ANALISIS UNSUR PENYALAHGUNAAN WEWENANG DALAM PENEMPATAN PRAJURIT TNI AKTIF PADA JABATAN SIPIL DITINJAU DARI PASAL 3 UNDANG-UNDANG TINDAK PIDANA KORUPSI
- Authors
-
-
Gina HadiJaya
Universitas PamulangAuthor -
Reniyanti
Universitas PamulangAuthor
-
- Keywords:
- abuse of authority, Article 3 Corruption Act, criminal liability, active TNI, civil position
- Abstract
-
This study aims to analyze the elements of abuse of authority in the government policy that allows active members of the Indonesian National Armed Forces (TNI) to hold civil positions, as stipulated in Presidential Regulation No. 148 of 2024 concerning the Ministry of State Secretariat, and to examine the application of Article 3 of Law No. 31 of 1999 in conjunction with Law No. 20 of 2001 on the Eradication of Corruption Crimes to such actions. This research employs a normative juridical method using statutory, conceptual, and case approaches. The results indicate that the policy enabling the appointment of active TNI personnel to civil offices exceeds the limits of authority established by Law No. 34 of 2004 on the Indonesian National Armed Forces, thereby potentially fulfilling the elements of abuse of authority as referred to in Article 3 of the Corruption Act. The abuse of authority in this context is not only measured by the existence of direct financial loss to the state but also by the deviation from the lawful purpose of authority and the violation of the principle of civilian supremacy. Therefore, public officials who exercise their power to appoint active military officers to civil positions without a legitimate legal basis may be held criminally liable if such acts result in state losses or provide undue benefits to certain parties.
- Author Biography
- References
-
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.
Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2024 tentang Kementerian Sekretariat Negara.
Ahmad, et al., 2024, Buku Ajar Metode Penelitian & Penulisan Hukum, PT. Sonpedia Publishing Indonesia, Jambi.
Ali, Z., 2021, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta.
Firmanto, Taufik, et al., 2024, Metodologi Penelitian Hukum: Panduan Komprehensif Penulisan Ilmiah Bidang Hukum, PT. Sonpedia Publishing Indonesia, Jambi.
Marzuki, Peter Mahmud, 2005, Penelitian Hukum, Kencana, Jakarta.
Susdarwono, E. T., & Alma Wiranta, 2025, Pemikiran di Sekitar Revisi Undang-Undang TNI, Goresan Pena, Kadugede.
Lorenza, T. N., & Mulyadi, A., “Membaca Arah Politik Hukum Indonesia: Telaah Kritis Terhadap Logika Pembentukan Hukum Nasional”, Asas Wa Tandhim: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Keagamaan, Vol. 5, No. 1, 2026.
Ma’arif, Syamsul, “Prajurit Profesional-Patriot: Menuju TNI Profesional pada Era Reformasi”, Jurnal Sosiologi Masyarakat, Vol. 19, No. 2, 2014.
Salsabil, Hilda Halnum, & Abdul Aziz Nasihuddin, “Politik Hukum Penempatan TNI Aktif dalam Jabatan Sipil: Antara Kepentingan Negara dan Supremasi Sipil”, Progresif: Jurnal Hukum, Vol. 19, No. 1, 2025.
- Downloads
- Published
- 2025-11-05
- Section
- Articles
How to Cite
Similar Articles
- Muhammad Juli, DISHARMONI PENGATURAN BESARAN PESANGON ANTARA PERATURAN PERUSAHAAN DAN PP NO. 35 TAHUN 2021 SERTA DAMPAKNYA TERHADAP PERLINDUNGAN HUKUM PEKERJA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 3 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Artanias Anugerah Nifati Baeha, Elsa, PERLINDUNGAN HUKUM DAN PEMENUHAN HAK KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004 , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 1 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Salsabila Nia Gara K, ANALISIS NORMATIF PROSES PENYELESAIAN SENGKETA ADMINISTRATIF DI PTUN: STUDI KASUS PENETAPAN 361/G/2025/PTUN.JKT , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Mikha Gracy Kasih, Elsa Mayori, Nerrissa Arviana Panjaitan, Suci Prihatin, Dede Ika Murofikoh, KEDUDUKAN DAN PERAN HAKIM PENGAWAS DALAM PENGURUSAN DAN PEMBERESAN HARTA PAILIT MENURUT UNDANG -UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PKPU , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Devi Ervina Nursyamsiah, PENYELESAIAN PERKARA PERSETUBUHAN TERHADAP ANAK OLEH ANAK DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK DAN KUHP 2023 , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 3 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Alda Marshalina Agnesia, Ayuk Pebriyani, Berliana Putri, Muhammad Adymas Hikal Fikri, PARTICIPATION ACTION RESEARCH : MENGUATKAN MORALITAS KESADARAN HUKUM MELALUI TRADISI NGALAP JUMAT BERKAH UNTUK MENGATASI MASALAH DEGRADASI NILAI BUDAYA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Zakiah Nur Fadilah, Umy Khoerul Khazanah, Putri Lestari, Ilham Bil Azis, Theza Rizky Hermawan, Anggara Setya Saputra, IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN KORBAN KEKERASAN BERBASIS GENDER DAN ANAK , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 3 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Arlan Afdalil Aksa, Andika Rizki Ramadhani, Dian Eka Prastiwi, KESENJANGAN REGULASI DAN REALITAS PENINDAKAN KASUS JUDI ONLINE BERDASARKAN PASAL 303 KUHP DAN UU ITE , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Sekar Marchayu Setiawan, Rheyna Wisnu Puteri, Priscila Hosiana Deandra Sirait, Dwi Desi Yayi Tarina, PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP BENDA TIDAK BERWUJUD DALAM BENTUK MEREK: PELANGGARAN HAK ATAS MEREK STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 296 K/PDT.SUS-HAKI/2013 , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 1 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Raihan Maulana Yudha, Denis Wira Sandy Nugraha, Dian Eka Prastiwi, ANALISIS PUTUSAN MK NOMOR 106/PUU-XVIII/2020 TENTANG LEGALISASI GANJA MEDIS PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
You may also start an advanced similarity search for this article.