ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI INDONESIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009

• Ismail Haniya

  Universitas Bung Karno

  Author

• Arjuna Apri Yanto

  Universitas Bung Karno

  Author

• Hudi Yusuf

  Universitas Bung Karno

  Author

Peredaran serta penyalahgunaan narkotika termasuk kejahatan yang menimbulkan dampak luas bagi stabilitas sosial, kesehatan publik, dan moralitas generasi penerus bangsa. Upaya penegakan hukum atas tindak pidana narkotika merupakan tantangan besar dalam penyelenggaraan sistem peradilan pidana Indonesia. Tulisan ini mengkaji aspek hukum normatif dari penegakan tindak pidana narkotika dengan mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan meninjau peran aparat penegak hukum, efektivitas penerapan sanksi pidana, serta hambatan yang dihadapi dalam praktiknya. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil kajian memperlihatkan bahwa walaupun aturan hukum telah cukup komprehensif, penerapannya di lapangan masih terhambat oleh tumpang tindih kewenangan, lemahnya sistem pengawasan, dan minimnya kesadaran hukum masyarakat. Diperlukan sinergi antar lembaga penegak hukum serta pendekatan rehabilitatif untuk mencapai keadilan yang berorientasi pada kemanusiaan dan pemulihan sosial.

The circulation and misuse of narcotics are criminal acts that broadly affect social stability, public health, and the moral integrity of the younger generation. Addressing narcotics-related offenses remains a major challenge within Indonesia’s criminal justice framework. This study examines the juridical aspects of enforcing narcotics law as regulated under Law No. 35 of 2009 on Narcotics, by reviewing the role of law enforcement officials, the effectiveness of the application of criminal sanctions, and the obstacles encountered in practice. This research uses a normative legal method, with a statutory and conceptual approach. Findings indicate that despite comprehensive regulation, practical implementation continues to face issues such as overlapping institutional authority, insufficient oversight, and limited public legal awareness. Synergy between law enforcement agencies and a rehabilitative approach are needed to achieve justice oriented towards humanity and social recovery.

Badan Narkotika Nasional (BNN), “Laporan Tahunan 2023: Statistik Kasus Narkotika di Indonesia”, Jakarta.

Data Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Kepolisian RI, 2024.

https://bnn.go.id/peringatan-hani-2025-memutus-rantai-peredaran-gelap-narkoba-melalui-pencegahan-rehabilitasi-dan-pemberantasan-menuju-indonesia-emas-2045/

Jurnal Hukum dan Pembangunan, “Rehabilitasi Sebagai Alternatif Penegakan Hukum Terhadap Penyalahguna Narkotika di Indonesia,” (2022).

Jurnal Jurisprudentie, “Analisis Yuridis terhadap Efektivitas Penegakan Hukum Tindak Pidana Narkotika,” 2023.

Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana, Jakarta, 2016.

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1269 K/Pid.Sus/2020.

Satjipto Rahardjo, Hukum dan Masyarakat, Bandung: Angkasa, 2006, hlm. 54.

Satjipto Rahardjo, Hukum dan Masyarakat, Angkasa, Bandung, 2000; Jurnal Yuridika, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Vol. 38 No. 2, 2023.

Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta, 1986.

Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013, hlm. 8–9.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; Putusan Mahkamah Agung Nomor 1269 K/Pid.Sus/2020.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 111–127.

• pdf