IMPLEMENTASI KEBIJAKAN UJI KOMPETENSI JABATAN FUNGSIONAL ANALIS KEBIJAKAN OLEH LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
Keywords:
Uji Kompetensi, Analis Kebijakan, Implementasi Kebijakan, Pusat Pembinaan Analis KebijakanAbstract
Pelaksanaan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Analis Kebijakan (JFAK) mengalami lonjakan signifikan dalam jumlah peserta. Hal ini menyebabkan tantangan bagi Pusat Pembinaan Analis Kebijakan (PUSAKA) Lembaga Administrasi Negara (LAN) dalam mengelola kapasitas penyelenggaraan, sehingga menimbulkan keterlambatan dan ketidakpastian dalam proses uji kompetensi. Keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran juga menjadi kendala utama dalam pelaksanaan uji kompetensi, serta kurangnya dukungan SDM. Selain itu, uji kompetensi yang hanya dapat dilakukan di PUSAKA LAN menyulitkan peserta dari berbagai Kementerian, Lembaga, dan Daerah (K/L/D), terutama dalam hal biaya dan waktu perjalanan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Mengacu pada teori implementasi kebijakan Charles O. Jones, penelitian ini menyoroti pentingnya perbaikan struktur organisasi PUSAKA LAN, fleksibilitas dalam interpretasi kebijakan, serta percepatan digitalisasi untuk meningkatkan efisiensi dan aksesibilitas uji kompetensi. Rekomendasi utama meliputi kemudahan akreditasi bagi instansi lain dalam penyelenggaraan uji kompetensi, pelaksanaan uji kompetensi secara daring, pengembangan sistem digital terintegrasi, serta mekanisme sertifikasi kompetensi sebagai alternatif pengganti uji kompetensi formal. Implementasi rekomendasi ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pelaksanaan uji kompetensi JFAK serta memastikan akses yang lebih luas dan adil bagi seluruh peserta.
Downloads
References
Abdussamad, Z. (2021). Metode Penelitian Kualitatif (P. Rapanna, Ed.). Syakir Media Press.
Aulia, N. C., & Reviandan, O. (2025). Implementasi Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Jabatan Fungsional di Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur. Innovative: Journal Of Social Science Research, 3(5), 3935–3946. Retrieved from https://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/18093
Baidowi, A. (2021). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENDIDIKAN (Studi Analisis Terhadap Tahap Implementasi Kebijakan Charles O. Jones Dengan Faktor Pendukung George E. Edward III). CV Amerta Media.
Budiono, A. P. (2024). Sistem Merit Dalam Transformasi Jabatan Struktural Ke Jabatan Fungsional Analis Kebijakan Di Sekretariat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir [Skripsi, Politeknik STIA LAN Jakarta]. http://repository.stialan.ac.id/id/eprint/300
Deputi Bidang Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara Lembaga Administrasi Negara. (2023). Annual Report Pusat Pembinaan Analis Kebijakan.
Hutasoit, R. P. (2024). Evaluasi Kebijakan Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional di BKPSDM Kabupaten Kampar Provinsi Riau. Diploma thesis, Institut Pemerintahan Dalam Negeri.
Kristiana, A., Mancer, A. N., Apriliyant, I. D., & Askar, M. W. (2021). Panduan Optimalisasi Peran Jabatan Fungsional Analis Kebijakan 2021. Pusat Pembinaan Analis Kebijakan Deputi Bidang Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara Lembaga Administrasi Negara.
Marwiyah, S. (2022). Buku Kebijakan Publik Administrasi, Perumusan, Implementasi, Pelaksanaan, Analisis dan Evaluasi Kebijakan Publik. CV MITRA ILMU. http://repository.upm.ac.id/id/eprint/3995
Media, M. I. (2024, October 2). Analis Kebijakan: Apa Itu, Jabatan, Tunjangan & Tugasnya. Diakses pada Desember 2024, dari Https://Glints.Com.
Mikhael Soantahon, S., & Tunsiah, S. (2021). Efektivitas Pelatihan Jarak Jauh Dalam Mencapai Kompetensi Peserta Pelatihan: Studi Kasus Pelatihan Calon Analis Kebijakan. Jurnal Analis Kebijakan, 4(2), 16–25. https://doi.org/10.37145/jak.v4i2.434
Nasution, I. K. (2023). Peranan Lembaga Administrasi Negara Dalam Pembinaan Aparatur Sipil Negara. Skripsi, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
Pramono, J. (2020). Implementasi Dan Evaluasi Kebijakan Publik (Sutoyo, Ed.). UNISRI Press.
Pusat Pembinaan Analis Kebijakan (PUSAKA). (2024). Pembekalan Uji Kompetensi JFAK.
Putro, P. L., & Basnawi, C. (2024). Mengurai Simpul Antrian Uji Kompetensi JF Analis Kebijakan Melalui Mekanisme Akreditasi.
Rahadi, D. R., Susilowati, E., & Farid, M. (2021). Kompetensi Sumber Daya Manusia. CV. Lentera Ilmu Madani. https://www.researchgate.net/publication/354521794
Rahim, A., Fatona, N., Naufal, G. R., Santoso, B., & Sukamsi. (2023). Tinjauan Kualifikasi Jabatan Fungsional Analis Kebijakan Pemerintah Daerah Berdasarkan PERMEN PAN No. 45 Tahun 2013. 4(2), 387–395. https://doi.org/10.52423/neores.v4i2.85
Rahim, A., Fatona, N., Rozani, N. G., Santoso, B., & Sukami. (2023). Tinjauan Kualifikasi Jabatan Fungsional Analis Kebijakan Pemerintah Daerah Berdasarkan PERMEN PAN No. 45 Tahun 2013. NeoRespublica: Jurnal Ilmu Pemerintahan, 4(2), 387–395. https://doi.org/10.52423/neores.v4i2.85
Reswananda, I. G. A. W. R. (2024). Implementasi Kebijakan Penyetaraan Jabatan di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Karangasem Provinsi Bali [Thesis, Institut Pemerintahan Dalam Negeri.]. http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/18891
Rijal Fadli, M. (2021). Memahami desain metode penelitian kualitatif. Humanika, Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum, 21(1), 33–54. https://doi.org/10.21831/hum.v21i1
Siagian, N. M. (2025). Lonjakan Analis Kebijakan: Warisan Beban Birokrasi? Mata Banua. Diakses pada Januari 2025, dari https://pontianakpost.jawapos.com
Sinurat, H. (2022). Tsunami Analis Kebijakan: Berkah Atau Musibah? Birokrasi Berdaya. Diakses pada Januari 2025, dari https://birokratmenulis.org/
Yohanitas, W. A. (2020). Eksistensi Unit Kerja Dalam Pengembangan Kompetensi Pejabat Analis Kebijakan Di Lembaga Administrasi Negara. Jurnal Ilmu Administrasi Media Pengembangan Ilmu Dan Praktek Administrasi, 17(1), 16–34. https://doi.org/10.31113/jia.v17i1.540
