REPRESENTASI DIGITAL LEGISLATOR DI KOTA JAMBI : PELUANG TANTANGNAN DALAM KOMUNIKASI POLITIK MODERN

Abstract

Perkembangan teknologi digital telah menghadirkan perubahan signifikan dalam pola komunikasi politik di tingkat lokal, termasuk dalam praktik representasi politik oleh anggota legislatif daerah. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam bagaimana anggota DPRD Kota Jambi memanfaatkan platform digital terutama media sosial sebagai instrumen representasi politik dalam konteks komunikasi politik modern. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, penelitian ini memadukan teknik pengumpulan data berupa wawancara mendalam, observasi aktivitas digital legislator, serta analisis konten atas pesan politik yang disampaikan melalui akun media sosial resmi maupun pribadi. Temuan penelitian menunjukkan bahwa representasi digital memberikan peluang strategis bagi legislator untuk meningkatkan transparansi, memperluas jangkauan komunikasi, memperkuat responsivitas terhadap aspirasi publik, dan membangun citra politik yang lebih dekat dengan konstituen. Media digital juga memungkinkan proses komunikasi yang lebih cepat, interaktif, dan berbiaya rendah, sehingga membuka ruang bagi pembentukan hubungan representatif yang lebih inklusif. Namun demikian, penelitian ini juga mengidentifikasi berbagai tantangan yang menghambat optimalisasi representasi digital di Kota Jambi. Tantangan tersebut meliputi keterbatasan kapasitas literasi digital sebagian legislator, kecenderungan penggunaan media sosial untuk konten seremonial dan personal yang tidak mencerminkan representasi substantif, rendahnya konsistensi penyampaian informasi publik, hingga potensi penyebaran disinformasi. Selain itu, minimnya dukungan kelembagaan dan ketiadaan standar operasional dalam pengelolaan komunikasi digital turut memperlemah efektivitas representasi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun representasi digital di DPRD Kota Jambi memiliki potensi besar untuk meningkatkan kualitas komunikasi politik dalam era modern, pemanfaatannya masih berada pada tahap awal dan memerlukan penguatan kapasitas, regulasi internal, dan integrasi teknologi yang lebih terstruktur agar mampu berkontribusi secara signifikan terhadap kualitas demokrasi lokal.