ALAT BUKTI DALAM HUKUM ACARA PIDANA INDONESIA
- Authors
-
-
Tania Fernanda
Universitas Bung KarnoAuthor
-
- Keywords:
- Alat Bukti, Hukum Acara Pidana, KUHAP, Alat Bukti Elektronik, Due Process of Law, Evidence, Criminal Procedure Law, KUHAP, Electronic Evidence, Due Process of Law
- Abstract
-
Hukum acara pidana di Indonesia menempatkan alat bukti sebagai elemen sentral dalam proses pembuktian suatu tindak pidana. Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), alat bukti yang sah meliputi keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Namun, perkembangan teknologi dan arus globalisasi telah mendorong pengakuan terhadap alat bukti elektronik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik beserta perubahannya. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis keabsahan, klasifikasi, serta kekuatan pembuktian dari setiap jenis alat bukti dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif melalui pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, penelitian ini menemukan bahwa meskipun KUHAP menganut sistem daftar tertutup mengenai alat bukti, praktik peradilan di Indonesia secara bertahap telah menerima alat bukti elektronik sebagai bukti pelengkap. Temuan ini juga menegaskan pentingnya kebebasan hakim dalam menilai kekuatan pembuktian dengan tetap berpegang pada asas keadilan, due process of law, serta perlindungan hak asasi manusia. Pada akhirnya, penguatan pengaturan mengenai alat bukti diperlukan untuk menjamin kepastian hukum, keadilan, serta keseimbangan antara kepentingan negara dan hak-hak terdakwa dalam proses peradilan pidana.
The law of criminal procedure in Indonesia places evidence (alat bukti) as the central element in the process of proving a criminal act. According to the Indonesian Criminal Procedure Code (KUHAP), the admissible evidences are witness testimony, expert testimony, documents, indications, and the defendant’s statement. However, the rapid development of technology and globalization has led to the recognition of electronic evidence, as regulated in Law No. 11 of 2008 on Electronic Information and Transactions and its amendments. This article aims to analyze the validity, classification, and evidentiary value of each type of evidence within the Indonesian criminal justice system. By employing normative juridical research methods through statutory, conceptual, and case approach, this study finds that although KUHAP provides a closed list of evidences, in practice Indonesian courts have gradually accepted electronic evidence as complementary proof. The findings also highlight the importance of judges’ freedom in assessing the probative force of each piece of evidence while adhering to the principles of fairness, due process of law, and protection of human rights. Ultimately, strengthening the regulation of evidence is crucial to ensure legal certainty, justice, and balance between the interests of the state and the rights of the accused in criminal proceedings.
- References
-
A. Karim Nasution, Masalah Hukum Pembuktian Dalam Proses Pidana I, II, III, Tanpa Penerbit, Jakarta, 1985, hlm.136.
Waluyadi, Pengetahuan Dasar Hukum Acara Pidana, Mandar Maju, Bandung 2009.
Fernando, Zico Junius. 2021. Due Process of Law dalam Penanggulangan Tindak Pidana di Indonesia. Majalah Keadilan, 21(1), 67–89.
Bambang Poernomo, Pokok-Pokok Tata Cara Peradilan Pidana Indonesia Dalam Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981, Yogyakarta, 1993.
- Downloads
- Published
- 2025-11-02
- Section
- Articles
How to Cite
Similar Articles
- Daffila Dhiya Azzahra, Ratu Sofa Roudotul Azahra, Yosefin Maharani Angginauli Hutasoit, Ajeng Hesti Putri Santosa, TINJAUAN HUKUM ATAS PUTUSAN PTUN PANGKALPINANG NOMOR 1/G/2021/PTUN.PGP: IMPLIKASI TERHADAP PERADILAN TATA USAHA NEGARA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Ariqa Maura Anindyayoda, IMPLIKASI YURIDIS ATAS EKSPRESI BUDAYA PADA PERKAWINAN ADAT LAMPUNG SAIBATIN , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 15 No. 12 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Finka Dyan Amarta Saputri, Sherly Novelianti Putri, Erly Carolin, Moch Aldo Putra Wijaya, M Rendi Wijaya, Masitha Tismananda Kumala, ANALISIS TERHADAP TANGGUNG JAWAB DAN MEKANISME KOMPENSASI ATAS TUMPAHAN MINYAK DI LAUT BERDASARKAN PERATURAN-PERATURAN INTERNASIONAL MENGENAI PEMANFAATAN DAN PENGELOLAAN WILAYAH LAUT SERTA IMPLEMENTASINYA PADA WILAYAH REPUBLIK INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 3 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Rosania Paradiaz, Ekawati Ekawati, Dewi Noor Alida, Rezky Robiatul Aisyiah Ismail, KONFLIK KEPENTINGAN DI LINGKUNGAN PROFESI HUKUM: ANTARA KEPENTINGAN KLIEN, KEADILAN, DAN INTEGRITAS , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Raisya Aziza Pradita, Alisa Sari Simatupang, Azahra Dwi Oktaviani, Rizha Claudila Putri, ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK DALAM HUKUM PERDATA INTERNASIONAL , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 1 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Gresnita Hutasoit, Widiya Astuti, Dian Eka Prastiwi, PEREDARAN MINUMAN KERAS ILEGAL DI LINGKUNGAN PERMUKIMAN DITINJAU DARIUNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1999 DAN KUHP PASAL 492 , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Naufal Qushoyyi, Ahmad Wali, PENGANTAR ILMU HUKUM SEBAGAI FONDASI PEMBENTUKAN KEADILAN DAN KEPASTIAN HUKUM DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA KONTEMPORER , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Helingga Rere Anjaswari, Diah Gustiniati Maulani, Budi Rizki Husin, Maya Shafira, Nikmah Rosidah, TINJAUAN KRIMINOLOGI PENYEBAB PENCABULAN YANG DILAKUKAN OLEH PRIA DEWASA TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR (Studi Kasus Polres Tulang Bawang) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Aldira Putri, Rahmi Zubaedah, S.H., M.H, “Ekspresi Kritik Rakyat dalam Ruang Publik : Analisis Hukum dan Demokrasi pada Fenomena ‘Bendera One Piece’ dan ‘Negara Konoha’” , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 1 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Abraham Manurung, PENEGAKAN HUKUM TERHADAP DUGAAN KEJAHATAN PERANG RUSIA DENGAN UKRAINA OLEH MAHKAMAH PIDANA INTERNASIONAL , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
You may also start an advanced similarity search for this article.