IMPLEMENTASI KEBIJAKAN BPJS KESEHATAN UNTUK MEMPERMUDAH AKSES PELAYANAN KESEHATAN DI INDONESIA
Keywords:
BPJS Kesehatan, JKN, implementasi kebijakan, akses kesehatanAbstract
Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi kebijakan BPJS Kesehatan dalam mempermudah akses pelayanan kesehatan di Indonesia melalui kajian literatur terhadap regulasi, laporan resmi, dan temuan penelitian. Meskipun cakupan kepesertaan JKN mencapai 98,3% penduduk pada Mei 2025, peningkatan tersebut belum sepenuhnya diikuti oleh kesetaraan mutu layanan. Berbagai persoalan seperti antrean panjang, sistem rujukan yang tidak efisien, keterlambatan klaim, serta ketimpangan distribusi tenaga kesehatan masih menjadi hambatan utama. Analisis berdasarkan model Mazmanian dan Sabatier menunjukkan bahwa efektivitas implementasi dipengaruhi oleh kejelasan kebijakan, kondisi lingkungan eksternal, serta kapasitas pelaksana. Penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi BPJS Kesehatan telah berjalan baik secara administratif, namun belum optimal secara substantif. Diperlukan penguatan digitalisasi layanan, pemerataan sumber daya kesehatan, dan peningkatan koordinasi antarlembaga untuk mencapai akses layanan yang lebih adil dan merata.
Downloads
References
Afifah, N. (2024). Analisis akses layanan kesehatan terhadap kesejahteraan masyarakat Indonesia. ResearchGate.
Agustin, N. L., Madani, F. A., Azzahra, S., & Istanti, R. R. (2023). Analisis implementasi kebijakan program BPJS Kesehatan di Indonesia. Jurnal Kesehatan dan Kebijakan Nasional, 5(2), 45–59.
Algifari, M. H., Zachary, L., & Pradana, A. A. (2024). Digital health literacy and its associated factors in general population in Indonesia. Indonesian Journal of Pharmacy, 35(1), 1–12.
ANTARA. (2024). Jumlah peserta BPJS Kesehatan capai 278,1 juta orang. https://jateng.antaranews.com
ANTARA. (2025). BPJS Kesehatan sebut pengaduan masyarakat menurun pada 2025. https://www.antaranews.com
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan. (2025). Laporan Kinerja BPJS Kesehatan Tahun 2025.
Badan Pusat Statistik (BPS). (2023). Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat Indonesia 2023. Jakarta: BPS. https://www.bps.go.id
DetikHealth. (2025). Peserta BPJS Kesehatan tembus 279 juta orang. https://health.detik.com
Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN). (2024). Laporan Bulanan JKN Juni 2024. https://kesehatan.djsn.go.id
Dunn, William N. (2018). Public Policy Analysis: An Integrated Approach (6th Edition). New York: Routledge.
Faiz, M. (2025). Kesehatan sebagai hak konstitusional warga negara dalam sistem jaminan sosial nasional. Jurnal Hukum dan Kesejahteraan Sosial, 13(1), 22–34.
InvestorTrust. (2024). Pengaduan peserta BPJS Kesehatan turun 57% di semester II 2024. https://investortrust.id
Katadata. (2018). Berapa jumlah peserta BPJS Kesehatan? https://databoks.katadata.co.id
Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2023). Profil Kesehatan Indonesia 2023. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI. https://kemkes.go.id/app_asset/file_content_download/172231123666a86244b83fd8.51637104.pdf
Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2024). Laporan Evaluasi Nasional Jaminan Kesehatan Nasional. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.
Kementerian Kesehatan. (2019). Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Pencegahan dan Penanganan Kecurangan Jaminan Kesehatan Nasional. Jakarta: Kementerian Kesehatan.
Kementerian Kesehatan. (2024). Laporan Kinerja Kementerian Kesehatan 2024. Jakarta: PPID Kementerian Kesehatan. https://ppid.kemkes.go.id/wp-content/uploads/2025/03/Lakip-2024_compressed_compressed.pdf
Manguntara, R., & Junaedi, D. (2025). Evaluasi kebijakan jaminan kesehatan nasional dalam perspektif keadilan sosial. Jurnal Administrasi Publik Indonesia, 15(2), 101–119.
Mubarok, H., Taufik, A., & Nugroho, R. (2020). Analisis Implementasi Kebijakan Publik Menggunakan Model Mazmanian dan Sabatier. Jurnal Penelitian Administrasi Publik (JPAS), 5(1), 1–12.
Mudumi, E., Fatati, E., Lansariko, A., & Hakim, L. (2016). Aksesibilitas terhadap utilitas fasilitas layanan kesehatan dasar dan dampaknya pada pola pemanfaatan masyarakat. Jurnal Manajemen Pelayanan Kesehatan, 19(4), 199–207.
Nugroho, R. (2017). Public Policy: Dinamika Kebijakan Publik, Analisis Kebijakan Publik dan Manajemen Politik Kebijakan Publik (Edisi keenam, revisi). Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
Ombudsman Republik Indonesia. (2025). Pembatasan layanan pasien BPJS kesehatan diskriminatif. Jakarta: Ombudsman RI. https://ombudsman.go.id/news/r/pembatasan-layanan-pasien-bpjs-kesehatan-diskriminatif
Otoritas Jasa Keuangan. (2022). Statistik Jaminan Sosial Indonesia 2022. https://www.ojk.go.id
Pemerintah Republik Indonesia. (2018). Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.
Pemerintah Republik Indonesia. (2020). Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.
Rachman, I., Jannah, A., & Maulana, A. (2024). Literasi digital masyarakat melalui edukasi pemanfaatan Mobile JKN untuk meningkatkan kemudahan akses pelayanan kesehatan. Jurnal Abdi Masyarakat Indonesia, 6(2), 45–56.
Republik Indonesia. (2009). Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144.
Republik Indonesia. (2011). Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116.
Republik Indonesia. (2018). Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan. Jakarta.
Ruslang, R., & Puspandari, D. A. (2023). Korelasi disparitas tenaga kesehatan terhadap pelayanan peserta JKN di Kabupaten Poso. Jurnal JKN, 10(1), 55–67.
Sagala, T. (2024). Koordinasi antarinstansi dalam implementasi kebijakan publik di sektor kesehatan. Jurnal Ilmu Administrasi dan Kebijakan Publik, 9(2), 77–89.
Suprayitno, E., Sari, N., & Handayani, W. (2022). Analisis model implementasi kebijakan Mazmanian dan Sabatier dalam konteks kebijakan publik di Indonesia. Jurnal Administrasi Publik Indonesia, 12(2), 100–112.
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 28H ayat (1).
Van Meter, D. S., & Van Horn, C. E. (1975).
The Policy Implementation Process. Administration & Society, 6(4).
World Health Organization. (2023, September). Tackling corruption to move towards universal health coverage and health security: Technical brief. https://cdn.who.int/media/docs/default-source/universal-health-coverage/who-uhl-technical-brief-anti-corruption.pdf
World Health Organization. (2024). Global Health Observatory data repository: Density of physicians (per 1,000 population). Geneva: WHO. https://www.who.int/data/gho
Yusvaa, M. A. (2025). Ketimpangan akses pelayanan kesehatan di wilayah 3T dalam implementasi program JKN-BPJS Kesehatan. Jurnal Kesehatan Indonesia, 7(1), 12–25..
