ANALISIS FAKTOR EKONOMI DALAM IMPLEMENTASI KEBIJAKAN RELOKASI PEDAGANG KAKI LIMA (PKL) DI KOTA CIREBON (STUDI KASUS: PENATAAN KAWASAN ALUN-ALUN KEJAKSAN)
Keywords:
Relokasi PKL; Faktor Ekonomi; Kebijakan Publik; Kota CirebonAbstract
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor ekonomi yang memengaruhi implementasi kebijakan relokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) di kawasan Alun-alun Kejaksan, Kota Cirebon. Relokasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Cirebon bertujuan untuk menata ruang publik agar lebih tertib dan representatif. Namun, kebijakan ini menimbulkan berbagai dampak ekonomi terhadap keberlangsungan usaha para pedagang. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi terhadap PKL serta aparat pelaksana kebijakan seperti Satlinmas.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa relokasi berdampak langsung terhadap penurunan pendapatan pedagang akibat berkurangnya akses konsumen di lokasi baru yang dinilai kurang strategis. Rata-rata pendapatan PKL setelah relokasi berkisar antara Rp50.000 hingga Rp300.000 per hari, dengan penghasilan tertinggi hanya terjadi pada saat acara tertentu. Selain itu, kebijakan relokasi belum diikuti dengan dukungan fiskal yang memadai dari pemerintah daerah, karena keterbatasan anggaran untuk pembangunan fasilitas yang layak. Faktor perilaku ekonomi konsumen dan prinsip aglomerasi turut memengaruhi keberhasilan kebijakan, di mana konsumen lebih memilih lokasi yang ramai dan mudah dijangkau.
Penelitian ini menyimpulkan bahwa keberhasilan kebijakan relokasi tidak hanya bergantung pada aspek penertiban, tetapi juga pada pemahaman terhadap dinamika ekonomi mikro pelaku sektor informal. Oleh karena itu, kebijakan relokasi PKL perlu diimbangi dengan strategi pemberdayaan ekonomi agar tetap berfungsi sebagai katup pengaman sosial bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Downloads
References
Anggara, S. (2015). Implementation Of Street Vendors Arrangement Policy In Indonesia: A Case Study Of Bandung Square. Jati-Journal Of Southeast Asian Studies, 20, 107-124. https://doi.org/10.22452/jati.vol20no1.7
Azizah, N., & Faozan, A. (2023). Sharia Economics on the Market Relocation Policy of Street Vendors in Purbalingga Food Center: Socio-Economic Conditions as the Consideration. Jurnal Ilmiah Manajemen Kesatuan, 11(3), 1087–1094. https://doi.org/10.37641/jimkes.v11i3.2232
Dye, Thomas R. (2013). Understanding Public Policy. Pearson Education.
Edward III, George C. (1980). Implementing Public Policy. Congressional Quarterly Press.
Hanum, F., Yana, S., & Mauliza, P. (2024). Pemberdayaan Masyarakat Pedagang Kaki Lima dalam Meningkatkan Perekonomian. Mega Press Nusantara.
Hart, K. (1973). Informal income opportunities and urban employment in Ghana. The journal of modern African studies, 11(1), 61-89. https://doi.org/10.1017/S0022278X00008089
Karuniawan, M. H., Sukma, A. P., & Kurniawan, E. D. (2015). Analisis Dampak Sosial Ekonomi Relokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) terhadap Masyarakat (Studi PKL di Gelanggang Olah Raga (GOR) Kabupaten Sidoarjo). JKMP (Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik), 3(1), 107-116. https://doi.org/10.21070/jkmp.v3i1.184
Mazmanian, D., & Sabatier, P. (1983). Implementation and Public Policy. Scott, Foresman.
Nugroho, Riant. (2014). Public Policy. Elex Media Komputindo.
Peraturan Daerah Kota Cirebon tentang Penataan dan Pemberdayaan PKL.
Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2012 tentang Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan PKL.
Septian, M. R. D., Hermawan, Y., & Pundenswari, P. (2024). Faktor-Faktor Kegagalan Relokasi Pedagang Kaki Lima Gedung Intan Medina Garut. Jurnal Pembangunan Dan Kebijakan Publik, 15(1), 47–56. https://doi.org/10.36624/jpkp.v15i1.145
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Wijaya, A. F., Muhammad, F., Patriot, M. T., & Novita, A. A. (2021). The Implementation of Street Vendor Relocation Policy in the Pro-Environmental Era in Mojokerto City Square. The Journal of Indonesia Sustainable Development Planning, 2(2), 145-159. https://doi.org/10.46456/jisdep.v2i2.155
