ANALISIS IMPLEMENTASI UNITED NATION CONVENTION AGAINST CORRUPTION (UNCAC) YANG DIBERLAKUKAN DI INDONESIA

Abstract

Penerapan UNCAC di Indonesia dimulai dari proses ratifikasi yang dilakukan melalui UU No. 7 Tahun 2006, yang menandai komitmen negara untuk mengadopsi standar internasional dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi. Meski sudah lebih dari dua dekade berjalan, pelaksanaan ini masih menghadapi berbagai kendala, terutama terkait penguatan regulasi di sektor publik dan swasta, pengawasan, serta pemenuhan rekomendasi dari mekanisme review UNCAC. Indonesia terus berupaya memperbaiki kebijakan dan aturan, termasuk revisi UU Tipikor dan pengendalian gratifikasi, tetapi masih ada kekurangan dalam memenuhi semua rekomendasi internasional, terutama dalam hal transparansi, konflik kepentingan, dan pemberantasan korupsi yang terstruktur. Upaya kolaborasi dengan lembaga internasional seperti UNODC terus dilanjutkan untuk mengatasi hambatan sistemik dan memperkuat efektivitas pelaksanaan UNCAC dalam rangka mendukung pembangunan berkelanjutan dan tata kelola pemerintahan yang bersih. Implementasi UNCAC di Indonesia mengintegrasikan pendekatan preventif dan represif dalam kerangka hukum nasional yang terus disesuaikan agar sesuai dengan kewajiban internasional serta kebutuhan domestik dalam upaya pemberantasan korupsi secara sistematis.