IMPLIKASI YURIDIS PERPPU CIPTA KERJA TERHADAP ASAS KEPSTIAN HUKUM DAN PEMBAGIAN KEKUASAAN DI INDONESIA
- Authors
-
-
Fhadhilatul Fhatihah
Universitas PamulangAuthor -
Iwan Ridwan Waluya
Universitas PamulangAuthor -
Lunneta Ardelia Isywal
Universitas PamulangAuthor -
Nadila Nuraini
Universitas PamulangAuthor -
Ainul Addina Utami
Universitas PamulangAuthor
-
- Keywords:
- Perppu, Kepastian Hukum, Pembagian Kekuasaan
- Abstract
-
Penerbitan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja oleh presiden Republik Indonesia menimbulkan perdebatan yuridis mengenai kesesuaian dengan prinsip negara hukum, khususnya asas kepastian hukum dan prinsip pembagian kekuasaan. Jurnal ini bertujuan untuk mengkaji implikasi yuridis dari penerbitan Perppu Cipta Kerja dengan menelaah dasar konstitusional pembentukannya serta dampaknya terhadap sistem perundang-undangan dan relasi antar Lembaga negara. Melalui pendekatan normatif dan studi kasus, ditemukan bahwa penerbitan Perppu ini menimbulkan keraguan atas ketaatan terhadap prinsip legalitas dan membuka ruang dominasi eksekutif atas fungsi legislative. Hasil kajian menunjukkan urgensi perbaikan mekanisme kontrol terhadap pembentukan Perppu agar tetap dalam kerangka konstitusional.
- References
-
Hadjon, Philipus M. “Penghantar Hukum Administrasi Indonesia.” Yogyakarta: Gadjah Mada University press, 1993.
Jimly Asshiddiqie, Penghantar Ilmu Hukum Tata Negara, Jakarta: konstitusi press, 2005, hal 98.
Maria Farida Indrati, Ilmu Perundang-Undangan, Yogyakarta: kanisius, 2007, hal 138.
Satjipto Rahardjo, “Ilmu Hukum” Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006, Hal 112
Agus Irawan. "Reformasi Hukum dan Penguatan Legitimasi Kebijakan: Tantangan dan Peluang", Jurnal Politik dan Hukum 9.2 (2023): 89-104.
Bivitri Susanti, Eksekutifisme dalam legislasi Indonesia, jurnal hukum dan Masyarakat, Vol. 12 No 1 (2020): 34.
Saldi Isra, “kontrovensi Perppu dalam Sistem Hukum Indonesia”, jurnal konstitusi, Vol. 8 No. 2 (2011): 114
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Pasal 20 ayat (1)
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 22 ayat (1).
Mahkamah konstitusi Republik Indonesia, Putusan Nomor 91/PUU-VII/2009, hal 162-163
Mahkamah konstitusi Republik Indonesia, Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020, hal 414.
Mahkamah Kostitusi Republik Indonesia, Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020, hal 410.
- Downloads
- Published
- 2025-11-15
- Section
- Articles
How to Cite
Similar Articles
- Sanjaya Martua Hutasoit, Prof. Dr. Maroni,S.H., M.Hum, Eko Raharjo, S.H., M.H, PENJATUHAN PIDANA DI BAWAH KETENTUAN ANCAMAN MINIMUM KHUSUS PERSPEKTIF KEKUASAAN KEHAKIMAN , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Natasha Louisa, Gunardi Lie, PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL DALAM SENGKETA MEREK: ANALISIS KASUS AYAM GEPREK BENSU , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 15 No. 12 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Dandi Kristiawan, A. Rachmat Wirawan, TRANSFORMASI SOCIAL COMMERCE DAN TANTANGAN PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN DI TIKTOK SHOP: KAJIAN YURIDIS NORMATIF , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 1 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Nisa Nurfazira, Wulan, Dian Rahmawati, Syahdania Putri Ardhani, ANALISIS PUTUSAN PTUN MEDAN MENGENAI KEWENANGAN BPN DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PENERBITAN SERTIFIKAT TANAH , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 1 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Mohammad Rama Arya Wijaya, PERLINDUNGAN HAK MASYARAKAT ADAT SEBAGAI KELOMPOK RENTAN DI INDONESIA BERDASARKAN PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 3 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Nirin Cristin Slavina Nadeak, ANALISIS YURIDIS NORMATIF TERHADAP IMPLEMENTASI PASAL 151 AYAT (1) UU NO.17 TAHUN 2023 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 1 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Ariqa Maura Anindyayoda, IMPLIKASI YURIDIS ATAS EKSPRESI BUDAYA PADA PERKAWINAN ADAT LAMPUNG SAIBATIN , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 15 No. 12 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Tvesha Bagaskara, Muhammad Fauziel Adhim Al-Vaerous, Alka Sugianggoro, Amelia Putri Praditya, Aprila Niravita, Muhammad Adymas Hikal Fikri, PERBANDINGAN MODEL PENDAFTARAN TANAH BERBASIS SISTEM TORRENS DI AUSTRALIA DENGAN SISTEM PENDAFTARAN TANAH DI INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 1 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Muhamad Luthfi Aryabari Caya, Fadhlur Rizqullah, Muhammad Zaky Nopriansya, IMPLEMENTASI ASAS PRADUGA TAK BERSALAH DALAM MENJAMIN PERLINDUNGAN HAK TERSANGKA PADA TAHAP PENYIDIKAN , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Muhammad Zacky Ramadhan, Euclid Abraham Pasaribu, Satria Aditama, Muhammad Adymas Hikal Fikri, Perlindungan Konsumen dalam Perjanjian Jual Beli Online terhadap Praktik Misleading Advertisement di Platform E-Commerce , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
You may also start an advanced similarity search for this article.