IMPLIKASI YURIDIS PERPPU CIPTA KERJA TERHADAP ASAS KEPSTIAN HUKUM DAN PEMBAGIAN KEKUASAAN DI INDONESIA
- Authors
-
-
Fhadhilatul Fhatihah
Universitas PamulangAuthor -
Iwan Ridwan Waluya
Universitas PamulangAuthor -
Lunneta Ardelia Isywal
Universitas PamulangAuthor -
Nadila Nuraini
Universitas PamulangAuthor -
Ainul Addina Utami
Universitas PamulangAuthor
-
- Keywords:
- Perppu, Kepastian Hukum, Pembagian Kekuasaan
- Abstract
-
Penerbitan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja oleh presiden Republik Indonesia menimbulkan perdebatan yuridis mengenai kesesuaian dengan prinsip negara hukum, khususnya asas kepastian hukum dan prinsip pembagian kekuasaan. Jurnal ini bertujuan untuk mengkaji implikasi yuridis dari penerbitan Perppu Cipta Kerja dengan menelaah dasar konstitusional pembentukannya serta dampaknya terhadap sistem perundang-undangan dan relasi antar Lembaga negara. Melalui pendekatan normatif dan studi kasus, ditemukan bahwa penerbitan Perppu ini menimbulkan keraguan atas ketaatan terhadap prinsip legalitas dan membuka ruang dominasi eksekutif atas fungsi legislative. Hasil kajian menunjukkan urgensi perbaikan mekanisme kontrol terhadap pembentukan Perppu agar tetap dalam kerangka konstitusional.
- References
-
Hadjon, Philipus M. “Penghantar Hukum Administrasi Indonesia.” Yogyakarta: Gadjah Mada University press, 1993.
Jimly Asshiddiqie, Penghantar Ilmu Hukum Tata Negara, Jakarta: konstitusi press, 2005, hal 98.
Maria Farida Indrati, Ilmu Perundang-Undangan, Yogyakarta: kanisius, 2007, hal 138.
Satjipto Rahardjo, “Ilmu Hukum” Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006, Hal 112
Agus Irawan. "Reformasi Hukum dan Penguatan Legitimasi Kebijakan: Tantangan dan Peluang", Jurnal Politik dan Hukum 9.2 (2023): 89-104.
Bivitri Susanti, Eksekutifisme dalam legislasi Indonesia, jurnal hukum dan Masyarakat, Vol. 12 No 1 (2020): 34.
Saldi Isra, “kontrovensi Perppu dalam Sistem Hukum Indonesia”, jurnal konstitusi, Vol. 8 No. 2 (2011): 114
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Pasal 20 ayat (1)
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 22 ayat (1).
Mahkamah konstitusi Republik Indonesia, Putusan Nomor 91/PUU-VII/2009, hal 162-163
Mahkamah konstitusi Republik Indonesia, Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020, hal 414.
Mahkamah Kostitusi Republik Indonesia, Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020, hal 410.
- Downloads
- Published
- 2025-11-15
- Section
- Articles
How to Cite
Similar Articles
- Naeshyla Hanuna Wasito, Rahmi Zubaedah, S.H., M.H., KAJIAN HUKUM POSITIF DAN PRAKTIK PERADILAN DI INDONESIA: PEMBUKTIAN GANGGUAN JIWA SKIZOFRENIA PADA TERDAKWA TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 1 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Puan Putri Kinanti, ANALISIS YURIDIS BEBERAPA KETENTUAN TIDAK PIDANA DALAM KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP) INDONESIA: STUDI NORMATIF TERHADAP PASAL 362, PASAL 310, PASAL 351, DAN PASAL 263 , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 1 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Dicky Prayoga, REFORMULASI KONSEP WANPRESTASI DALAM HUKUM PERIKATAN DI INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Raja Hotman Putra, Fatimah Azzahra, Iyud Tamba, Stevri Iskandar, MEKANISME PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA PERS DI INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 1 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Syekh Shaleh Maghribi, Mhd Alif Zafran, Muhammad Mirza Efwan Fayyaz, Axel Benito Saragih, Kevin Ardiansyah, Baidhowi, IMPLEMENTASI HUKUM ISLAM DALAM SISTEM PERADILAN NASIONAL , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Satori, Sujono, Bambang Widarto, IMPLEMENTASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 87/PUU-XXI/2023 TERHADAP KEWENANGAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA KORUPSI PRAJURIT TNI PADA PERKARA KONEKSITAS , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 3 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Alma Florydia Gutama, ANALISIS TANTANGAN HUKUM DALAM PENERAPAN ARTIFICIAL INTELLIGENCE (AI) PADA PENGEMBANGAN SMART CITY DI INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 1 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Vania Kylaemery, Inggit Kusumaningrum Aulia Sukamto, Erika Silvi Setiawati, TINJAUAN HUKUM TERHADAP SENGKETA WAKTU KERJA PADA ISI PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU (PKWT) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 3 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Hanif Asyauqi, Naufal Dzakiy Ramadhan, Muhammad Raziqin Fajri, BATASAN YURIDIS DISKRESI KEPOLISIAN DALAM PENANGANAN PERKARA TINDAK PIDANA RINGAN , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 1 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Kaharuddin Kaharuddin, Irene Callista Khalfani, Srikandi Asia Komala Putri Dia, Adelia Putri Rahayu, ANALISIS TERKAIT BATAS KEWENANGAN DAN RUANG GERAK EKSEKUTIF DIBAWAH KONTROL LEGISLATIF DI SISTEM PRESIDENSIAL INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
You may also start an advanced similarity search for this article.