ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA MENYEMBUNYIKAN MAYAT DALAM PASAL 181 KUHP DAN HUBUNGANNYA DENGAN PEMBUNUHAN

• Rosa Simanjuntak

  Universitas Bung Karno

  Author

• Shifa Olivia Rahmadani

  Universitas Bung Karno

  Author

The criminal act of concealing a corpse, as stipulated in Article 181 of the Indonesian Penal Code (KUHP), constitutes a form of crime against public order. Although this provision is rarely discussed in academic studies, it frequently arises in practice—particularly in murder cases where the perpetrator attempts to conceal the crime by hiding or burying the victim’s body. This phenomenon is worth examining as it reflects the interconnection between morality, humanitarian values, and criminal liability within Indonesia’s criminal law system. Furthermore, the act of concealing a corpse may impede investigations, conceal more serious crimes, and obstruct the pursuit of justice. The formulation of the research problems in this study includes: (1) How is the criminal act of concealing a corpse regulated under Article 181 of the KUHP? (2) What are the elements that constitute this offense? (3) What is the form of criminal liability applicable to the offender? And (4) How is this article applied in judicial practice in Indonesia? This study aims to understand the content and intent of Article 181 of the KUHP, to identify the elements of the criminal act of concealing a corpse, to explain the forms of criminal liability, and to analyze the application of this provision within Indonesia’s positive law.This research employs a normative juridical method (library research) by examining legislative policies, criminal law literature (including works by Moeljatno, Simons, and Lamintang), and relevant court decisions. This approach is used to analyze legal norms and theories related to the elements of criminal acts and the offender’s responsibility. The findings indicate that Article 181 of the KUHP contains a principal element in the form of concealing or burying a person’s corpse with the intent to hide the death. This criminal act is not necessarily related to murder, as what is prohibited is the act of concealing someone’s death from public knowledge, regardless of the cause of death. In terms of criminal liability, the offender may be sentenced to imprisonment for up to nine months. If the act is carried out jointly or at the request of the principal offender of the murder, the provisions of Articles 55–56 of the KUHP concerning participation may apply. From a theoretical perspective, this study contributes to the development of criminal law, particularly in understanding minor offenses that have significant implications for the judicial process. From a practical perspective, the study provides public awareness regarding the legal consequences of concealing a corpse and emphasizes the importance of humanitarian values in the enforcement of criminal law. 

Tindak pidana menyembunyikan mayat sebagaimana diatur dalam Pasal 181 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) merupakan salah satu bentuk kejahatan terhadap ketertiban umum. Meskipun ketentuan ini jarang dibahas secara akademik, tindak pidana ini sering muncul dalam praktik, terutama dalam kasus pembunuhan di mana pelaku berusaha menutupi kejahatan dengan cara menyembunyikan atau menguburkan mayat korban. Fenomena ini menarik untuk dikaji karena menunjukkan keterkaitan antara moralitas, nilai kemanusiaan, dan pertanggungjawaban pidana dalam sistem hukum pidana Indonesia. Selain itu, tindakan menyembunyikan mayat dapat menghambat proses penyelidikan, menutupi kejahatan yang lebih besar, serta menghalangi upaya penegakan keadilan. Rumusan masalah dalam penelitian ini mencakup: (1) bagaimana pengaturan tindak pidana menyembunyikan mayat menurut Pasal 181 KUHP; (2) apa saja unsur-unsur yang membentuk tindak pidana tersebut; (3) bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana bagi pelaku; dan (4) bagaimana penerapan pasal tersebut dalam praktik peradilan di Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui isi dan maksud Pasal 181 KUHP, memahami unsur-unsur tindak pidana menyembunyikan mayat, menjelaskan bentuk pertanggungjawaban pidananya, serta menganalisis penerapan pasal tersebut dalam konteks hukum positif Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif (studi kepustakaan) dengan menelaah peraturan perundang-undangan, buku-buku hukum pidana (antara lain karya Moeljatno pelaku, Simons, dan Lamintang), serta putusan pengadilan yang relevan. Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis norma hukum dan teori-teori yang berkaitan dengan unsur tindak pidana dan pertanggungjawaban. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pasal 181 KUHP memiliki unsur pokok berupa perbuatan menyembunyikan atau menguburkan mayat seseorang dengan maksud untuk menutupi kematiannya. Tindak pidana ini tidak selalu berkaitan langsung dengan pembunuhan, karena yang dilarang adalah perbuatan menutupi kematian seseorang dari pengetahuan umum, terlepas dari sebab kematiannya. Dari segi pertanggungjawaban pidana, pelaku dapat dijatuhi pidana penjara paling lama sembilan bulan. Jika perbuatan dilakukan bersama atau atas permintaan pelaku utama pembunuhan, maka ketentuan Pasal 55–56 KUHP tentang turut serta dapat diterapkan. Secara teoritis, penelitian ini memberikan kontribusi bagi pengembangan hukum pidana, khususnya dalam memahami delik yang tergolong ringan namun memiliki dampak besar terhadap proses peradilan. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai konsekuensi hukum dari tindakan menyembunyikan mayat serta pentingnya nilai kemanusiaan dalam penegakan hukum pidana. 

Buku:

Hiariej, Eddy O.S. Prinsip-Prinsip Hukum Pidana. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016.

Lamintang, P.A.F. Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014.

Moeljatno. Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta: Rineka Cipta, 2008.

Prodjodikoro, Wirjono. Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia. Bandung: Refika Aditama, 2003.

Saleh, Roeslan. Segi Lain Hukum Pidana. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983.

Soesilo, R. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal. Bogor: Politeia, 1996.

Sudarto. Hukum dan Hukum Pidana. Bandung: Alumni, 1990.

Peraturan Perundang-undangan:

Republik Indonesia. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Staatsblad Tahun 1915 Nomor 732.

Republik Indonesia. Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP).

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2023.

Putusan Pengadilan:

Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 231/Pid.B/2015/PN.Tjk, tentang tindak pidana menyembunyikan mayat. (Dapat diakses melalui Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia: https://putusan3.mahkamahagung.go.id).

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1095 K/Pid/2018, tentang pembunuhan dan penyembunyian mayat sebagai tindak pidana lanjutan.

Jurnal dan Artikel Ilmiah:

Rasyid, Muhammad. “Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Penyembunyian Mayat

Menurut Pasal 181 KUHP.” Jurnal Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin, Vol. 5, No. 2 (2021).

Lestari, Dian. “Analisis Unsur Kesengajaan dalam Tindak Pidana Menyembunyikan Mayat.”

Jurnal Lex Crimen, Vol. XII, No. 4 (2020): 115–130.

Saputra, Arif. “Fungsi Moral dalam Penegakan Hukum Pidana di Indonesia.” Jurnal Hukum dan Pembangunan, Vol. 50, No. 1 (2020)

• pdf