ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN PADA KASUS KERICUHAN DI PENUKARAN TIKET KONSER SEVENTEEN: RIGHT HERE IN JAKARTA

• Ghefira Faza Natasya

  Universitas Singaperbangsa Karawang

  Author

Penelitian ini menganalisis perlindungan hukum bagi konsumen pada kasus kericuhan proses penukaran tiket konser SEVENTEEN: Right Here in Jakarta yang diselenggarakan oleh promotor Mecimapro. Kericuhan yang terjadi akibat buruknya sistem antrean, minimnya pengawasan, serta kegagalan manajemen teknis menunjukkan adanya pelanggaran terhadap hak konsumen atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif melalui telaah peraturan perundang-undangan, literatur hukum, serta analisis terhadap fakta empiris yang terjadi di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa promotor memiliki tanggung jawab hukum berdasarkan prinsip tanggung jawab mutlak (strict liability) untuk memberikan perlindungan dan ganti rugi atas kerugian materiil maupun immateriil yang dialami konsumen. Namun, implementasi perlindungan hukum dalam kasus ini masih lemah karena minimnya pengawasan, rendahnya kepatuhan pelaku usaha, serta kurangnya kesadaran konsumen dalam menuntut haknya. Penelitian ini menyimpulkan bahwa terdapat kesenjangan antara norma hukum perlindungan konsumen dan praktik penyelenggaraan konser di Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi teknis, peningkatan pengawasan pemerintah, serta penerapan standar pelayanan yang lebih ketat bagi promotor agar kejadian serupa tidak terulang.

This study analyzes legal protection for consumers in the case of chaos during the ticket exchange process for the SEVENTEEN: Right Here in Jakarta concert organized by the promoter Mecimapro. The chaos that occurred due to a poor queuing system, minimal supervision, and technical management failures indicated a violation of consumers’ rights to comfort, security, and safety as stipulated in Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection (UUPK). This study uses a normative juridical approach through a review of laws and regulations, legal literature, and an analysis of empirical facts that occurred in the field. The results of the study indicate that promoters have legal responsibility based on the principle of strict liability to provide protection and compensation for material and immaterial losses experienced by consumers. However, the implementation of legal protection in this case is still weak due to minimal supervision, low business compliance, and a lack of consumer awareness in demanding their rights. This study concludes that there is a gap between legal norms for consumer protection and the practice of organizing concerts in Indonesia. Therefore, it is necessary to strengthen technical regulations, increase government supervision, and implement stricter service standards for promoters to prevent similar incidents from recurring.

Adisasmita, R. Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia. Jakarta: Rajawali Pers, 2018.

Asshiddiqie, Jimly. Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara. Jakarta: Rajawali Pers, 2012.

Hadjon, Philipus M. Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia. Surabaya: Bina Ilmu, 1987.

Kotler, Philip & Nancy Lee. Corporate Social Responsibility: Doing the Most Good for Your Company and Your Cause. New Jersey: Wiley, 2005.

Kotler, Philip & Nancy Lee. Corporate Social Responsibility: Doing the Most Good for Your Company and Your Cause. New Jersey: Wiley, 2005.

Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014.

Mulyadi, S. Tanggung Jawab Pelaku Usaha dalam Hukum Perlindungan Konsumen. Bandung: Refika Aditama, 2019.

Nasution, Az. Hukum Perlindungan Konsumen: Suatu Pengantar. Jakarta: Diadit Media, 2001.

Soekanto, Soerjono. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI Press, 1986.

Soekanto, Soerjono & Sri Mamudji. Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015.

Subekti. Hukum Perjanjian. Jakarta: Intermasa, 2016.

Sutedi, A. Tanggung Jawab Produk dalam Hukum Perlindungan Konsumen. Bogor: Ghalia Indonesia, 2008.

Pertiwi, D. A., & T. Kurniawan. “Analisis Yuridis Terhadap Tanggung Jawab Promotor Konser Musik Internasional di Indonesia.” Jurnal Hukum Lex Renaissance, Vol. 6, No. 1 (2024), hlm. 47.

Rahmawati, N. “Implikasi Hukum Kegagalan Sistem Penukaran Tiket terhadap Hak Konsumen.” Jurnal Ilmu Hukum Aktualita, Vol. 12, No. 3 (2023), hlm. 236.

Wulandari, M. “Perlindungan Hukum bagi Konsumen dalam Penyelenggaraan Acara Hiburan.” Jurnal Hukum dan Kebijakan Publik, Vol. 7, No. 1 (2023), hlm. 90–91.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. LNRI Tahun 1999 No. 42.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Jakarta: Sekretariat Negara, 2014.

Kompas.com. “Direktur Mecimapro Tersangka Kasus Penggelapan Dana Konser TWICE,” 31 Oktober 2025.

Larashati, Riza Dwi. “Kericuhan Penukaran Tiket Konser SEVENTEEN di JIS, Penonton Sempat Pingsan.” Kompas.com, 24 Februari 2025. https://www.kompas.com

Mecimapro. “Pernyataan Resmi Terkait Proses Penukaran Tiket Konser SEVENTEEN: Right Here in Jakarta.” Jakarta, 2025.

Tempo.co. “Kericuhan Penukaran Tiket Konser SEVENTEEN di JIS, Penonton Teriak dan Pingsan.” 17 Februari 2025. https://www.tempo.co

Tempo.co. “Mecimapro Kembali Jadi Sorotan Setelah Kasus Kericuhan Konser K-Pop,” 2025.

Badan Perlindungan Konsumen Nasional Republik Indonesia (BPKN). Pernyataan Resmi Terkait Kericuhan Penukaran Tiket Konser SEVENTEEN: Right Here in Jakarta. Jakarta: BPKN RI, 2025.

BPKN RI. “BPKN Tanggapi Kericuhan Penukaran Tiket Konser SEVENTEEN.” 25 Februari 2025. https://bpkn.go.id

Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (Ditjen PKTN). Pedoman Umum Perlindungan Konsumen di Sektor Jasa. Jakarta: Kementerian Perdagangan RI, 2022.

Direktorat Jenderal PKTN. Pedoman Umum Perlindungan Konsumen di Sektor Jasa. hlm. 11.

Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Laporan Kinerja Ekonomi Kreatif 2023. Jakarta: Kemenparekraf, 2023.

Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Standar Penyelenggaraan Acara Besar di Indonesia. Jakarta: Kemenparekraf, 2022.

Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional. Pedoman Pemberdayaan Konsumen. Jakarta: BPKN, 2021.

Polda Metro Jaya. “Konferensi Pers Kasus Dugaan Penggelapan Dana oleh Direktur PT Melani Citra Permata (Mecimapro).” 2025.

Bukhari, Fitrah (Ketua Komisi Advokasi BPKN RI). Wawancara, 2025.

• pdf