TINJAUAN TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN AGAMA BOGOR NOMOR 1147/PDT.G/2023/PA.BGR TERKAIT GUGATAN NAFKAH ANAK TANPA PENETAPAN HAK ASUH OLEH PENGADILAN DITINJAU DARI PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN YANG BERLAKU

• Ruth Kyneta

  Universitas Padjadjaran

  Author

• Anita Afriana

  Universitas Padjadjaran

  Author

• Yani Pujiwati

  Universitas Padjadjaran

  Author

Divorce has various legal consequences, including child custody and alimony obligations. In religious court practice, there are cases where child support claims are filed before custody rights are determined, giving rise to legal issues related to premature claims and the certainty of court decisions. This study aims to analyze the legal considerations of judges in rejecting exceptions to premature lawsuits and to assess the appropriateness of decisions granting child support without determining custody based on civil procedure law and positive law in Indonesia, using a case study method on the Bogor Religious Court Decision Number 1147/Pdt.G/2023/PA.Bgr.The results of the study show that the panel of judges was incorrect in rejecting the premature exception on the grounds that the father was still obliged to pay child support even though custody had not yet been determined. Procedurally, a child support lawsuit should be filed after custody has been determined to ensure the clarity of the plaintiff's legal standing. In addition, the judge awarded custody to the mother without an explicit request in the lawsuit, which falls under the category of ultra petita. Therefore, this study emphasizes the importance of procedural order and the application of the principle of legal certainty in court decisions on child custody and support in religious courts.

Perceraian menimbulkan berbagai akibat hukum, termasuk hak asuh anak dan kewajiban nafkah. Dalam praktik peradilan agama, terdapat kasus di mana gugatan nafkah anak diajukan sebelum adanya penetapan hak asuh, sehingga menimbulkan persoalan hukum terkait gugatan prematur dan kepastian amar putusan. Penelitian ini bertujuan menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam menolak eksepsi gugatan prematur serta menilai kesesuaian putusan yang mengabulkan nafkah anak tanpa penetapan hak asuh berdasarkan hukum acara perdata dan hukum positif di Indonesia, dengan menggunakan metode studi kasus terhadap Putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor 1147/Pdt.G/2023/PA.Bgr. Hasil penelitian menunjukkan bahwa majelis hakim kurang tepat dalam menolak eksepsi prematur dengan alasan ayah tetap wajib menanggung nafkah anak meskipun belum ada penetapan hak asuh. Secara prosedural, gugatan nafkah seharusnya diajukan setelah penetapan hak asuh untuk menjamin kejelasan legal standing penggugat. Selain itu, hakim menetapkan hak asuh kepada ibu tanpa adanya permintaan eksplisit dalam gugatan, sehingga termasuk dalam kategori ultra petita. Oleh karena itu, penelitian ini menekankan pentingnya ketertiban prosedural dan penerapan prinsip kepastian hukum dalam putusan perkara hak asuh dan nafkah anak di pengadilan agama. 

Sudarsono, Hukum Perkawinan Nasional, Rineka Cipta, Jakarta, 2005.

Aulia Rochmandi, “Hak Asuh Anak (Hadhanah) Dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam di Inonesia”, 2025, < Hak Asuh Anak (Hadhanah) Dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam di Indonesia | Oleh : Aulia Rochmani Lazuardi, S.H.>, [diakses pada 18/03/2025].

Ipin Tajul Aripin dan Rizaldi Bandanizi, “Pengaruh Konflik Rumah Tangga Terhadap Kesehatan Mental Anak Dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam”, Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol. 5, No. 1, 2024.

Muhayah, “Perlindungan Terhadap Hak Anak Pasca Perceraian Menurut Hukum Islam dan Perundang-undangan Di Indonesia”, 2024, < Perlindungan Terhadap Hak Anak Pasca Perceraian Menurut Hukum Islam dan Perundang-undangan Di Indonesia [Dra. Hj. Muhayah, S.H., M.H. dan Drs. H. Arpani, S.H. M.H.>, [diakses pada 18/03/2025].

Imma Indra dan Cunduk Wasiati, “Kewajiban Ayah Terkait Nafkah Anak Setelah Terjadinya Perceraian di Pengadilan Agama : Perspektif Hak Asasi Manusia”, Juris Humanity : Jurnal Riset dan Kajian Hukum HAM, Vol. 2, No. 2, 2023.

• pdf