PROSES, HAK, DAN KEWAJIBAN DALAM PERKAWINAN HUKUM ADAT BATAK
- Authors
-
-
Al Mas Indah Rahmawati
Universitas Bandar LampungAuthor
-
- Keywords:
- Process, of rights and obligations, batak customary marriage, customary law, sinamot, ulos., Proses, hak, dan kewajiban, perkawinan adat batak, hukum adat, sinamot, ulos.
- Abstract
-
The process, of rights, and obligations in batak customary marriage reflects deeply rooted social and cultural values passed down through generations. This study aims to analyze how the formation, implementation, and recognition of the rights and obligations of husband and wife take place within the batak customary law system. The research employs a normative and empirical approach by examining customary rules, ceremonial symbols, and community perspectives on the meaning of marriage. The findings reveal that the process of rights and obligations begins with the marhata sinamot stage as a form of family agreement, followed by ulos giving and mangulosi ceremonies symbolizing social acknowledgment of each party’s role. The husband bears the duty as the clan successor and family provider, while the wife is entitled to protection and responsible for maintaining household harmony and kinship ties. This process emphasizes the balance of rights and obligations in the batak patrilineal system and illustrates that customary marriage functions not only as a sacred tradition but also as a social institution governing family life.
Proses, hak, dan kewajiban dalam perkawinan hukum adat batak merupakan cerminan nilai-nilai sosial dan budaya yang diwariskan secara turun-temurun. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana proses pembentukan, pelaksanaan, dan pengakuan hak serta kewajiban suami istri berlangsung dalam sistem hukum adat batak. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan normatif dan empiris, dengan menelaah ketentuan adat, simbol upacara, serta pandangan masyarakat batak terhadap makna perkawinan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses hak dan kewajiban dimulai sejak tahap marhata sinamot sebagai bentuk kesepakatan antar keluarga, dilanjutkan dengan pemberian ulos dan mangulosi yang menandai pengakuan sosial atas peran masing-masing pihak. Suami memiliki kewajiban sebagai penerus marga dan penanggung jawab ekonomi keluarga, sedangkan istri berhak atas perlindungan dan memiliki kewajiban menjaga keharmonisan rumah tangga serta hubungan kekerabatan. Proses ini menegaskan keseimbangan antara hak dan kewajiban dalam sistem patrilineal batak, sekaligus memperlihatkan bahwa perkawinan adat tidak hanya bersifat sakral tetapi juga berfungsi sebagai lembaga sosial yang mengatur kehidupan keluarga.
- References
-
Harahap, P. (2017). Makna ulos dalam kehidupan sosial masyarakat Batak. Jurnal Antropologi Indonesia, 38(2), 125–138.
Harahap, P. (2017). Makna ulos dalam perkawinan adat Batak Toba. Medan: Universitas Sumatera Utara, hlm. 34–36.
Hasan, Z. (2022). Hukum pidana. Bandar Lampung: UBL Press, hlm. 27.
Hasan, Zainudin, Azzahra Bunga Cantika, Hermita Liana Sari, dan Putu Nanda Karenita Indiana. 2023. Harmonisasi Sumber Hukum: Jurisprudensi dan Konstitusi Tertulis dalam Filsafat dan Penerapan Hukum. INNOVATIVE: Journal of Social Science Research, 3(2), 7959–7964.
Hasan, Z. (2025). Hukum adat. Bandar Lampung: UBL Press, hlm. 33.
Hazairin. (1981). Hukum adat Indonesia. Jakarta: Tintamas, hlm. 45.
Koentjaraningrat. (1990). Pengantar ilmu antropologi. Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 112.
Simanjuntak, B. (2008). Sistem perkawinan adat Batak Toba. Medan: Universitas Sumatera Utara Press, hlm. 45.
Simanjuntak, B. (2008). Sistem perkawinan adat Batak Toba. Medan: Universitas Sumatera Utara Press, hlm. 47.
Siahaan, L. (2005). Dalihan Na Tolu: Sistem sosial dan kekerabatan masyarakat Batak Toba. Medan: Pustaka Sinar Harapan, hlm. 27.
Siahaan, L. (2005). Dalihan Na Tolu: Sistem sosial dan kekerabatan masyarakat Batak Toba. Medan: Pustaka Sinar Harapan, hlm. 33.
Soekanto, S. (2006). Sosiologi: Suatu pengantar. Jakarta: RajaGrafindo Persada, hlm. 65.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1.
Van Gennep, A. (1960). The rites of passage. Chicago: University of Chicago Press, hlm. 12.
Wawancara
Mars Hutauruk. (2025). Proses, Hak, dan Kewajiban dalam Perkawinan Adat Batak. Wawancara Pribadi, Bandar Lampung, 5 Oktober 2025.
- Downloads
- Published
- 2025-11-02
- Section
- Articles
How to Cite
Similar Articles
- Emi Silvia, Endang Suprapti, Elianta Ginting, PERLINDUNGAN HUKUM ATAS RISIKO PADA SISTEM PEMBAYARAN ELEKTRONIK PASCA BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG PENGEMBANGAN DAN PENGUATAN SEKTOR KEUANGAN , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Tauhid Bagus Natanegara, PENGARUH MULTITAFSIR TERHADAP KATA “DAN”, “ATAU” DALAM PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 1 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Rhizka Amalia, Miza Habibatur Rohmah, Tithania Putri Trisnawati, Novarindy Putri Zahari, Amnina Amalia Alyani, Baidhowi, PERBANDINGAN HUKUM ISLAM DAN PRINSIP HAM DALAM SISTEM PERADILAN HUKUMAN MATI , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Ramzatul Widad, Endang Ratna Widuwatie, Layli Suci Oktaviani, Himayatun Nufus, Muhammad Rifki S, Mochammad Thoriqul F, Pemenuhan Hak Akses Pendidikan Mahasiswa melalui Kebijakan Layanan Perpustakaan Universitas Jember (UNEJ) Tahun 2025: Perspektif Hak dan Kewajiban Warga Negara dalam Demokrasi Pendidikan , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 1 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Sulthan Muhammad Tamir Assyafa, Livia Haris, Cantika Khoerunnisa Alrasyid, Andi Tyara Ardiningtyas, Irsyaf Marsal, ANALISIS FUNGSI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DALAM SISTEM HUKUM NASIONAL INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 1 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Robby Ardianto Parlindungan, Appe Hutauruk, Muhenri Sihotang, ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU PROMOSI JUDI ONLINE MELALUI MEDIA ELEKTRONIK (Studi Putusan Nomor 609/Pid.Sus/2024/PN Jakarta Selatan) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 3 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Altsa Abdul Muhsi, Asep Permana, Cepi Suhendi, Dhea Siddiqa, Kori Rahmani, Deden Najmudin, IMPLEMENTASI QANUN JINAYAH DI ACEH DALAM KERANGKA PLURALISME HUKUM NASIONAL , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 3 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Jihan Salsabila Najma Sari, Adinda Dara Sakinah Lubis, Aisyah Syafitri Ilham, Amanda Zahra Nasution, Salma Salsabila, Reza Fitri Ananda, Raehan Firdaus, KEPATUHAN PERUSAHAAN TERHADAP STANDAR K3 DAN SANKSI HUKUM DI INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 3 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Andre Scondery, OPTIMALISASI MEDIASI SEBAGAI SARANA PENYELESAIAN SENGKETA DI DESA BANJARAGUNG , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Choiril Syah, Sri Riski, Firganefi Firganefi, PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA JUAL BELI DARAH MENURUT UU NO 17 TAHUN 2023 TENTANG KESEHATAN , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 1 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
You may also start an advanced similarity search for this article.