PENANGANAN DAN PENGAWASAN PENGUNGSI DI RUMAH DETENSI IMIGRASI BERDASARKAN TEORI GOVERNANSI KOLABORATIF

• Tesalonika Gloria Silalahi

  Hukum Keimigrasian, Politeknik Pengayoman Indonesia

  Author

This study examines the application of collaborative governance in the handling and supervision of refugees at Immigration Detention Centers (Rudenim) as part of the implementation of immigration functions. Based on the Collaborative Governance Theory proposed by Ansell and Gash (2008), cross-agency collaboration is a strategic necessity in addressing the complexity of refugee issues in Indonesia. Rudenim, as the technical implementer of the Directorate General of Immigration, plays a central role in administrative oversight, coordination with international agencies such as UNHCR and IOM, and synergy with local governments and security forces. The study's results indicate that collaborative governance can improve the effectiveness of refugee supervision through open communication, clear role allocation, and inter-agency cooperation mechanisms. However, its effectiveness is still hampered by overlapping authority, limited resources, and the lack of integrated standard operating procedures (SOPs). By strengthening derivative regulations, an integrated immigration information system, and increasing the capacity of the apparatus, the governance of refugee supervision at Rudenim can become more adaptive, humane, and legally based.

Adha, Fajri, et al. “Penanganan Pengungsi di Indonesia Melalui Kerja Sama Kemenkumham dengan International.” Jurnal Ilmu Hukum dan Hak Asasi Manusia, Vol. 8 (2023): 123–133.

Agustinus Simamora, Andreas, et al. “Peran Rumah Detensi Imigrasi dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia Pencari Suaka.” Jurnal Ilmu Hukum dan Hak Asasi Manusia, Vol. 2, No. 2 (2020): 1–13.

Apriyanto, Teguh, dan Retno Saraswati. “Kajian Sanksi Administratif terhadap Pelanggaran Peraturan Keimigrasian (Suatu Tinjauan Komparasi Hukum Administrasi Negara).” Jurnal Hukum dan Pembangunan, Vol. 11, No. 2 (2023): 108–121.

Bahrul Ulum, Seno Setyo Pujonggo, dan Agung Sulistyo Purnomo. “Governansi Kolaboratif dalam Praktik Keimigrasian di Indonesia: Tantangan dan Peluang di Tingkat Regional Indonesia.” Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial, Vol. 4, No. April (2025).

D I Kota Lhokseumawe, Pernyataan Keaslian, dan Karya Ilmiah. Collaborative Governance dalam Penanganan Pengungsi Rohingya. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Darussalam–Banda Aceh, 2021.

Diskominfo Sumatera Utara. “Pemprov Sumut Gelar Rakor Penanganan Pengungsi Rohingya.” https://diskominfo.sumutprov.go.id/page/ragam/pemprov-sumut-gelar-rakor-penanganan-pengungsi-rohingya. Diakses pada Jumat, 17 Oktober 2025.

Faradiba, Magda, dan Mauludia Agung. “Strategi Collaborative Governance dalam...” Jurnal Administrasi Publik, Vol. 11 (2025): 18–26.

Ichsan, Muhajir. “Jurnal Ilmiah Dunia.” Jurnal Ilmiah Dunia Hukum, Vol. 4, No. 2528–6137 (2019): 25–36.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52.

Jurnal Ilmu et al. “Penanganan Pengungsian dan Pencari Perlindungan oleh Lembaga di Rumah Detensi Imigrasi (RUDENIM) Pusat Tanjungpinang Tahun 2023–2024.” Jurnal Ilmu Hukum dan Pemerintahan, Vol. 02, No. 04 (2025): 1047–1051.

Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/324/KPTS/2022 tentang Pembentukan Satuan Tugas Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri di Provinsi Sumatera Utara.

La Ode et al. “Implementasi Prinsip Good Governance dalam Mendorong Optimalisasi Layanan Publik (Tinjauan Literatur).” Jurnal Administrasi Publik, Vol. 3, No. 4 (2025): 28–35.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 68.

Trisniati, Elsa, et al. “Collaborative Governance.” Jurnal Ilmu Administrasi Publik, Vol. 8, No. April (2022): 59–68.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292.

Wahyuni, Wika, et al. “Implementasi Program Pendidikan Formal untuk Anak Pengungsi oleh Dinas Pendidikan.” Jurnal Pendidikan dan Kebijakan Publik, Vol. 14 (2023): 80.

• pdf