ALAT BUKTI DALAM HUKUM ACARA PIDANA INDONESIA
- Authors
-
-
Tania Fernanda
Universitas Bung KarnoAuthor
-
- Keywords:
- Alat Bukti, Hukum Acara Pidana, KUHAP, Alat Bukti Elektronik, Due Process of Law, Evidence, Criminal Procedure Law, KUHAP, Electronic Evidence, Due Process of Law
- Abstract
-
Hukum acara pidana di Indonesia menempatkan alat bukti sebagai elemen sentral dalam proses pembuktian suatu tindak pidana. Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), alat bukti yang sah meliputi keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Namun, perkembangan teknologi dan arus globalisasi telah mendorong pengakuan terhadap alat bukti elektronik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik beserta perubahannya. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis keabsahan, klasifikasi, serta kekuatan pembuktian dari setiap jenis alat bukti dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif melalui pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, penelitian ini menemukan bahwa meskipun KUHAP menganut sistem daftar tertutup mengenai alat bukti, praktik peradilan di Indonesia secara bertahap telah menerima alat bukti elektronik sebagai bukti pelengkap. Temuan ini juga menegaskan pentingnya kebebasan hakim dalam menilai kekuatan pembuktian dengan tetap berpegang pada asas keadilan, due process of law, serta perlindungan hak asasi manusia. Pada akhirnya, penguatan pengaturan mengenai alat bukti diperlukan untuk menjamin kepastian hukum, keadilan, serta keseimbangan antara kepentingan negara dan hak-hak terdakwa dalam proses peradilan pidana.
The law of criminal procedure in Indonesia places evidence (alat bukti) as the central element in the process of proving a criminal act. According to the Indonesian Criminal Procedure Code (KUHAP), the admissible evidences are witness testimony, expert testimony, documents, indications, and the defendant’s statement. However, the rapid development of technology and globalization has led to the recognition of electronic evidence, as regulated in Law No. 11 of 2008 on Electronic Information and Transactions and its amendments. This article aims to analyze the validity, classification, and evidentiary value of each type of evidence within the Indonesian criminal justice system. By employing normative juridical research methods through statutory, conceptual, and case approach, this study finds that although KUHAP provides a closed list of evidences, in practice Indonesian courts have gradually accepted electronic evidence as complementary proof. The findings also highlight the importance of judges’ freedom in assessing the probative force of each piece of evidence while adhering to the principles of fairness, due process of law, and protection of human rights. Ultimately, strengthening the regulation of evidence is crucial to ensure legal certainty, justice, and balance between the interests of the state and the rights of the accused in criminal proceedings.
- References
-
A. Karim Nasution, Masalah Hukum Pembuktian Dalam Proses Pidana I, II, III, Tanpa Penerbit, Jakarta, 1985, hlm.136.
Waluyadi, Pengetahuan Dasar Hukum Acara Pidana, Mandar Maju, Bandung 2009.
Fernando, Zico Junius. 2021. Due Process of Law dalam Penanggulangan Tindak Pidana di Indonesia. Majalah Keadilan, 21(1), 67–89.
Bambang Poernomo, Pokok-Pokok Tata Cara Peradilan Pidana Indonesia Dalam Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981, Yogyakarta, 1993.
- Downloads
- Published
- 2025-11-02
- Section
- Articles
How to Cite
Similar Articles
- Alif Maulana, Daffa Avrilian Sardi, Adil Abdillah, Analisis Penggunaan Kekerasan Oleh Aparat Polri dalam Pengamanan Demonstrasi : Perspektif Hukum dan Hak Asasi Manusia , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 1 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Ahmad Kamalludin Sihombing, Roni Safrizal Yusuf, Atria Yaza Martabaya, Maharani Nurrizky Australis, Condo Leezza Chrismanta, Baidhowi, PORNOGRAFI DIGITAL DAN HUKUM ISLAM DI ERA MEDIA SOSIAL: KAJIAN MAQĀṢID SYARI'AH DAN REGULASI DI INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 1 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Adithya F. Dhaneswara, Teresa Aulia Putri, Yoza indra kusuma, M.bembo jati perdana, Pipi Susanti, ANALISIS KERANGKA HUKUM SIDANG PANEL ELEKTRONIK DI MAHKAMAH KONSTITUSI , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 1 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Nauval Putra Rangkuti, Rika Jamin Marbun, Anggi Ananta, Prima Jaya Gea, Marko Harahap, PERBANDINGAN HUKUM TATA NEGARA ANTARA INDONESIA DAN ARAB SAUDI , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 3 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Raynaldi Young, Arsita Dhiba Nabila Bibi, Hamim Bhavana, Alifiansyah Ramadhan, PENENGGELAMAN KAPAL IUU FISHING DI ZEE INDONESIA SEBAGAI WUJUD PELAKSANAAN HAK BERDAULAT NEGARA DI ZEE , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 1 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Adam Fathin Dharmawan, Baharudin Bachri, Muhammad Dafa Septian, PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Mohammad Syafa Fatkhrrohkman Nawawi, Dinda Dinanti, REFORMASI PEMIDANAAN KORPORASI DALAM KUHP 2023 DAN RELEVANSINYA BAGI PENCEGAHAN KEJAHAN EKONOMI DI INDONESIA: ANAISIS TERHADAP PASAL 45 KUHP , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 1 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Devi Ervina Nursyamsiah, PENYELESAIAN PERKARA PERSETUBUHAN TERHADAP ANAK OLEH ANAK DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK DAN KUHP 2023 , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 3 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Satori, Sujono, Bambang Widarto, IMPLEMENTASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 87/PUU-XXI/2023 TERHADAP KEWENANGAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA KORUPSI PRAJURIT TNI PADA PERKARA KONEKSITAS , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 3 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Zahra Puput Angrany, Irena Syahbania Feranda, Dian Eka Prastiwi, TINDAK KEKERASAN MASSA TERHADAP TERDUGA PENCURIAN BERDASARKANPASAL 170 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
You may also start an advanced similarity search for this article.