JURNAL TINDAK PIDANA TERTENTU TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA KORUPSI SUAP DALAM PENGADAAN PROYEK SARANA DAN PRASARANA PEMERINTAH DAERAH SULAWESI SELATAN

• Gina Mawwadah

  Universitas Bung Karno

  Author

• Yulyanti Putri Nurfadillah

  Universitas Bung Karno

  Author

Corruption and bribery in the procurement of local government infrastructure projects is a serious problem that results in state losses, a decline in the quality of public services, and hampers regional development. This study examines the legal practice of bribery in local government procurement projects in South Sulawesi, focusing on the legal aspects governing it and the law enforcement mechanisms against perpetrators of bribery. The research method uses a normative approach, analyzing relevant laws and regulations and court decisions related to bribery cases in project procurement. The study results indicate that bribery in project procurement remains widespread due to weak oversight, low official integrity, and opportunities for abuse of authority. Law enforcement against perpetrators of bribery faces challenges such as a lack of sufficient evidence and the existence of judicial mafia practices. This study emphasizes the importance of strengthening regulations, transparency in procurement processes, and increasing public participation in oversight. Furthermore, strategic recommendations include the need for strict sanctions, ethics training for officials, and improved coordination between law enforcement agencies. Thus, this legal review contributes to efforts to understand and overcome the criminal act of bribery corruption in the procurement of projects that are crucial for development and clean and accountable regional governance in South Sulawesi.

Tindak pidana korupsi suap dalam pengadaan proyek sarana dan prasarana pemerintah daerah merupakan permasalahan serius yang berdampak pada kerugian negara, penurunan kualitas pelayanan publik, dan menghambat pembangunan daerah. Studi ini mengkaji secara yuridis praktik suap yang terjadi pada pengadaan proyek pemerintah daerah di Sulawesi Selatan, dengan fokus pada aspek hukum yang mengatur serta mekanisme penegakan hukum terhadap pelaku korupsi suap. Metode penelitian menggunakan pendekatan normatif dengan analisis terhadap peraturan perundang-undangan terkait serta putusan pengadilan yang berhubungan dengan kasus suap pengadaan proyek. Hasil kajian menunjukkan bahwa suap dalam pengadaan proyek masih marak terjadi akibat lemahnya pengawasan, rendahnya integritas pejabat, dan adanya peluang penyalahgunaan wewenang. Penegakan hukum terhadap pelaku suap menghadapi tantangan seperti kurangnya bukti yang cukup dan adanya praktik mafia peradilan. Studi ini menegaskan pentingnya penguatan regulasi, transparansi proses pengadaan, dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan. Selain itu, rekomendasi strategis mencakup perlunya pemberian sanksi tegas, pelatihan etika bagi pejabat, serta peningkatan koordinasi antar lembaga penegak hukum. Dengan demikian, tinjauan yuridis ini berkontribusi pada upaya pemahaman dan penanggulangan tindak pidana korupsi suap dalam pengadaan proyek yang krusial bagi pembangunan dan tata kelola pemerintahan daerah yang bersih dan akuntabel di Sulawesi Selatan. 

Ramlah Wati, Tesis; Efektivitas Hukum Penerapan Sanksi Pidana Pelatihan Kerja Bagi Anak Pada Balai Rehabilitasi Sosial Anak Toddopuli Makassar, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, 2022.

Fitriati, Bisma Putra Pratama & Azhamu Suwaril, Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Pemidanaan Terhadap Pimpinan Anggota DPRD Pelaku Tindak Pidana Korupsi Pada Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2020/PN.Pdg Dan Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2020/PN.Pdg, Jurnal Unes Law Review, Volume 5, Issue 4, Juni 2023.

Anshari, Faktor-Faktor Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika di Pengadilan Negeri Yogyakarta, Jurnal Res Judicata Volume 1, Nomor 1, Juni 2018.

Alben C. Lentey, Perlindungan terhadap Hakim dari Ancaman Kekerasan dalam Mengadili Perkara Korupsi, Jurnal Lex Crimen Vol. IV/No. 8/Okt/2015.

Hidayatullah, Agus Triono & FX Sumarja, Akuntan Publik: Kewenangan Menghitung Kerugian Keuangan Negara Tindak Pidana Korupsi, Al Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam Volume 5 Number 1 (2023).

Hulman Siregar, Rumusan Pidana Dan Pemidanaan Tindak pidana Korupsi Yang Merugikan Keuangan Negara Serta Permasalaan Dalam Penerapannya, Jurnal Daulat Hukum Vol. 1. No. 1 Maret 2018.

Kevin Umbu Hiwa Ninggeding, I Nyoman Gede Sugiartha & Ni Made Sukaryati Karma, Sanksi Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dana Bantuan Sosial, Jurnal Interpretasi Hukum |ISSN: 2746-5047 Vol. 3, No. 1 – Maret 2022.

Nurlaili Rahmawati & Sigit Nurhadi Nugraha, Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Serentak Dalam Perspektif Keadilan, Jurnal Al-Wasath Volume 4, Nomor 1, 2023.

● PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

UUD NRI Tahun 1945.

Ketetapan MPR RI No. XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK).

UU No. 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. UU No. 20 Tahun 2001 Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (TPK/Tipikor).

UU No. 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (PTPK). UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

UU No. 9 Tahun 2015 Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat.

● PUTUSAN

Putusan Nomor: 45/Pid.Sus-TPK/2021/PN/Mks.

• pdf