DEEPFAKE DISINFORMASI DAN ETIKA AI IMPLIKASI HUKUM DAN KOMUNIKASI DI INDONESIA

Abstract

Kemajuan teknologi kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) telah melahirkan teknologi deepfake yang memungkinkan manipulasi konten audiovisual dengan tingkat realisme yang sangat tinggi. Di satu sisi, teknologi ini membuka peluang baru dalam bidang kreatif dan komunikasi digital. Namun, di sisi lain, deepfake juga menghadirkan ancaman serius, terutama ketika digunakan sebagai sarana penyebaran disinformasi. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji penyalahgunaan teknologi deepfake sebagai bentuk disinformasi dengan meninjau aspek hukum dan etika komunikasi di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus, yang berfokus pada beredarnya video deepfake Presiden Joko Widodo yang menampilkan seolah-olah menyampaikan pidato dalam bahasa Mandarin. Data penelitian diperoleh melalui studi pustaka terhadap artikel jurnal ilmiah, pemberitaan media daring, serta peraturan perundang-undangan yang relevan. Hasil analisis menunjukkan bahwa penggunaan teknologi deepfake dalam kasus tersebut bertentangan dengan prinsip etika kecerdasan buatan, khususnya terkait transparansi, akuntabilitas, dan pencegahan dampak merugikan bagi masyarakat. Selain itu, praktik ini juga melanggar etika komunikasi karena menciptakan distorsi informasi yang berpotensi menurunkan tingkat kepercayaan publik. Dari perspektif hukum, meskipun Indonesia belum memiliki regulasi yang secara spesifik mengatur deepfake, penyebarannya berpotensi melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik serta Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Oleh karena itu, penguatan regulasi serta internalisasi etika komunikasi menjadi langkah penting dalam merespons tantangan disinformasi berbasis kecerdasan buatan.