ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENGAJUAN BANDING OLEH JAKSA PENUNTUT UMUM
- Authors
-
-
Ashley Dennispani Risakotta
Universitas Bung KarnoAuthor
-
- Keywords:
- Banding, Jaksa Penuntut Umum, Hukum Acara Pidana, Upaya Hukum, Analisis Yuridis., Appeal, Public Prosecutor, Criminal Procedure Law, Legal Remedies, Legal Analysis.
- Abstract
-
Pengajuan banding oleh Jaksa Penuntut Umum merupakan salah satu instrumen hukum acara pidana yang bertujuan untuk menjamin keadilan dan kepastian hukum dalam proses peradilan. Banding merupakan upaya hukum biasa yang dapat ditempuh oleh pihak yang tidak puas terhadap putusan pengadilan tingkat pertama. Dalam konteks ini, Jaksa Penuntut Umum memiliki kedudukan penting karena mewakili negara dalam menegakkan hukum dan keadilan. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis dasar hukum, mekanisme, dan implikasi yuridis dari pengajuan banding oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta praktik peradilan di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengajuan banding oleh Jaksa Penuntut Umum memiliki dasar hukum yang kuat dalam KUHAP, namun dalam praktiknya sering terjadi kendala administratif dan interpretatif yang berdampak pada efektivitas penegakan hukum.
An appeal by a Public Prosecutor is an instrument of criminal procedure law that aims to ensure justice and legal certainty in the judicial process. An appeal is a common legal remedy that can be taken by a party dissatisfied with a first-instance court decision. In this context, the Public Prosecutor holds a crucial position because he represents the state in upholding law and justice. This article aims to analyze the legal basis, mechanisms, and legal implications of an appeal by a Public Prosecutor based on the Criminal Procedure Code (KUHAP) and judicial practice in Indonesia. The research method used is normative juridical with a statutory approach and case studies. The results show that an appeal by a Public Prosecutor has a strong legal basis in the Criminal Procedure Code, but in practice, administrative and interpretative obstacles often occur that impact the effectiveness of law enforcement.
- References
-
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021.
Harahap, M. Yahya. (2008). Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali. Jakarta: Sinar Grafika.
Soekanto, Soerjono. (2007). Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI Press.
Marpaung, Leden. (2013). Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan dan Penyidikan). Jakarta: Sinar Grafika.
Hamzah, Andi. (2010). Hukum Acara Pidana Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.
Sudarto. (2001). Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat. Bandung: Alumni.
Mertokusumo, Sudikno. (2009). Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar. Yogyakarta: Liberty.
Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1234 K/Pid/2019 tentang Pengajuan Banding oleh Jaksa Penuntut Umum.
- Downloads
- Published
- 2025-11-08
- Section
- Articles
How to Cite
Similar Articles
- Shaila Azalea Ramadhanti, ANALISIS YURIDIS PENGATURAN PRAKTIK DUMPING DAN ANTI-DUMPING DALAM KERANGKA GENERAL PRINCIPLES WORLD TRADE ORGANIZATION , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Naufal Aziz, M. Ariel Anggara Pratama, Decky Hermawan, Naufal Qushoyyi, Hafidza Zia, PERAN KEMENTRIAN HUKUM TERHADAP PERLINDUNGAN MEREK DAGANG PELAKU USAHA MIKRO , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 1 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Hanna Saskia Rahman, RELEVANSI UU PESANTREN DENGAN UU TPKS DALAM PERLINDUNGAN SANTRI DARI KEKERASAN SEKSUAL , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 1 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Intan Maulida Nuripma, Fradisa Prabu Khairattariq , Kayla Namira Rachman, Meisa Sobariah, Nandang Najmudin , ANALISIS KEKUATAN HUKUM EKSEKUTORIAL SURAT PAKSA SEBAGAI DASAR PENAGIHAN UTANG PAJAK BERDASARKAN UNDANG UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2000 , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Chandra Bismo Saputra, Daveran Shekam Selwin, Geofandy Laksono Jati, Maulidina Fikal Nugraha, Muhammad Farhan Ardabillyi, Yenny Febrianty, PERLINDUNGAN ASET DIGITAL PERSPEKTIF HUKUM PERDATA INTERNASIONALDALAM DUNIA METAVERSE: TANTANGAN DAN SOLUSI , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 3 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Aidan Rafif, PERLINDUNGAN DATA DAN INFRASTRUKTUR DIGITAL DALAM KONTEKS CYBER WARFARE: TINJAUAN HUKUM TEKNOLOGI INFORMASI , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Nasywaa Yunita Kusuma Nuur’ainii, Sidi Ahyar Wiraguna, PERMASALAHAN HUKUM PENERAPAN LEMBAGA VERJARING DALAM GUGATAN PERDATA: ANALISIS PUTUSAN JUDEX FACTI DAN JUDEX JURIS , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 3 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Ridha Ananda Putri, Rini Fathonah, Fristia Berdian Tamza, Ahmad Irzal Fardiansyah, Refi Meidiantama, PENGARUH STIGMATISASI SOSIAL TERHADAP KINERJA PENYIDIK DALAM PEMENUHAN HAK-HAK ANAK YANG DISANGKA SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 3 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Sania Ulfatun Nikmah, Tiara Intan Camesi, Asep Suherman, Dampak Inkonsistensi Penerapan Prinsip Komplementaritas dan Ketidaksiapan Aparat Nasional terhadap Pemenuhan Hak Asasi Manusia dalam Pertanggungjawaban Pidana Individual atas Kejahatan Genosida , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 15 No. 11 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Steven Bastian, Aditya Ridzky Budiman, Muhamad Shandi Aris Munandar, Bagas Bintang Prasetyo, ANALISIS SENGKETA TATA USAHA NEGARA DALAM PUTUSAN 424/G/TF/2022/PTUN.JKT , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 1 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
You may also start an advanced similarity search for this article.