Edi, F. R. S. (2016). Teori Wawancara Psikodignostik (Syee (ed.); 1st ed.). leutikaprio.
Emerson, K., & Nabatchi, T. (2015). Collaborative Governance Regimes. Georgetown University Press. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28459981/%0Ahttps://doi.org/10.1016/j.resenv.2025.100208%0Ahttp://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps:
Fatimah Kartika Ningrum, Puji Astuti, D. E. (2024). Collaborative Governance Process Pada Program Desa Mandiri Sampah Di Desa Keling Kabupaten Jepara. 1–23.
Faysal, Ahmad; Pradana, G. W. (2023). PERAN PENGAWASAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ( BPD ) DALAM PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2022. Publika, 11(Vol 11 No 3 (2023)), 2215–2230. https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/publika/article/view/52976/42683
Fridiyanto; Riza, F. F. (2022). MENGELOLA MULTIKULTURALISME AGAMA, POLITIK, PENDIDIKAN, SOSIAL DAN BUDAYA (S. Ritonga (ed.); 1st ed., Vol. 11, Issue 1). CV. Literasi Nusantara Abadi. https://repository-penerbitlitnus.co.id/id/eprint/138/1/MENGELOLA MULTIKULTURALISME.pdf
Gristyutawati. (2012). Persepsi Pelajar Terhadap Pencak Silat Sebagai Warisan Budaya Bangsa Sekota Semarang Tahun 2012. Journal of Physical Education, Sport, Health and Recreation, 1(3), 129–135.
Gunawan, A., & Ma`ruf Farid, M. (2020). Collaborative Governance Dalam Upaya Merespon Pengaduan Masyarakat Terkait Lalu Lintas (Studi Pada Radio Suara Surabaya Dan Kepolisian Resort Kota Besar Surabaya). Jurnal of Public Sector Innovation, 1–10.
Huda, N. (2019). HUKUM PEMERINTAHAN DAERAH (2nd ed.). Hikam Media Utama.
Indriani, I. I. (2021). Manajemen Wisata Religi pada Makam Ki Ageng Selo, Desa Selo, Kecamatan Tawangharjo, Kabupaten Grobogan. Undergraduate Thesis, IAIN Kudus., 1–21.
Irawan, D. (2017). COLLABORATIVE GOVERNANCE (Studi Deskriptif Proses Pemerintahan Kolaboratif Dalam Pengendalian Pencemaran Udara di Kota Surabaya). Kebijakan Dan Manajemen Publik, 5(3), 1–12. https://journal.unair.ac.id/index.php/jbe/KMP@collaborative-governance-(studi-deskriptif-proses-pemerintahan-kolaboratif--dalam-pengendalian-pencemaran-udara-di-kota-surabaya)--article-11732-media-138-category-8.html
Irawan, T. P. (2022). Analisis Manajemen Properti pada Bangunan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sukabumi. Doctoral Dissertation, Politeknik Keuangan Negara STAN, 7–15.
Ivanda, A. B., Kasiami, S., Tjatur, K., & Huda, M. (2024). Collaborative Governance Dalam Mengatasi Konflik Antar Perguruan Pencak Silat : Studi Kasus Penertiban Tugu Perguruan. JIAN (Jurnal Ilmiah Administrasi Negara), 8(3), 106–114. https://ojs.ejournalunigoro.com/index.php/JIAN/article/view/1059/707
Kuncoro, H. (2023). PEMOLISIAN PROAKTIF DALAM MENCEGAH KONFLIK ANTAR PERGURUAN SILAT OLEH POLRES LAMONGAN. SIVIS PACEM, 1(3), 298–320. https://sivispacemjournal.my.id/index.php/login/article/view/14
Lumintang, J. (2015). Konflik dalam Orgnisasi. Acta Diurna, IV(2), 12.
Mahfud MD, M. (2001). DASAR & STRUKTUR KETATANEGARAAN INDONESIA (2nd ed.). Rineka Cipta.
Mania, S. (2008). Observasi Sebagai Alat Evaluasi Dalam Dunia Pendidikan Dan Pengajaran. Lentera Pendidikan : Jurnal Ilmu Tarbiyah Dan Keguruan, 11(2), 220–233. https://doi.org/10.24252/lp.2008v11n2a7
Manopo, R. D. ., Rondonuwu, A., & Posumah, D. (2019). Peran Kaum Milenial Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat Desa Lowian Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah Minahasa Selatan Tahun 2020. Journal EKSEKUTIF, 2(1), 1–13.
Mutiarawati, T., & Sudarmo, S. (2021). Collaborative Governance dalam Penanganan Rob di Kelurahan Bandengan Kota Pekalongan. Wacana Publik, 1(1), 82. https://doi.org/10.20961/wp.v1i1.50892
Narwoko, J. D., & Suyanto, B. (2007). Sosiologi Teks Pengantar Dan Terapan (2nd ed.). Prenanda Media Group.
Nendissa, J. E. (2022). IDENTITAS MANUSIA Julio Eleazer Nendissa e-Journal Jurnal Pendidikan Sosiologi Universitas Pendidikan Ganesha. Jurnal Pendidikan Sosiologi, 4, 69–76.
Noor, M., Suaedi, F., & Mardiyanta, A. (2022). COLLABORATIVE GOVERNANCE Suatu Tinjauan Teoritis dan Praktik. In F. Z. Firdaus, Muhammad Riyandi; Yopiannor (Ed.), Sustainability (Switzerland) (1st ed., Vol. 11, Issue 1). BILDUNG.
Prawestari, L. (2021). Model Collaborative Governance dalam Pelaksanaan Desa Tangguh Bencana di Indonesia. http://repository.ub.ac.id/185537/1/LARAS PRAWESTARI.pdf
Priono, R., Ramadan, R., & Anggoro, J. D. (2025). Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa melalui Pendekatan Collaborative Governance. 4.
Puspita Ningrum, L. F., & Pradana, G. W. (2024). Kajian Peningkatan Status Badan Hukum Bum Desa Melalui Platform Kemendesa Di Kabupaten Bojonegoro. Publika, 409–420. https://doi.org/10.26740/publika.v12n2.p409-420
Rahman, F. (2018). Teori Pemerintahan (1st ed.). UB Press.
Saleh, S. (2017). Analisis Data Kualitatif (H. Upu (ed.); 1st ed., Vol. 1). Pustaka Ramadhan.
Samaaali, A., & Rochmansjah, H. (2020). PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MENANGANI KONFLIK ANTARA NEGERI HITU DAN NEGERI WAKAL DI KABUPATEN MALUKU TENGAH PROVINSI MALUKU. Journal GEEJ, 7(2), 1–11.
Setiawan, I. (2018). Handbook Pemerintahan Daerah. Wahana Resolusi.
Sugiyono. (2013). Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R & D (19th ed.). ALFABETA, CV.
Sulhan, M., & Januri, M. R. (2022). Esensi agama dalam konflik sosial di kabupaten Poso menggunakan teori Karl Marx: Sebuah literatur review. Acta Islamica Counsenesia: Counselling Research and Applications, 2(1), 15–28. https://doi.org/https://doi.org/10.59027/aiccra.v2i1.171
Sumarto, S. (2019). Budaya, Pemahaman dan Penerapannya. Jurnal Literasiologi, 1(2), 16. https://doi.org/10.47783/literasiologi.v1i2.49
Tristanti, G. F. (2020). Kolaborasi Antar Stakeholder Dalam Mendukung Keberhasilan Program Open Defecation Free (ODF) Di Kabupaten Bojonegoro. https://repository.unair.ac.id/101359/%0Ahttps://repository.unair.ac.id/101359/4/4. BAB I PENDAHULUAN.pdf
Tualeka, M. W. N. (2017). Teori Konflik Sosiologi Klasik Dan Modern. Al-Hikmah : Jurnal Studi Agama-Agama, 3(1), 32–48. https://journal.um-surabaya.ac.id/Ah/article/view/409
Wardana, A. K., Aulia, M. F. R., & Suharyat, Y. (2021). Manajemen Konflik. In NUSRA: Jurnal Penelitian dan Ilmu Pendidikan (Ronal Watr, Vol. 5, Issue 1). Yayasan Kita Menulis. https://doi.org/10.55681/nusra.v5i1.1856
Zellatifanny, C. M., & Mudjiyanto, B. (2018). Tipe Penelitian Deskripsi Dalam Ilmu Komunikasi. Diakom : Jurnal Media Dan Komunikasi, 1(2), 83–90. https://doi.org/10.17933/diakom.v1i2.20
