ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TENTANG RANGKAP JABATAN DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF ILMU NEGARA DAN HUKUM TATA NEGARA

Authors
  • Kaharuddin

    Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta
    Author
  • Neza Lailatul Ramadhani

    Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta
    Author
  • Renata Habibah Widyawati

    Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta
    Author
  • Muhammad Alki Rizky Darmawan Putra

    Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta
    Author
Keywords:
Rangkap Jabatan, Hukum Tata Negara, Mahkamah Konstitusi, Good Governance, Konflik Kepentingan
Abstract

Rangkap jabatan dalam sistem pemerintahan Indonesia memang menjadi isu yang rumit dan sensitif dalam menjaga kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Penelitian ini mempelajari aturan hukum terkait rangkap jabatan di Indonesia dari sudut pandang ilmu negara dan hukum tata negara, terutama setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XXIII/2025 yang memperketat larangan bagi wakil menteri untuk memiliki jabatan ganda. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasilnya menunjukkan bahwa aturan tentang rangkap jabatan di Indonesia telah mengalami perubahan cukup besar karena adanya penafsiran konstitusional yang lebih ketat, tapi masih ada celah hukum dan ketidakselarasan dalam penerapannya. Penelitian ini menyimpulkan bahwa perlu ada penyelarasan aturan hukum dan penerapannya yang konsisten agar dapat menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik serta mencegah konflik kepentingan.

References

Bagir Manan. (2003). Pembagian kekuasaan dalam sistem pemerintahan. Disebutkan dalam tinjauan pustaka ilmu negara.

Dicey, A. V. (1885). Introduction to the Study of the Law of the Constitution. Prinsip pemisahan kekuasaan.

Montesquieu. (1748). L'Esprit des Lois. Asal prinsip pemisahan kekuasaan.

Soekanto, S. Penelitian hukum normatif (doctrinal legal research). Metodologi penelitian.

Thompson, D. F. (1987). Konflik kepentingan dalam administrasi publik. Prinsip konflik kepentingan.

UNDP. (1997). Good governance: Pelaksanaan kewenangan ekonomi, politik, dan administratif.

Cover Image
Downloads
Published
2025-12-08
Section
Articles

How to Cite

ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TENTANG RANGKAP JABATAN DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF ILMU NEGARA DAN HUKUM TATA NEGARA. (2025). Causa: Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan, 16(2), 641-650. https://cibjournal.com/index.php/causa/article/view/3059

Most read articles by the same author(s)

Similar Articles

1-10 of 725

You may also start an advanced similarity search for this article.