ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 994 K/PDT.SUS-PAILIT/2024 DALAM PERSPEKTIF PERLINDUNGAN PIHAK KETIGA
- Authors
-
-
Anelis Sheraton
Universitas Pelita HarapanAuthor -
Pelita Roliana Siregar
Universitas Pelita HarapanAuthor -
Yurie Lestarie
Universitas Pelita HarapanAuthor -
Zevanka Manuela
Universitas Pelita HarapanAuthor
-
- Keywords:
- Kurator, Perlindungan Hukum, Pihak Ketiga
- Abstract
-
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hukum Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 994 K/Pdt.Sus-Pailit/2024 terkait kurator yang ditunjuk untuk mengurus dan membereskan harta kekayaan milik Margareta Sri Martani Rustiadi selaku debitor pailit, serta menganalisis perlindungan hukum terhadap pihak ketiga dalam perkara tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi oleh kurator dan menegaskan bahwa tanah dengan SHGB No. 2693 tidak dapat dimasukkan ke dalam boedel pailit karena terdapat hak pihak lain yang sah, yaitu Turut Tergugat II. Putusan ini menegaskan bahwa hak kebendaan pihak ketiga yang sah harus dilindungi sesuai dengan Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, sehingga kurator tidak dapat mengesampingkan hak tanggungan yang telah ada. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan pentingnya perlindungan hukum terhadap pihak ketiga dalam proses kepailitan di Indonesia.
- References
-
Aurelia Oktavira, Bernadetha, 2 Syarat Kepailitan dan Penjelasannya, diakses dari https://www.hukumonline.com/klinik/a/syarat-kepailitan-cl1266/, diakses pada tanggal 12 Oktober 2025.
Hukumonline, Teori-Teori Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli," diakses dari Teori-Teori Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli, diakses pada tanggal 18 September 2025.
Joko Sriwidodo dan M.S. Tumanggor, Kajian Perkembangan Hukum Kepailitan dan PKPU di Indonesia (Yogyakarta: Kepel Press, 2024), hal. 31.
Mahkamah Agung, Putusan Mahkamah Agung Nomor 994 K/Pdt.Sus-Pailit/2024.
Putri, Safirah Maharani dan Muhammad Rizal Rustam, “Tinjauan Hukum Terhadap Jaminan Harta Pihak Ketiga Dalam Kepailitan Yang Dijadikan Harta Pailit Oleh Kurator,” Jembatan Hukum : Kajian Ilmu Hukum, Sosial Dan Administrasi Negara, Vol. 2, No. 1 (2025), p. 17.
Undang-undang No. 37 Tahun 2004 Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
Yuhelson, “Hukum Kepailitan Di Indonesia,” Hukum Kepailitan Di Indonesia (Gorontalo: Ideas Publishing, 2019), hal. 11.
Rahmawati Yurist Adhia, Siti Mahmudah, dan Edy Sismarwoto, “Tanggung Jawab Kurator Dalam Sita Boedel Pailit Oleh Negara (Kejaksaan) (Kasus PT Aliga International Pratama Nomor 156K/Pdt.Sus-Pailit/2015),” Diponegoro Law Journal, Vol. 10, No.1 (2021), hal. 223.
- Downloads
- Published
- 2025-11-06
- Section
- Articles
How to Cite
Similar Articles
- Helingga Rere Anjaswari, Diah Gustiniati Maulani, Budi Rizki Husin, Maya Shafira, Nikmah Rosidah, TINJAUAN KRIMINOLOGI PENYEBAB PENCABULAN YANG DILAKUKAN OLEH PRIA DEWASA TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR (Studi Kasus Polres Tulang Bawang) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Rizka Alya Damayani, SEBAMBANGAN DALAM MASYARAKAT LAMPUNG MENJAGA KESEIMBANGAN ANTARA ADAT DAN HUKUM NASIONAL , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 1 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Alif Maulana, Daffa Avrilian Sardi, Adil Abdillah, Analisis Penggunaan Kekerasan Oleh Aparat Polri dalam Pengamanan Demonstrasi : Perspektif Hukum dan Hak Asasi Manusia , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 1 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Lisda Virginia, Lunis Mareta Yustisia, Mayang Anindya Pulosari, UKURAN PEMIDANAAN SANKSI KEBIRI KIMIA TERHADAP PELAKU PEDOFILIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Septi Widia Sari, Erna Dewi, Eko Raharjo, Maya Shafira, Mamanda Syahputra Ginting, FAKTOR PENGHAMBAT POLISI LALU LINTAS DALAM MENANGGULANGI PELANGGARAN SIM DI KOTA BANDAR LAMPUNG , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 3 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Jihan Ayu Fransiska, Nabilla Salma Fitri, KEABSAHAN REKAMAN PERCAKAPAN TELEPON TANPA IZIN SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG ITE , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Dinda Shafa Tiara.R, Denisa Yunita.P, Natasya Damayanti, Ba’tita Rahma Safira.F, PERBANDINGAN HUKUM ANTARA CV DAN FIRMA SEBAGAI DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERDATA INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 3 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Mutiarahmah Yunessa, Rika Yudhi, Ananda Medhisya Putri, Ryou Tanto Nugraha, Muhammad Bintang, ANALISIS SENGKETA LAHAN PERSIL MILIK MASYARAKAT PENDUDUK WILAYAH NOMOR 84 III BLOK 002 DI DESA GUNUNG PUTRI KABUPATEN BOGOR DENGAN PT. GUNUNG PUTRI SEPAKAT (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 1910 K/Pdt/2019) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Syifa Haniyah Irsy, Amalia Sukma Wiryani, Sheira Rifda Athaya, Muhammad Fadhiil Rizki Akbari, Andhika Alghifari, Clarissa Sorai Alfonsia Telaumbanua, Mulyadi Mulyadi, BAGAIMANA PENERAPAN PRAKTIK BUDAYA MERARIQ DALAM PERSPEKTIF HUKUM NEGARA, AGAMA, DAN NILAI KEMANUSIAAN , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Vidya Aurora Wibowo, Anantyo Thigo Haryo Leksono, Raihan Aldy Alvian, Mochamad Gian Abinoyo, Muhammad Adymas Hikal Fikri, PENDAFTARAN TANAH SEBAGAI INSTRUMEN PREVENTIF DALAM PENYELESAIAN DAN PENCEGAHAN SENGKETA PERTANAHAN : KAJIAN HUKUM ATAS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PTSL , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 1 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
You may also start an advanced similarity search for this article.