EFEKTIVITAS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENANGGULANGAN BANJIR DI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN: PERSPEKTIF VAN METER & VAN HORN
Keywords:
Kebijakan penanggulangan banjir, Implementasi kebijakan public, Model Van Meter & Van Horn, Mitigasi bencana, Kabupaten Lampung SelatanAbstract
Kebijakan penanggulangan banjir di Kabupaten Lampung Selatan dianalisis melalui perspektif model Van Meter & Van Horn (1975) untuk menilai efektivitas implementasinya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan data sekunder dari dokumen resmi, literatur, dan laporan terkait. Hasil menunjukkan bahwa implementasi kebijakan belum optimal, dengan fokus utama pada penanganan pascabencana daripada mitigasi preventif. Faktor penghambat meliputi keterbatasan sumber daya, lemahnya koordinasi antarinstansi, dan rendahnya kesadaran masyarakat, sementara faktor pendukung adalah regulasi yang kuat dan kesadaran pemerintah lokal. Rekomendasi meliputi reformulasi rencana aksi, penguatan kapasitas aparatur, integrasi kebijakan lintas sektor, peningkatan partisipasi masyarakat, dan alokasi anggaran proporsional. Penelitian ini menekankan pentingnya pendekatan kolaboratif untuk meningkatkan ketahanan daerah terhadap banjir.
Downloads
References
Anderson, J. E. (2014). Public policymaking (8th ed.). Cengage Learning.
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Provinsi Lampung. (2023). Data curah hujan Provinsi Lampung tahun 2023. BMKG.
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lampung Selatan. (2023). Laporan tahunan penanggulangan bencana Kabupaten Lampung Selatan 2023*. Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan.
Dye, T. R. (2013). Understanding public policy (14th ed.). Pearson Education.
Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2024). Panduan penyusunan rencana aksi penanggulangan bencana daerah. Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan.
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). (2023). Laporan evaluasi infrastruktur pengendalian banjir Provinsi Lampung. Kementerian PUPR.
Kementerian Sosial Republik Indonesia. (2022). Pedoman penanggulangan bencana berbasis masyarakat. Direktorat Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam.
Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI). (2020). Penguatan sistem mitigasi bencana di daerah rawan banjir. LIPI Press.
Mosshananza, R. (2022). Implementasi kebijakan penanggulangan banjir di Kecamatan Sidomulyo, Kabupaten Lampung Selatan. Jurnal Administrasi Publik Indonesia, 8(2), 101–117.
Nugroho, R. (2017). Public policy: Teori, manajemen, dinamika, analisis, konvergensi, dan kimia kebijakan. Elex Media Komputindo.
Pemkab Lampung Selatan. (2018). Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penanggulangan Bencana. Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan.
Pemerintah Provinsi Lampung. (2022). Rencana Penanggulangan Bencana Daerah (RPBD) Provinsi Lampung 2022–2026. Pemerintah Provinsi Lampung.
Putri, A. N. (2024). Analisis standar dan tujuan kebijakan mitigasi banjir di Kecamatan Natar. Jurnal Ilmu Administrasi dan Kebijakan Publik, 5(1), 45–59.
Rahman, M. A. (2023). Implementasi kebijakan mitigasi banjir di Kota Bandar Lampung. Jurnal Manajemen Bencana dan Kebijakan Publik, 7(3), 210–224.
Sari, D. R. (2023). Evaluasi kapasitas aparatur dalam penanggulangan banjir di Kabupaten Lampung Selatan. Jurnal Pemerintahan dan Kebijakan Daerah, 4(2), 87–98.
Suharto, E. (2020). Kebijakan sosial dan pembangunan. Alfabeta.
Suryandari, N., Pratama, R., & Yulianto, D. (2024). Implementasi kebijakan penanggulangan banjir di Desa Hajimena, Kecamatan Natar. Jurnal Administrasi Pembangunan Daerah, 6(1), 55–70.
Van Meter, D. S., & Van Horn, C. E. (1975). The policy implementation process: A conceptual framework. Administration & Society, 6(4), 445–488.
World Bank. (2022). Building back better: Strengthening disaster resilience through sustainable development. World Bank Group.
Yuliani, T. (2023). Integrasi data spasial dalam perencanaan infrastruktur pengendalian banjir. Jurnal Teknik Lingkungan Indonesia, 9(2), 134–147.
Zulkifli, H. (2022). Pengaruh kondisi sosial ekonomi terhadap kesiapsiagaan masyarakat menghadapi banjir. Jurnal Sosial dan Kebencanaan, 3(2), 89–102
